Kenakan Pakaian Adat Aceh, Ganjar Pimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda
Semarang – Puluhan pemuda pemudi berbagai suku di Indonesia berkumpul di halaman kantor Gubernur Jateng, Kamis (28/10/2021). Mengenakan pakaian adat dari masing-masing daerah, mereka begitu antusias mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda.
Ada yang dari Papua, Makassar, Lampung, Bali, Jawa, Kalimantan, Palembang, Medan, dan lainnya. Pakaian adat warna-warni dan beragam corak serta bentuk itu, membuat upacara Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini begitu meriah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampil gagah dengan pakaian adat Aceh. Baju berwarna hitam dengan hiasan emas di badan itu, tampak pas. Sarung dan kopiah yang dikenakan membuatnya semakin berwibawa.
Upacara digelar dengan sederhana dan diikuti peserta yang terbatas. Upacara juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Usai upacara, Ganjar mengatakan sengaja mengenakan baju adat Aceh karena bertepatan dengan Kamis pekan keempat. Di mana pada setiap hari itu, semua ASN di Jateng memang wajib mengenakan baju adat Nusantara.
“Ini baju adat Aceh, dan ternyata mereka punya banyak desain dan terus dikembangkan. Karena saya tanya, ini ternyata bukan desain baju adat dulu, tapi dikembangkan. Ini menarik, tidak hanya diuri-uri, tapi terus dikembangkan. Ini motifnya bambu muda, filosofinya katanya tumbuh bersama,” kata Ganjar.
Ia juga senang karena para peserta juga mengenakan pakain adat masing-masing. Itu membuktikan, adat istiadat dan kebudayaan Indonesia sangat kaya dan beragam.
“Ini luar biasa, semoga kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” terangnya.
Pada peringatan Sumpah Pemuda itu, Ganjar mengatakan, tantangan anak muda zaman sekarang lebih berat. Dengan kondisi turbulensi akibat pandemi, anak muda dituntut berkontribusi untuk membantu kebangkitan bangsa.
“Dan saya yakin, anak muda memiliki kreativitas dan inovasi untuk mencari jalan keluar. Kemarin saya ketemu dua anak muda lulusan Manchester yang berhasil membuat inovasi drone di bidang pertanian. Tentu masih banyak anak muda lain yang berprestasi. Mereka anak-anak hebat yang akan membawa kemajuan negara,” tegasnya.
Ganjar berharap pemuda-pemudi Indonesia terus kreatif dan solutif. Mereka diharapkan bisa menangkap masa depan dengan segala yang dimiliki.
“Banyak potensi yang bia dikembangkan. Kreativitas dan intelektual mereka tentu tak bisa dibantah. Dan yang paling penting, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetap menghormati antarsesama,” tutupnya.
Salah satu peserta upacara, mahasiswa dari Kalimantan, Reformanda mengatakan senang dan bangga bisa mengenakan baju adatnya dalam upacara Sumpah Pemuda hari ini. Ia sudah kangen mengenakan baju adat itu, karena sejak pandemi praktis tidak pernah memakainya.
“Senang sekali, setelah sekian lama kami tidak tampil di muka umum dengan pakaian adat, hari ini kami tampil. Bangga sekali rasanya,” ucapnya.
Reformanda berharap pemuda pemudi Indonesia terus melestarikan adat dan tradisi budaya masing-masing. Mereka tidak boleh malu, dengan keagungan tradisi itu.
“Kalau kita malu, siapa lagi yang akan melestarikan. Kita harus bangga dengan budaya sendiri, khususnya budaya tradisional,” pungkasnya.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.