Kemenpora Gelar Program ‘Main Bola Yuk’ Ajang Pencarian Bakat Pesepakbola Muda Indonesia
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali membuka program ‘Main Bola Yuk’ dan Youth Fun Juggling Competition. Ini merupakan kegiatan untuk mencari minat dan bakat anak terhadap olahraga sepakbola. Program ini juga dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
“Kegiatan youth fun juggling competition adalah wadah untuk anak-anak kita untuk berkompetisi. Ini juga dalam rangka implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2019. Salah satunya yaitu menumbuhkan minat dan keinginan yang kuat di tengah masyarakat terhadap kecintaan sepak bola,” terang Menpora RI dalam sambutannya pada kegiatan Youth Fun Juggling Competition di Novotel Hotel, Palembang, Selasa (8/12/2020).
Program dari Kemenpora RI ini diikuti ratusan peserta, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Mereka yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut tampak serius dan gembira melakukan juggling di hadapan Menpora RI, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, serta rombongan lainnya.
“Selamat berkompetisi untuk adik-adik. Ikuti kegiatan ini dengan serius. Patuhi protokol kesehatan. Semangat adik-adik, kompetisi ini pasti ada hadiahnya,” ujar Zainudin Amali.
Lebih lanjut, Zainudin menilai Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang siap untuk menggelar event olahraga, baik skala nasional maupun Asia.
“Sumatera Selatan, khususnya di Palembang punya tradisi olahraga yang luar biasa. Berbagai event pernah disini seperti Asian Games. Banyak daerah yang ingin (menjadi tuan rumah), tapi tentu pemerintah pusat mempertimbangkan keseriusan dari daerah. Nah, untuk Palembang sendiri, tak perlu diragukan karena sudah punya pengalaman untuk itu,” terang Menpora RI.
Apabila kelak Sumatera Selatan terpilih menjadi salah satu tuan rumah event olahraga pentas dunia di tahun 2021 mendatang, Zainudin berpesan agar pemerintah provinsi (Pemprov) secara serius menyelenggarakannya. Ia menambahkan bahwa masyarakat luar yang datang harus diberi rasa aman dan nyaman agar mendapat kesan yang mendalam.
“Karena kalau kita memberi kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat luar yang datang, maka pasti mereka akan cerita dengan masyarakat yang lainnya. Untuk itu, budaya hingga kulinernya harus ditonjolkan, beri kesan yang mendalam bagi mereka yang datang,” imbuh Zainudin.
Di sisi lain, Zainudin juga meminta masyarakat Sumatera Selatan untuk terus mendukung Timnas U-19 yang akan berlaga di pentas dunia nantinya. Pemerintah provinsi diminta untuk terus menyemarakkan perhelatan akbar yang bakal terselenggara pada Mei 2021.
“Kita beri dukungan dan semangat terhadap Timnas U-19 kita. Kita harus semarakkan, dan harus semangat. Sebagai tuan rumah harus memberi kesan yang baik, memberi rasa aman dan nyaman. Terima kasih atas keseriusan dari Pemprov Sumatera Selatan yang siap menjalankannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berterima kasih atas terselenggaranya Youth Fun Juggling Competition di Palembang.
“Terima kasih atas kesempatannya. Ini bukti untuk meyongsong event pentas dunia. Sumatera Selatan siap. Kami komitmen membangun sarana dan prasarana olahraga. Kiranya kami mohon bombingan dari pemerintah pusat. Bila ini sukses, pasti kita semua bangga,” ucap Mawardi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto turut memberikan apresiasi atas program dari Kemenpora ini. Dia pun berpesan kepada peserta untuk tetap semangat dalam berkompetisi.
“Ini merupakan inovasi dan kreativitas yang luar biasa dari Kemenpora, yang menggelar kompetisi juggling. Saya kira semangat olahraga harus bisa terus hidup. Sosialisasi juga terus harus dilakukan agar orang-orang tahu bahwa ada event pentas dunia di Indonesia,” pungkas Iwan Budianto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
