Connect with us

Kepala Badan POM: Kami Siap Bantu Percepatan Pengujian COVID-19 di Pusat dan Daerah.

Kepala BPOM Penny K Lukito

Jakarta – Beragam cara dan upaya dilakukan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebagai anggota tim pengarah dan tim pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan 21 Balai Besar/Balai POM yang memiliki alat Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) siap membantu percepatan pengujian COVID-19 baik di pusat maupun daerah.

“Badan POM terus meningkatkan kapasitas laboratorium yang ada, baik di kantor pusat maupun di Balai Besar POM/Balai POM di seluruh Indonesia untuk mendukung target pengujian 10.000 sampel/hari,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (19/05).

Badan POM telah menyiapkan lima laboratorium untuk mendukung percepatan pengujian spesimen COVID-19. Kapasitas pengujian spesimen COVID-19 sebanyak 300 sampel/hari oleh PPPOMN, 200 sampel/hari oleh Balai POM di Gorontalo, 150 sampel/hari oleh Balai Besar POM di Makassar, 90 sampel/hari oleh Balai Besar POM di Jayapura, dan 180 sampel/hari oleh Balai POM di Ambon.

Hingga saat ini, 16 Balai Besar/Balai POM yang memiliki RT-PCR telah atau dalam proses meminjamkan peralatan pengujian berupa RT-PCR dan pendukungnya kepada laboratorium di 16 provinsi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada beberapa pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan Badan POM untuk melakukan uji PCR sehingga kita bisa memperluas cakupan tes PCR dan harapannya dapat membantu kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini,” ungkap Kepala Badan POM.

Kepala Badan POM menyampaikan rencana peresmian Gedung Laboratorium 3 PPPOMN sebagai fasilitas khusus pengujian sampel COVID-19 serta produk berisiko lainnya pada Rabu, 20 Mei 2020. Laboratorium yang sebelumnya adalah Laboratorium ex- hewan tersebut telah selesai direnovasi dan di-upgrade menjadi Laboratorium 3 P3OMN yang memenuhi kriteria dan fasilitas Biosafety Level 2 (BSL-2) plus yang sesuai untuk pengujian sampel COVID-19.

Tak hanya dari peningkatan sarana dan prasarana dalam percepatan penanganan COVID-19, berbagai macam buku/pedoman bagi tenaga kesehatan dan untuk mengedukasi masyarakat tak lepas dari fokus Badan POM. Berbagai macam pedoman itu antara lain Informatorium Obat COVID-19 sebagai acuan tenaga kesehatan di seluruh RS Rujukan COVID-19 di Indonesia dalam tata laksana pengobatan COVID-19; sepuluh buku informasi di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19; serta Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 di Indonesia.

Badan POM juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE), baik melalui daring dengan mengundang pakar dan tokoh masyarakat atau dengan turun langsung di pasar atau ritel modern di daerah, serta pemasangan spanduk, banner, dan stiker edukasi kewaspadaan COVID-19. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri dari tertular COVID-19 melalui konsumsi obat dan makanan yang aman dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Menutup sambutannya, Kepala Badan POM berpesan pentingnya peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan COVID-19.

“Mari bersama kita dukung percepatan penanganan COVID-19 sehingga kita bisa segera keluar dari pandemi ini secepatnya dan menuju keadaan normal yang baru.” tutup Kepala Badan POM.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya