Connect with us

Kemenkes Ungkap Mayoritas Pegawainya Sudah Sembuh

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto

Jakarta – Kementerian Kesehatan RI memiliki jumlah kasus Corona tertinggi di antara kantor kementerian berdasarkan data klaster Corona yang diungkap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemenkes mengungkap mayoritas pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala, saat ini sebagian besar pegawai sudah sembuh.

“Sekarang yang masih kita suruh isolasi secara mandiri mungkin nggak sampai 10 orang. Selebihnya sudah sembuh dan sudah bekerja lagi,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto, dalam keterangannya di website resmi Kemenkes, Senin (21/9/2020).

Yuri mengatakan pegawai Kemenkes yang tertular COVID-19 paling banyak terjadi di luar kantor. Sebab, sebagian besar pegawai kemenkes diperbantukan di luar kantor, seperti di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun di Bandara Halim Perdanakusuma. Ada juga pegawai Kemenkes yang diperbantukan di RS Darurat Wisma Atlet yang menerima ribuan orang setiap hari untuk melakukan contact tracing.

Yuri mengatakan SOP telah dijalankan meskipun tetap memiliki risiko pekerjaan terpapar Corona. Misalnya pegawai Kemenkes yang bekerja di laboratorium, tidak pernah bertemu pasien, tapi bertemu dengan virusnya langsung. Petugas lab itu memeriksa spesimen lebih dari 1.000 setiap hari sehingga berisiko terpapar Corona.

“Ini adalah penyakit menular yang faktor pembawa penyakitnya adalah orang. Gambaran akhir-akhir ini sudah semakin terlihat bahwa kasus-kasus yang terkonfirmasi positif dari pemeriksaan swab itu sebagian besar bahkan ada yang memperkirakan 80% tanpa gejala. Inilah yang jadi problem, karena mereka tidak sakit,” ungkapnya.

“Ini adalah risiko yang kita tanggung. Ini bukan tertular di kantor Kemenkes, di kantor Kementerian orangnya tinggal sedikit karena berada di pos-pos terdepan melaksanakan penanganan COVID-19,” imbuhnya.

Yuri mengatakan Kemenkes menerapkan SOP ketat dalam menangani pandemi COVID-19. Pegawai yang boleh ditugaskan adalah yang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Sedangkan SOP di kantor Kemenkes diharuskan penyemprotan disinfektan tiga kali dalam seminggu mencakup seluruh ruangan yang ada di kantor Kemenkes.

Tak hanya kantor, semua pegawai setelah melakukan tugas bergantian juga harus di-swab, termasuk Menteri Kesehatan, setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah.

“Dengan swab yang banyak kita bisa temukan semua orang positif COVID-19 karena memang tujuan kami melakukan proteksi pada pegawai supaya mereka bisa terjaga betul kondisi fisiknya dan kinerja ya bisa maksimal,” ucap Yuri.

Ia menambahkan pegawai Kemenkes banyak yang bertempat tinggal di Jabodetabek, yang setiap hari berangkat dari rumahnya dengan menggunakan berbagai moda transportasi sehingga risiko penularan bisa terjadi di mana saja.

Yuri menyebut pegawai Kemenkes yang positif COVID-19 penularannya tidak terjadi di kantor. Ia menyebut sekarang tidak ada lagi disebut klaster perkantoran, melainkan klaster Jabodetabek.

“Kontak tracing yang kita lakukan terhadap semua pegawai Kemenkes yang positif COVID-19 itu penularannya tidak terjadi di kantor. Sekarang ini tidak bisa lagi disebutkan klaster kantor, ini sudah klaster Jabodetabek,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap data sejumlah klaster Corona di kantor kementerian dan lembaga instansi pemerintah. Hasilnya, Kementerian Kesehatan RI memiliki jumlah kasus Corona tertinggi.

Dihimpun dari situs corona.jakarta.go.id, di Kementerian Kesehatan tercatat ada 139 kasus positif Corona. Angka ini terpaut cukup jauh dengan peringkat kedua, yakni Kementerian Perhubungan, dengan 90 kasus.

Klaster tertinggi berikutnya adalah Badan Litbangkes Kemenkes, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Masing-masing terdata memiliki 49 kasus, 42 kasus, dan 35 kasus.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya