Kemenpora Diminta Maksimalkan ‘Sport Science’
Jakarta – Dalam rangka pencapaian prestasi olahraga, Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk memaksimalkan sport science dan merumuskan peta jalan (roadmap) peningkatan prestasi olahraga, dan Kemenpora juga diminta untuk mengembangkan industri olahraga yang dapat mendukung sektor ekonomi dan pariwisata.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, di dalam olahraga itu ada yang namanya sport science, sport nutrition dan lainnya, dan Indonesia belum berkembang ke arah sana. Hanya sedikit sekali yang sudah berkembang ke arah sana untuk mengadakan bakat ilmiah dari para atlet.
“Saya dulu atlet taekwondo misalnya, ketika disini ya kita berkembangnya biasa saja. Tetapi ketika kita di train di luar negeri, dengan tata cara dan sebagainya, itu akan ada perubahan. Atlet-atlet usia 16 tahun yang dibawa ke luar negeri pun juga akan ada perubahan,” ucap Dede usai Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Dede menerangkan, di Indonesia saat ini belum bisa mencapai ke arah sana, yang melakukan pengembangan bakat ilmiah atlet serta pelatihan dan pendampingan nutrisi atlet. Belum bisa, menurutnya bukan berarti tidak bisa, Indonesia bisa asal ilmu yang dari luar negeri diserap dan diaplikasikan di dalam negeri.
Masa Depan Atlet Masih Dianggap Suram
Sebagai mantan Atlet, Dede berpendapat mengapa dulu ia lebih memilih menjadi artis atau public figure, hal ini dikarenakan masa depan atlet masih dianggap suram. Kuncinya sederhana sekali bagi seorang atlet, yaitu masa depan atlet terjamin dengan baik dan bagus maka mereka akan memilih menjadi atlet.
“Bagaimana mensejahterakan atlet, ini satu pertanyaan tersendiri. Tentunya contoh tadi berbicara soal pensiunan atlet. Kan ada BPJS Ketenagakerjaan, itu kan bisa dikerjasamakan. Bagaimana mendorong atlet-atlet diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi dia tidak punya pendidikan, akhirnya ketinggalan karirnya. Namun sekarang kan ada pelatihannya, jadi di fokuskan saja,”tandasnya.
Menanggapi adanya pertimbangan kewarganegaraan bagi Fabiano Da Rosa Beltrame dan Peyton Alexis Whitted, berdasarkan hasil rapat dengan Kemenpora, Komisi X DPR RI memberikan rekomendasi kewarganegaraan bagi keduanya. Dimana menurut Dede, yang namanya naturaliasi atlet itu suatu proses yang harus dihargai, karena mencari atlet asing itu sangat mahal. Ia menyarankan agar proses birokrasi yang ada di Kemenpora RI lebih taktis, gesit dan antisipatif.
“Contohnya kasus Fabiano. Kalau tidak salah, satu tahun lalu sudah di ajukan antara Januari atau Februari. Namun baru sekarang baru diajukan lagi. Jadi Kemenpora ini lamban dalam memberikan proses. Liga-nya sudah selesai, dia baru diajukan kembali, kan sayang. Jadi artinya apa, birokrasi di Kemenpora ini harus lebih taktis, lebih gesit, lebih cepat mengantisipasi. Karena namanya pemain, kan dia dibayar mahal, dan kalau dia tidak dipakai, berarti rugi dong,” tutupnya. (ndy/es)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
