Connect with us
Parlemen

Kemenpora Diminta Maksimalkan ‘Sport Science’

Kemenpora Diminta Maksimalkan ‘Sport Science’
Pimpinan Komisi X DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Dalam rangka pencapaian prestasi olahraga, Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk memaksimalkan sport science dan merumuskan peta jalan (roadmap) peningkatan prestasi olahraga, dan Kemenpora juga diminta untuk mengembangkan industri olahraga yang dapat mendukung sektor ekonomi dan pariwisata.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, di dalam olahraga itu ada yang namanya sport science, sport nutrition dan lainnya, dan Indonesia belum berkembang ke arah sana. Hanya sedikit sekali yang sudah berkembang ke arah sana untuk mengadakan bakat ilmiah dari para atlet.

“Saya dulu atlet taekwondo misalnya, ketika disini ya kita berkembangnya biasa saja. Tetapi ketika kita di train di luar negeri, dengan tata cara dan sebagainya, itu akan ada perubahan. Atlet-atlet usia 16 tahun yang dibawa ke luar negeri pun juga akan ada perubahan,” ucap Dede usai Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dede menerangkan, di Indonesia saat ini belum bisa mencapai ke arah sana, yang melakukan pengembangan bakat ilmiah atlet serta pelatihan dan pendampingan nutrisi atlet. Belum bisa, menurutnya bukan berarti tidak bisa, Indonesia bisa asal ilmu yang dari luar negeri diserap dan diaplikasikan di dalam negeri.

Masa Depan Atlet Masih Dianggap Suram

Sebagai mantan Atlet, Dede berpendapat mengapa dulu ia lebih memilih menjadi artis atau public figure, hal ini dikarenakan masa depan atlet masih dianggap suram. Kuncinya sederhana sekali bagi seorang atlet, yaitu masa depan atlet terjamin dengan baik dan bagus maka mereka akan memilih menjadi atlet.

“Bagaimana mensejahterakan atlet, ini satu pertanyaan tersendiri. Tentunya contoh tadi berbicara soal pensiunan atlet. Kan ada BPJS Ketenagakerjaan, itu kan bisa dikerjasamakan. Bagaimana mendorong atlet-atlet diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi dia tidak punya pendidikan, akhirnya ketinggalan karirnya. Namun sekarang kan ada pelatihannya, jadi di fokuskan saja,”tandasnya.

Menanggapi adanya pertimbangan kewarganegaraan bagi Fabiano Da Rosa Beltrame dan Peyton Alexis Whitted, berdasarkan hasil rapat dengan Kemenpora, Komisi X DPR RI memberikan rekomendasi kewarganegaraan bagi keduanya. Dimana menurut Dede, yang namanya naturaliasi atlet itu suatu proses yang harus dihargai, karena mencari atlet asing itu sangat mahal. Ia menyarankan agar proses birokrasi yang ada di Kemenpora RI lebih taktis, gesit dan antisipatif.

“Contohnya kasus Fabiano. Kalau tidak salah, satu tahun lalu sudah di ajukan antara Januari atau Februari. Namun baru sekarang baru diajukan lagi. Jadi Kemenpora ini lamban dalam memberikan proses. Liga-nya sudah selesai, dia baru diajukan kembali, kan sayang. Jadi artinya apa, birokrasi di Kemenpora ini harus lebih taktis, lebih gesit, lebih cepat mengantisipasi. Karena namanya pemain, kan dia dibayar mahal, dan kalau dia tidak dipakai, berarti rugi dong,” tutupnya. (ndy/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Segera Benahi Pendidikan Nasional untuk Respons Perubahan Global

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sedemikian cepat.

Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Sambil menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru, Kepala Negara meminta adanya skema program bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal itu.

“Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucapnya.

Adapun untuk mendukung upaya peningkatan akses yang lebih luas kepada pelayanan pendidikan, pemerintah saat ini juga mempersiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Presiden meminta agar program tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya