Kemenpar Fokus Promosikan Paket Weekdays untuk Pasar Singapura dan Malaysia
Jakarta – Strategi Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya more for less, you get more you pay less, makin efektif. Pasar Singapore atau menjaring “ikan” dari Negeri Singa Putih itu makin memikat, yaitu paket-paket promosi dan wisata dengan harga kompetitif di hari-hari biasa (weekday/low) di pasar Batam-Bintan.
“PWI Terpadu Crossborder” terbukti makin favourite. Strategi ini akan diperkuat dengan terus menggenjot promosi dan hard selling serta mengembangkan dan mengombinasikannya di daerah-daerah lain.
Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara, Rizki Handayani Mustafa mengatakan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Menpar Arief nYahya pada bulan Agustus lalu, hingga kini tercatat lebih dari 60 industri di Batam, Bintan dan Tanjung Pinang yang bergabung dalam konsep ini.
Dari 60 industri tersebut, tercipta lebih dari 250 paket yang ditawarkan ke para wisatawan di Singapura dan Malaysia, khususnya di Johor Bahru. “Setiap bulan kita lakukan pertemuan rutin dengan industri. Di situ kita koordinasi dan evaluasi mana paket-paket yang disukai, tidak disukai atau yang perlu dimodifikasi,” ujar Rizki Handayani.
Hasilnya, jelas Rizki, hingga kini sudah terjual lebih dari 10.500 paket promosi dan wisata yang tidak hanya disukai wisatawan Singapura dan Malaysia. Tapi juga wisatawan lain yang ada di Singapura.
Seperti diketahui, Singapura merupakan salah satu negara tersibuk di Asia Tenggara. Sebagai salah satu pusat perekonomian di Asia bahkan dunia, banyak warga negara asing lainnya di Singapura.”Tidak hanya warga Singapura dan atau Malaysia, tapi banyak juga wisatawan lainnya yang ikut tergoda,” kata Rizki. Dari 250 paket wisata tersebut, Rizki menjelaskan, selain paket leisure, yang juga diminati adalah paket-paket untuk menikmati golf serta spa.
“Jadi memang ke depan promosi akan terus kita lakukan di Singapura dan Malaysia, khususnya Johor Bahru,” ujar Rizki. Berbeda
dengan Singapura yang sudah sangat mengenal Batam, wisatawan di Johor Bahru masih banyak yang belum mengenal Batam, Bintan dan Tanjung Pinang. Salah satunya, mereka beranggapan bahwa wisata di Batam sangat mahal.”Karena image-nya banyak warga Singapura di sana. Jadi mereka menanggapnya sudah pasti mahal,” ujar Rizki.
Namun setelah mendapat penjelasan, mereka akhirnya mengerti dan paham. Terlebih dengan adanya paket-paket dalam “PWI Terpadu Crossborder” yang harganya kompetitif. Wisatawan Johor Bahru pun langsung tergoda. “Saat kami consumer selling di Johor Bahru beberapa waktu lalu, selama tiga hari penyelenggaraan langsung terjual 200 pax. Dan ini potensinya sangat besar. Jadi pendekatan Pak Menteri (Arief Yahya,red) yang ini memang sangat efektif,” kata Rizki.
Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, I Gde Pitana ikut mengamini pemaparan Rizki. Menurutnya feedback dari para pihak yang terkait, terutama industri sangatlah baik. “Karena itu konsep yang dijalankan di Asia Tenggara ini kami akan kembangkan dan modifikasi ke daerah lain,” ujar Pitana.
Kuncinya, kata Pitana, adalah memanfaatkan excess capacity. Ia menjelaskan, di daerah lain, seperti Bali sekalipun, tentunya ada masa-masa dimana tingkat keterisian pesawat ataupun hotel di bawah 60 persen. Di saat itulah maka strategi seperti ini akan diterapkan. Dengan tentunya melibatkan industri-industri yang ada. “Ini juga akan kita terapkan di tempat lain, tidak hanya akses transportasi lewat laut tapi juga udara. Karena di udara juga ada excess capacity, tidak selalu penuh 100 persen. Untuk di Bali kita akan utamakan untuk tamu dari Australia,” jelas Pitana.
“Di Bali hotel di saat weekend mungkin penuh, tapi saat weekdays mungkin okupansinya hanya 60 persen. Jadi 40 persen sisa, daripada nol, lebih baik dijual dengan paket,” jelas Pitana.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan program promosi terpadu seperti ini merupakan jurus ampuh dalam menjaring wisatawan, terutama mancanegara sebanyak-banyaknya. “Dengan penggarapan yang baik maka pertumbuhan wisman di Batam-Bintan bisa meningkat tiga kali lipat. Begitu juga dengan daerah lain dengan modifikasi paket yang disesuaikan dengan market,” kata Menpar Arief Yahya.
Ia pun terus mengajak industri untuk memaksimalkan peluang ini. “Karena saat ini bukan yang besar makan yang kecil, tapi yang cepat makan yang lambat. Industri harus mau berinovasi, memodifikasi dalam melihat peluang pasar,” jelas Menpar.(*)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
