Kemenperin Harus Mendata Produk Kopi Nasional
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diserukan agar mampu mendata secara akurat peta produk kopi nasional dari hulu ke hilir. Sebagai surga kopi, Indonesia punya kekhasannya sendiri. Setiap daerah punya jenis kopi masing-masing. Dan yang belum terdata dengan baik adalah seberapa luas lahan petani kopi dan lahan swasta. Ini penting untuk mengetahui kesejahteraan para petani kopi nasional.
Demikian diungkap Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat mengikuti pertemuan Komisi VII DPR RI dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi sebagai produsen kopi Kapal Api, Senin (17/10/2022), di Sidoarjo, Jawa Timur. “Seperti kita ketahui kalau kita belajar sejarah, kenapa VOC datang ke Indonesia, itu untuk mencari candu dan kopi. Itu ternyata mengartikan bahwa Indonesia punya potensi yang besar di kopi.”
Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini, melanjutkan, potensi besar atas kopi lokal tersebut, mengharuskan Kemenperin memberi perhatian serius, terutama soal data. Harus ada data lengkap soal produksi rakyat dan produksi perkebunan swasta yang menanam kopi. Berapa banyak produksinya per bulan dikaitkan dengan kebutuhan industri seperti Kapal Api ini. Di sinilah kesejahteraan petani kopi juga dibicarakan.
Menurut Andi, kopi hasil petani banyak dibeli para tengkulak dengan harga murah. Kopi rakyat tak terserap dengan baik oleh pasar dan tidak diproteksi. Akhirnya, dikhawatirkan para petani itu tak mau lagi menanam kopi, karena tak membawa kesejahteraan. Kalau seperti ini kondisi sosial petani kopi, maka Indonesia bisa kehilangan kopi khasnya yang sudah dikenal dunia. Belum lagi, ada impor kopi yang merusak harga pasar kopi domestik.
“Tugas Kemenperin menjadi penting sekali terutama menjaga produk-produk pangan lokal atau makanan minuman yang asli Indonesia. Produk asli Indonesia itu, kan, tidak sulit. Nah, Kapal Api mengimpor 40 persen kopi instan dari Brazil sebagai pencampur rasa atau karena ingin mendapkan harga yang murah,” sebut Andi lagi.
Merespon hal ini, Robin Setyono CEO PT Kapal Api Global, induk dari PT Santos Jaya Abadi menjelaskan, impor kopi instan dilakukan sebab secara preferensi rasa, belum bisa disubstitusi di mesin dryer (pengering) kopi instan yang telah di miliki PT Santos Jaya Abadi sendiri. Kopi instan dari Brasil menggunakan bahan baku conilon yang hanya dimiliki oleh negara tersebut. Saat ini, PT Santos Jaya Abadi sebetulnya telah memiliki dua dryer yang khusus memproduksi kopi instant sejak tahun 2011.
“Ke depan ingin menambah lini produksi ketiga serta keempat. Harapan kami ke depan ingin menjadi produsen kopi instan terbesar di Indonesia. Bahkan, menjadi industri yang bisa mendulang devisa. Semuanya itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah, sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk regulasi-regulasi yang mendukung ke arah sana,” ungkap Robin.
Seperti halnya industri krimer, lanjutnya, yang dahulu sangat bergantung dengan krimer Korea. Sejak 2005, Kapal Api telah mendirikan pabrik krimer untuk menggantikan ketergantungan impor dari Korea. Dimulai dengan dryer pertama yang berkapasitas dua ton per jam. Dilanjutkan dryer kedua dengan kapasitas 3,7 ton per jam dan tambah lagi dryer ketiga dengan kapasitas enam ton per jam.
“Tahun depan direncanakan tambah dryer ke empat dengan kapasitas enam ton per jam. Dengan pengembangan yang dilakukan oleh grup kami tersebut, bukan hanya memenuhi kebutuhan kami saja, tetapi juga sudah dapat melakukan ekspor yang tentu dapat mendulang devisa negara,” tutup Robin.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
