Kemensos Kelola Program Bansos Reguler dan Khusus Selama Masa Covid-19
Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan pandemi Covid-19 mengelola pelaksanaan jaring pengaman sosial program-program bantuan sosial (bansos) secara reguler dan khusus.
Beberapa pengelolaan yang dilakukan, Mensos menyampaikan sebagai berikut:
Pertama, progres dari penyaluran bantuan sosial reguler.
Bantuan ini, menurut Mensos, ada dua yakni program PKH (Program Keluarga Harapan) dan program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Untuk program PKH untuk realisasi per bulan Juni ini sudah 95,4% yaitu 9,543 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima dana, totalnya sekitar Rp2,42 triliun,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6).
Sisa untuk di bulan Juni, menurut Mensos, ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau belum menerima dana kurang lebih sekitar Rp130 miliar.
“Insyaallah sampai akhir bulan ini akan tersalurkan sehingga pencapaiannya bisa 100%, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat,” kata Mensos.
Untuk program BPNT atau program Kartu Sembako, Mensos menyampaikan bahwa dari target 20 juta KPM per bulan hingga Rabu (17/6) sudah tersalurkan kepada 18.331.273 KPM dari target 20 juta KPM.
Target 20 juta ini, menurut Mensos, memang belum bisa tercapai 100% mengingat pada saat pandemi Covid-19 ini harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan dan juga sebagian besar daripada sisa target 20 juta Keluarga Penerima Manfaat ini berada di wilaya-wilayah yang memang remote area atau tidak mudah terjangkau.
“Insyaallah di bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program Kartu Sembako atau BPNT ini sehingga target 20 juta Keluarga Penerima Manfaat bisa tercapai,” terang Mensos.
Kedua, progres untuk bansos khusus selama masa pandemi Covid-19. Ia menambahkan bahwa bantuan sosial paket Sembako untuk wilayah Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
“Dari 6 tahap dalam 3 bulan penyaluran yang kita mulai di bulan April sudah diselesaikan sebanyak 4 tahap, baik untuk DKI Jakarta dan Bodetabek. Sekarang sudah memasuki tahap kelima 15 Juni sampai nanti 29 Juni, dan pada tanggal sekitar 14 Juli akan selesai untuk gelombang pertama progress report pasar sembako di wilayah Jabotabek ini dengan target 1,9 juta KPM,” ungkap Mensos.
Program Bansos Sembako Jabodetabek ini, menurut Mensos, akan diteruskan sampai bulan Desember dengan besaran atau nilai indeksnya dari Rp600.000 dikurangi menjadi Rp300.000 untuk per bulan per Keluarga Penerima Manfaat.
“Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran, setiap bulannya adalah Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat,” imbuh Mensos.
Mengenai penerima manfaat tersebut, Mensos sampaikan akan diberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan data.
Diakui Mensos, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan konfirmasi bahwa untuk Juli dan Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan melanjutkan program Bansos Sembako yang dijalankan di bulan ini.
“Sehingga target keluarga yang menerima program bansos Sembako di wilayah DKI yang di tahap ke-4, 5, 6 ini jumlahnya adalah 2,1 juta keluarga, nanti Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga. Jadi di tahap 4, 5, 6 ini masih berlanjut dengan target 2,1 juta keluarga dibagi 1,3 juta keluarga oleh Kementerian Sosial dan 800 ribu keluarga oleh Pemprov DKI untuk yang bulan Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau di-handle seluruhnya oleh Kementerian Sosial,” ujarnya.
Menyangkut data, Mensos mengakui sudah sampaikan kepada Pemprov DKI agar apabila masih ada data-data yang kurang segera dilakukan perbaikan dan Kemensos juga siap untuk menerima perbaikan-perbaikan data tersebut, sehingga pada penyaluran berikutnya khususnya gelombang kedua, yaitu Juli sampai Desember, data-data yang diterima sudah lebih baik lagi.
Menurut Mensos, bansos khusus lainnya adalah bansos tunai atau BST. Ia menambahkan bahwa dari tiga tahapan yang direncanakan sekarang sudah masuk tahap kedua.
“Realisasi per hari ini kurang lebih 73,3% dari target 9 juta, yaitu kurang lebih 6,597 juta keluarga atau senilai Rp3,96 triliun yang sudah diserahkan kepada keluarga yang masuk di dalam data kami,” terangnya.
Pada tahap pertama, Mensos sampaikan memang belum sampai 6 juta keluarga yang menerima BST dikarenakan tahap-tahap awal masih banyak daerah belum bisa memenuhi alokasi atau kuota yang diberikan sehingga diharapkan tahap kedua dan ketiga data 9 juta sudah tergenapkan.
Sebagai informasi, Mensos sampaikan bahwa data yang masuk kepada Kemensos per hari ini kurang lebih jumlahnya 8.366.000 keluarga, jadi masih kurang sekitar 640 ribu keluarga.
Beberapa upaya yang dilakukan bagi daerah-daerah yang belum siap memenuhi alokasi atau kuotanya, menurut Mensos, antara lain adalah mengalihkan sisa kuota daerah tersebut kepada daerah yang lebih siap untuk menyalurkan.
“Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan terima kasih kepada Bapak Mendagri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan telegram kepada beberapa daerah yang belum melakukan perbaikan data, khususnya di dalam rangka penyaluran atau percepatan penyaluran bansos tunai di daerahnya,” jelas Mensos.
Kendala lain yang ditemui di lapangan, menurut Mensos, adalah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga tidak bisa membiarkan antrean-antrean yang terlalu panjang dan berdesak-desakan.
Upaya yang dilakukan, menurut Mensos, adalah kepada PT Pos sebagai mitra penyalur untuk membuka jam operasional Kantor Pos sampai jam 10 malam bahkan juga meminta untuk membuka loket-loket pembayaran tidak hanya di dalam Kantor Pos tapi juga seperti di kantor kelurahan atau di balai desa.
Beberapa daerah yang tergolong di-remote area, Mensos sampaikan akan melakukan penyaluran sekaligus tiga tahap, jadi tidak per tahap 1, 2, 3, khusus untuk beberapa daerah akan sekaligus melakukan penyaluran tiga tahap.
“Sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan tiga tahap, yaitu 3 x Rp600.000 menjadi Rp1,8 juta. Sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kembali ke Kantor Pos untuk menerima bantuan sosial dan itu juga akan membuat penyaluran BST ini lebih cepat,” pungkas Mensos.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
