Kepala Bapanas: Presiden Jokowi Instruksikan Integrasi BUMN Bidang Pangan
Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk melaksanakan integrasi BUMN di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan Arief dalam keterangan pers usai rapat dengan topik Integrasi BUMN Bidang Pangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (06/02/2023).
“Pak Presiden menyampaikan bahwa kalau rakyat ini, saudara-saudara kita ini fokusnya produksi kemudian BUMN ini bisa ditugaskan untuk menjadi offtaker, maka nggak akan ada lagi harga jatuh di tingkat petani memacu untuk produksi di hulu sehingga nanti bisa terintegrasi”, ucap Arief.
Untuk mewujudkannya, persiapan yang diperlukan adalah pendanaan dan kesiapan infrastruktur.
“Beliau [Presiden Jokowi] menyampaikan kalau di luar negeri itu sudah siap alat-alat penyimpanan seperti cold room yang besar begitu ya, sehingga nanti untuk produk-produk yang memang bisa diperpanjang safe life-nya dalam kondisi beku atau dingin bisa dipakai,” jelas Kepala Bapanas.
Terkait dengan anggaran, menurut Arief, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana murah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dana murah itu berarti ada rate yang rendah. Nah, ini kan perlu sinkronisasi dengan teman-teman di Bank Indonesia juga dan Menteri Keuangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan bahwa rapat tidak menyinggung harga beras namun Presiden memerintahkan sebelumnya untuk melaksanakan operasi pasar yang masif sehingga stok Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang ada cepat digelontorkan. Selain itu, stok di Pasar Induk Beras Cipinang juga diawasi oleh Satgas Pangan agar harga tetap stabil.
“Sambil kita dorong sebentar lagi dalam satu, dua, sampai tiga bulan ke depan saudara kita Kementerian Pertanian kan memang sudah memulai beberapa panen, walaupun panen raya ini jatuhnya akan di akhir Februari, Maret, April, ya. Panen raya yang dimaksud adalah apabila kebutuhan kita satu bulan itu 2,5 juta ton, produksinya itu satu bulan di atas 2,5 juta ton, itu kita baru bisa sampaikan itu panen raya,” jelas Arief.
Kepala Bapanas menambah, pada rapat tersebut pun sempat disinggung tentang minyak secara singkat. Diharapkan produksi ‘Minyakita’ dengan harga 14 ribu/liter dapat ditingkatkan karena produk ini banyak masyarakat yang berminat.
“Ini [Minyakita] diminati oleh lebih banyak orang juga gitu ya, sehingga memang perlu ditingkatkan produksinya. Dan, itu diproduksi dari teman-teman pengusaha dari 300.000 ribu ton sebulan, diminta untuk 450.000 ton sampai dengan tiga bulan ke depan,” terangnya.
Menutup keterangan persnya, Arief menyampaikan bahwa terkait integrasi, harmonisasi beberapa peraturan terkait untuk memudahkan proses integrasi ke depan akan dilaksanakan.
“Ada peraturan-peraturan yang perlu di-synchronize dari beberapa Kementerian, itu juga menjadi fokus kita. Kalau targetnya, Pak Presiden menyampaikan, dalam dua minggu ini kita akan kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
