Kenang Muchtar Pakpahan, Deddy Yevri Sitorus: Intelektual Aktivis Cerdas, Tak Punya Urat Takut
Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus turut mengungkapkan duka cita atas wafatnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan. Deddy mengungkapkan, dalam perjalanan hidupnya sebagai aktivitis mahasiswa dan pro-demokrasi, ada tiga orang yang sangat berpengaruh dalam pikiran dan tindakannya.
Ketiga orang itu adalah Asmara Nababan (eks Sekjen KOMNAS HAM), DR Adnan Buyung Nasution (Ketua YLBHI) dan terakhir DR Muchtar Pakpahan.
“Saya mengenal Bang Muchtar awalnya sebagai aktivis GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), lalu intens ketika beliau mulai menggagas Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI),” ujar Deddy.
Deddy melanjutkan, SBSI adalah ujung tombak para aktivis perburuhan saat itu untuk melawan rezim Soeharto. Kehadiran SBSI, ujar Deddy, melengkapi berbagai kelompok dan organisasi yang dibentuk para aktivis pergerakan seperti serikat-serikat petani, nelayan, jurnalis, mahasiswa hingga ‘partai politik’ seperti PRD.
“Saya mengenal Bang Muchtar sebagai seorang intelektual aktivis yang sederhana, rendah hati, cerdas, gigih, tidak punya urat takut dan pembelajar yang tangguh. Dia seorang dosen, pengacara hingga akhirnya memutuskan menjadi aktivis perburuhan karena muak dengan kekejaman Orde Baru terhadap kaum buruh,” papar Deddy.
Deddy melanjutkan, ketika awal membangun SBSI, setiap kali turun ke daerah Muchtar selalu menggunakan bus atau angkutan umum. Muchtar pun seringkali tidur di terminal bus untuk menunggu kendaraan. Sebab, ujar Deddy, kala itu tidak ada aktivis yang punya atau sanggup mencarter mobil.
“Selama bertahun-tahun, setiap kali ke Jakarta saya selalu menumpang menginap di kantornya (Muchtar) di sebelah Pasar Burung Pramuka. Dan dari sana pula saya mulai berkenalan intens dengan banyak tokoh nasional seperti almarhum Gus Dur, HJC. Princen, George Aditjondro, Arif Budiman, Mulyana Kusumah, dan lain-lain,” ungkap Deddy
Bisa dikatakan, lanjut Deddy, Muchtar adalah mentornya yang pertama, hingga kemudian dirinya memutuskan menjadi aktivis LSM dan berkenalan dengan Asmara Nababan.
Baca: Era Hindu-Buddha Runtuh, Peradaban Nusantara Tergerus
Kini, mentor nya itu telah wafat. Deddy mengaku, almarhum Muchtar terakhir kali mengirim WA pada dirinya di awal Maret 2021.
“Dan tadi malam, Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. itu telah kembali ke hadapan Sang Pencipta. Saya tidak menyangka secepat itu dan lalai bahwa ternyata pesan WA yang dikirimkannya tanggal 2 Maret itu adalah pemberitahuan bahwa dirinya menderita kanker dan sedang dirawat. Sungguh menyesal tidak berkesempatan membalas WA apalagi membesuk ke rumah sakit karena saat itu mendekati reses,” ungkapnya.
“Selamat jalan Bang Muchtar, semoga engkau telah damai di surga abadi bersama Yesus. Saya percaya engkau orang baik dan bahkan teramat baik. Sebagai seorang manusia engkau tentu tidak sempurna, semoga Allah Bapa mengampuni segala dosa dan khilaf mu,” tambah Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
