Connect with us
Parlemen

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Dinilai Dilematis

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Dinilai Dilematis
Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo. Foto: DPR RI

Jakarta – Kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan aturan soal cukai hasil tembakau yang akan naik terhitung mulai 1 Januari 2020 mendatang, dinilai Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo, sebagai hal yang dilematis. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 ini, menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau rokok sebesar 21,55 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok di kisaran 35 persen.

“Ini masalah cukai rokok ini memang dilematis, sebetulnya kalau kita melihat perspektif bahwa rokok itu adalah salah satu sumber penyakit, yang sepakat atau tidak sudah diakui dunia, sementara biaya kesehatan kita harus berhemat karena dari BPJS kita sudah shortfall,” kata Harry kepada Parlementaria, usai raker Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2019).

Namun di sisi lain, poltisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai cukai rokok masih menjadi sumber pendapatan yang dapat memberikan kesempatan kerja sangat luas. Dengan ditekennya aturan ini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Oktober lalu, muncul kekhawatiran akan gugurnya industri rokok berskala kecil dan menengah.

“Ada kekhawatiran saya, kalau cukai rokok naik terlalu tinggi, nantinya industri rokok yang masih menggunakan manual, atau kretek linting, akan berguguran. Akhirnya nanti akan menimbulkan pengangguran, inilah dilemanya,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini.

Menguntungkan Industri Rokok Skala Besar

Setidaknya, terdapat total 5,9 juta tenaga kerja yang diserap dari Industri Hasil Tembakau (IHT). Dari jumlah tersebut, 4,28 juta diantaranya merupakan pekerja di sektor manufaktur dan distribusi. Sementara sisanya 1,7 juta pekerja di berada di sektor perkebunan.

Selain dari aspek ketenagakerjaan, pada 2018 lalu, penerimaan cukai dari sektor IHT menembus angka Rp 153 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 147 triliun. Penerimaan cukai pada tahun lalu telah berkontribusi 95,8 persen terhadap pendapatan cukai nasional.

Meski menyumbang pendapatan besar, Harry mengkhawatirkan keuntungan dari kenaikan cukai rokok yang akan diberlakukan nantinya, hanya menguntungkan industri rokok skala besar, seperti pabrik-pabrik rokok yang beroperasi dengan menggunakan mesin dan melakukan produksi secara massal.

“Saya khawatir ini akan berdampak, memang nanti pendapatan naik tapi kemudian efek sampingnya adalah terjadi pengangguran karena banyak pabrik rokok skala kecil dan menengah yang tutup, efeknya juga dirasakan petani tembakau. 35 persen itu terlalu tinggi menurut saya, harusnya bertahap. Mungkin dengan 15 persen dulu, ya sesuai inflasi lah,” pungkasnya. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Kunjung Datang, Polda Metro Tunggu Rizieq hingga Malam Ini

Oleh

Fakta News
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penyidik akan menunggu kehadiran Pimpinan FPI Rizieq Shihab hingga Selasa malam. Rizieq dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kerumunan di Petamburan di masa PSBB Transisi pada hari ini pukul 10.00.

“Kami tunggu sampai malam ini, kalau memang tidak datang malam ini, akan kami layangkan lagi panggilan yang kedua,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Selasa, 1 Desember 2020.

Yusri menjelaskan jika Rizieq memang tak akan datang, kepolisian akan menunggu kepastian dari kuasa hukum yang bersangkutan. Yusri mengatakan penyidik tak keberatan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan, jika alasan yang disampaikan Rizieq masuk akal.

“Kalau jadi tak datang, kami jadwalkan hari Kamis nanti. Di panggilan yang kedua mudah-mudahan dia bisa hadir,” kata Yusri.

Dalam surat bernomor S.Pgl/8767/XI/Ditreskrimum dan S.Pgl/8767/XI/Ditreskrimum, polisi memanggil Rizieq Shihab dan menantunya Hanif Alatas dengan status sebagai saksi. Mereka akan ditanyai polisi mengenai keramaian di Petamburan II yang diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018.

Mereka dijadwalkan diperiksa pada pukul 10.00. “Apabila memiliki dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan harap dibawa,” bunyi surat pemanggilan tersebut.

Pengacara FPI Ichwan Tuankotta mengatakan saat ini Rizieq Shihab sedang dalam keadaan kurang sehat. Sehingga, ia belum bisa memastikan apakah Rizieq bisa mengikuti pemeriksaan hari ini.

“Habib sehat. Kecapekan beliau, ya agak capek beliau itu kelihatan dari mukanya, kelelahan,” ujar Ichwan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Anggaran 2020 dan Belanja Anggaran 2021 di Awal Tahun

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal kurang lebih tiga minggu. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020.

“Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden.

Adapun mengenai anggaran tahun 2021, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga, terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera membelanjakannya di awal tahun atau di Januari. Presiden tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja di bulan Februari.

“Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Sangat Optimistis dalam Pengendalian Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah sangat optimistis dalam pengendalian pandemi Covid-19. Optimisme tersebut didasari oleh sejumlah angka-angka indikator pengendalian Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020. Sidang kabinet paripurna tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Melihat ini (angka-angka indikator), sebetulnya kita sangat optimis dalam pengendalian Covid ini. Tetapi kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan warning secara keras karena kita enggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit, itu yang harus segera diperbaiki,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memaparkan sejumlah angka indikator penanganan Covid-19. Per 30 November 2020, tingkat kesembuhan di Indonesia berada di angka 83,6 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 69,03 persen.

“Kemudian yang berkaitan dengan kasus aktif, angka kasus aktif di Indonesia sekarang ini 13,25 persen. Ini juga jauh lebih baik dari angka rata-rata kasus aktif dunia yaitu di angka 28,55 persen,” lanjutnya.

“Artinya semakin bulan semakin baik. Hanya yang masih belum dan perlu terus kita perbaiki yaitu di angka kematian, itu kita masih di 3,1 persen, angka kematian dunia 2,32 persen,” jelasnya.

Baca Selengkapnya