Connect with us

Kemenhub Tawarkan Solusi Status Penerbangan Mission Aviation Fellowship

(dephub.go.id)

Jakarta – Setelah diberikan kesempatan kedua kepada Mission Aviation Fellowship (MAF) untuk mengajukan izin sebagai angkutan udara niaga atau komersil sesuai ketentuan Sertifikat Operator Pesawat Udara / AOC 135 dengan pesawat di bawah 30 seat, maka Kementerian Perhubungan tidak lagi memperpanjang izin operasi MAF.

“Ditjen Perhubungan Udara sesuai UU nomor 1 tahun 2019 tentang Penerbangan pasal 102, maksimum pemberian izin bagi angkutan udara bukan niaga untuk melayani komersial itu hanya selama 2 kali jadi ini yang kami ingin garisbawahi sehingga toleransi atau dispensiasi untuk menarik komerisalnya tidak lagi diperpanjang,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Selasa (28/11).

Terkait hal tersebut agar nantinya tidak ada kekosongan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di daerah pedalaman maka Jojo panggilan akrab Sugihardjo menjelaskan Kementerian Perhubungan akan memberikan 3 solusi bagi MAF.

“Pertama, MAF beroperasi lagi tetapi dengan layanan non niaga jadi sesuai dengan misinya, MAF dari yayasannya mereka dapat donasi untuk memberikan pelayanan tanpa memungut biaya secara komersial, besok pun bisa terbang lagi karena AOC 91 sebagai layanan udara non niaga tidak pernah dicabut,” jelas Jojo.

Lanjutnya, Jojo meminta agar MAF segera mengurus perizinan jika mereka ingin melayani penerbangan secara komersial dengan memungut biaya kepada masyarakat. Solusi ketiga yaitu Jojo menyarankan kepada Pemerintah Daerah segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar rute penerbangan yang dilayani MAF sebagai rute penerbangan perintis.

Lanjutnya, apabila tiga opsi ini dianggap memerlukan waktu yang cukup lama maka Kementerian Perhubungan memberikan 2 opsi pilihan.

“Agar MAF bisa segera memenuhi kebutuhan masyarakat, opsinya yaitu MAF mulai besok terbang layani masyarakat secara sosial atau non niaga dan kedua percepatan layanan perintis sementara dulu kita tetapkan dengan syarat Pemda segera usulkan,” ujar Jojo.

Terkait opsi terakhir Jojo menyebut pihaknya menargetkan awal Desember 2017 rute-rute tersebut ditetapkan sebagai perintis, kalau rute perintis dimungkinkan dipungut biaya walaupun biaya tersebut tidak full cost recovery.

Jojo kembali menegaskan dalam hal MAF tetap melayani kepentingan sosial tanpa memungut biaya maka MAF tetap boleh melayani.

“Namun demikian AOC 91 nya tidak dicabut artinya kalo MAF mau melayani kepentingan sosial tanpa memungut bayaran kepada pengguna jasanya itu tetap boleh jadi tidak ikut dicabut,” tegasnya.

Terkait penentuan tarif penerbangan perintis, Jojo menjelaskan perlu waktu untuk menentukan tarif perintis MAF dengan tetap melihat kondisi lapangan terbang harus tetap memenuhi standar keselamatan penerbangan.

Pada kesempatan yang sama Jojo mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan dalam waktu 2 bulan persoalan pelayanan angkutan udara MAF ini dapat dituntaskan, “Arahan bapak Menteri Perhubungan 2 bulan kita tuntaskan untuk kita tetapkan sebagai perintis permanen atau komersial tapi karena ini jelang Natal dan Tahun Baru silahkan layani dulu, bisa secara sosial atau non niaga atau kita tetapkan perintisnya dengan biaya sebagaimana MAF mungut ke masyarakat, jadi bisa melayani seperti yang lama tetapi statusnya sudah ditetapkan non niaga yang ditugaskan untuk melayani secara perintis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan izin operasional maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) berakhir pada awal November 2017. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan no. KP 467 Tahun 2017, sebagaimana izin terakhir yang diberikan di mana izin operasional MAF untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu dari 8 Mei 2017 – 8 November 2017. Sebelumnya, MAF sudah memperoleh izin berdasar KP 59 Tahun 2016, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu dari 28 Januari 2016 – 28 Januari 2017.

Saat ini MAF melayani 122 rute penerbangan dengan 7 pesawat dan 8 pilot penerbangan. Adapun rute penerbangannya mencakup Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jelang Armuzna, Menag Yaqut: Layani Jemaah Seperti Orang Tua Sendiri

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada malam Taaruf Petugas PPIH Arab Saudi. Selasa (5/7/2022)

Jakarta – Tiga hari lagi jemaah haji Indonesia akan melakukan proses puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk totalitas melayani jemaah.

Pesan ini ditegaskan Menag saat Ta’aruf Petugas PPIH Arab Saudi di Gedung Wardstul Baidho, Syara’i Al Khadra Mekkah. “Tolong jemaah haji di tanah suci ini anggaplah sebagai ibu kita, bapak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita sehingga secara total bisa memberikan pelayanan dengan baik,” kata Menag Yaqut di hadapan dua ribu petugas haji Indonesia, Selasa (5/7/2022) malam.

Menag berharap petugas haji dapat berempati kepada para jemaah yang telah menantikan momentum sakral ini. “Jemaah haji ini sudah menunggu sangat lama hingga puluhan tahun. Tolong berikan pelayanan terbaik,”ujar pria yang akrab disapa Gus Men.

Acara Malam Ta’aruf diikuti para petugas haji dari seluruh Daerah Kerja (Daker) mulai Makkah, Madinah serta Daker Bandara dengan seluruh sektor yang ada.

Seluruh Amirul Hajj, perwakilan anggota DPR, DPD, BPK, BPKH, serta seluruh pejabat Kementerian Agama dan pejabat dari berbagai lembaga yang membidani haji juga hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Men juga mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan petugas sejak dimulainya operasional haji hingga saat ini.

“Jika mampu saya ingin berganti tempat (dengan para petugas). Saya serius. Karena petugas itu pahalanya tidak terbalas dengan apa yang saya lakukan hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, semangat melayani ini terus ada sepanjang rangkaian Armuzna hingga selesai operasional haji. “Petugas haji harus tetap semangat karena dalam proses Armuzna membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melayani jemaah haji lusa nanti,” pesan Gusmen.

“Kita tetap semangat melayani jemaah haji Indoensia, yakinlah pahala yg saudara terima, tidak hanya mengalir untuk diri sendiri. Tapi akan meleber saudara di rumah bapak, ibu, adik, kakak, keluraga kita. Insya Allah,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta ASN Ikut Pelatihan Jangan Cuma Diskusi, Harus Hasilkan Sesuatu yang Konkret

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Angkatan XIII Provinsi Jawa Tengah, di BPSDMD, Rabu (6/7/2022). Dia berharap ASN yang ikut pelatihan tak sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Ganjar mengatakan saat ini terjadi perubahan geopolitik global. Perubahan itu harus direspon birokrasi dengan adaptif, dan bisa membaca data sains yang ada. Antara lain perubahan iklim, pangan, politik, hingga energi.

“Bagaimana kemudian birokrasi bisa sangat adaptif, di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya, seusai acara.

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal. Yakni memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

“Satu; berikan ruang untuk mereka berekspresi berinovasi berkreasi dan kedua; dipercaya. ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Ganjar mengatakan hal itu terbukti di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam diklatpim.

Artinya, lanjutnya, diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi. Tapi jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas gubernur.

Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, ASN dari beberapa lembaga seperti LAN. Ada pula peserta dari Provinsi Papua dan sejumlah ASN daerah di Jateng.

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di 33 penyedia jasa keuangan mulai hari ini, Rabu (6/7/2022). Sebanyak 60 rekening yang diblokir itu sudah termasuk yang berafiliasi dengan ACT.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta.

Salah satu latar belakang PPATK memblokir 60 rekening ini karena adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT. Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih rinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar. Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan. Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut, karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Selain itu PPATK juga menduga ada aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda. Ivan mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK.

Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 anggota yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.

“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan.

Ivan menduga bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut.

“Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Baca Selengkapnya