Connect with us

Kemenkes Terbitkan Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster untuk Wilayah Indonesia

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster). SE ini ditujukan kepada para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala/direktur rumah sakit (RS) dan kepala/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia.

“Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan,” ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, Kamis (13/01/2022), di Jakarta.

Maxi mengungkapkan, hasil studi menunjukkan telah terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Pemberian vaksinasi booster ini juga telah disarankan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun.

Vaksinasi booster diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) dan penderita imunokompromais.

“Pelaksanaan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (Booster) bagi sasaran lansia dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota, sementara sasaran nonlansia dilaksanakan di kabupaten/kota yang sudah mencapai cakupan dosis 1 total minimal 70 persen dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60 persen,” ujar Maxi.

Adapun syarat penerima dosis vaksin ini adalah sebagai berikut:

  1. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi;
  2. Berusia 18 tahun ke atas; dan
  3. Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal enam bulan sebelumnya.

Lebih lanjut disebutkan Maxi, vaksinasi booster dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme homolog yaitu pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Kedua, mekanisme heterolog yaitu pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya.

Jenis vaksin yang digunakan pada bulan Januari ini yaitu, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca sejumlah separuh dosis atau 0,25 mililiter atau vaksin Pfizer sejumlah separuh dosis atau 0,15 mililiter. Sedangkan untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna sejumlah separuh dosis atau 0,25 mililiter atau Pfizer separuh dosis atau 0,15 mililiter.

“Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian,” imbuhnya.

Penyuntikan vaksin booster dilakukan secara intramuskular di lengan atas. Penyuntikan half dose dilakukan dengan menggunakan jarum suntik sekali pakai 0,3 mililiter yang telah diberikan tanda ukuran dosis 0,15 mililiter dan 0,25 mililiter. Bagi daerah yang belum menerima jarum suntik sekali pakai ini, maka dapat memanfaatkan yang tersedia.

“Penggunaan vaksin pada ibu hamil mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.01/1/2007/2021 tentang Vaksinasi COV10-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Maxi menyampaikan, pelaksanaan kegiatan vaksinasi booster dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota. Vaksinasi booster dapat dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi primer, dengan vaksinator yang berbeda.

“Dahulukan penggunaan vaksin yang sudah dekat masa kadaluarsa terlebih dahulu (early expired first out),” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi: Omicron akan Terus Meningkat Beberapa Pekan ke Depan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Omicron Melonjak, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Panik

Oleh

Fakta News

Jakarta –  Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung. Jokowi memaparkan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi.

Berikut isi pernyataan lengkap Jokowi:

Assallamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati,

Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Belajar dari lonjakan kasus Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu terjadi di beberapa negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya.

Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus Covid Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak, ini akan mencegah penularan yang lebih luas.

Ketika hasil tes PCR Saudara positif, tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat.

Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan pelayanan intensif.

Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin yarabbal alamin.

Wassalammualaikum Warohamatullahi Wabarakatuh

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan HET Minyak Goreng Rp 14.000

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah Rp 11.500 per lt, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per lt, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per lt, dengan seluruh HET tersebut sudah termasuk PPN.

“Selama masa transisi, yakni sejak hari ini sampai 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per lt tetap berlaku. Dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang untuk melakukan penyesuaian,” kata Lutfi saat menggelar konferensi pers seperti mengutip dari Antara, Kamis (27/1/2022).

Lutfi menambahkan Kemendag akan menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk minyak goreng kepada seluruh produsen minyak goreng dalam negeri yang melakukan ekspor untuk menjamin ketersediaan stok dan harga terjangkau produk tersebut.

“Mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng satu harga yang telah kami jalankan, maka per hari ini kami akan menerapkan DMO dan DPO,” kata Lutfi.

Ia menjelaskan mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

Nantinya, seluruh eksportir minyak goreng wajib memasok produknya ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing pada 2022. Menurut dia, kebutuhan minyak goreng tahun ini adalah 5,7 juta kiloliter (kl) yang terdiri atas kebutuhan rumah tangga dan industri.

“Untuk kebutuhan rumah tangga tahun ini diperkirakan adalah sebesar 3,9 juta kl yang terdiri dari 1,2 juta kl kemasan premium, 231 ribu kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl curah. Sedangkan kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kl,” ujar Lutfi.

Seiring dengan penerapan kebijakan DMO tersebut, Kemendag juga akan menerapkan DPO, yakni sebesar Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Baca juga: Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor Selain itu, per 1 Februari 2022.

Pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan kepada produsen untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang maupun pengecer. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana dalam membeli produk minyak goreng, karena pemerintah menjamin ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan ini. Kami berharap harga minyak goreng dapat stabil dan terjangkau bagi masyarakat serta tetap menguntungkan produsen,” kata Lutfi. []

Baca Selengkapnya