Kementerian Desa Diingatkan Berperan Aktif dalam Revisi UU Desa, Perbaiki Sistem Alokasi
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengingatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) harus secara konkrit berperan aktif dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tak hanya dimonopoli oleh salah satu pihak Kementerian saja. Baginya, justru Kementerian Desa-lah yang memahami seluk beluk untuk pengembangan desa lebih baik kedepannya.
“Tetapi, barangkali yang harus kita pikirkan ini adalah UU-nya harus direvisi dulu. Makanya saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, keterlibatan langsung di UU desa ini, dari pihak Kementerian Desa harus konkret. Jangan hanya dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri dan lain-lain,” tandas Hamka Baco Kady saat rapat kerja dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Selasa (28/11/2023).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut memberikan pandangannya tentang perbaikan sistem Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilainya masih belum optimal, karena selama ini masih bergantung kepada Bupati. Atas dasar pemikiran itu, Hamka B. Kady mengusulkan ide agar sistem pengalokasian anggaran dana desa oleh Pemerintah Daerah berupa ADD disalurkan secara langsung kepada masing-masing desa.
“Ada satu hal yang menjadi catatan perjalanan saya mengunjungi desa. Bukan hanya bagaimana meningkatkan dana desa, tetapi persoalannya hidup kepala desa itu sangat bergantung kepada gaji yang di drop oleh Bupati. Bagaimana setiap daerah sudah mengalokasikan 10% dari dana DAU itu untuk ADD dimana dipakai untuk membayar gaji perangkat desa sampai kepala dusun. Ini yang tidak dilakukan secara optimal, sedih mendengarnya,” ungkapnya menyayangkan.
“Kita lihat dan dengar kadang Kepala Desa itu untung kalau terima gaji 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kepada Bupatinya. Maka dalam pemikiran saya dalam perjalanan, saya ingin merubah anggaran ini, apakah yang diserahkan oleh pemerintah daerah berupa ADD kita langsungkan saja kepada desa masing-masing, toh itu adalah APBN,” sambung Legislator Dapil Sulawesi Selatan I itu.
Perbaikan ADD itulah, tegasnya, yang semestinya harus diperjuangkan disamping dana desa. “Tapi tolong dipahami dulu, bahwa tahun 2024, APBN itu telah menganggarkan 71 Triliun untuk dana desa. Kalau diminta 5 Miliar walaupun saya tahu itu penting, tapi kalau 5 kali 7 kali itu sudah sekian triliun. Ini secara fundamental kita harus punya konsep yang besar terhadap desa. Tolong teman-teman di Kementerian Desa memikirkan hal ini,” pungkas Hamka B. Kady.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
