Connect with us

Kemenhub Siapkan Opsi Pola Manajemen Rekayasa Lalu Lintas selama Nataru

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi,

Jakarta – Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan tiga opsi pola Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022.

“Kami siapkan MRLL ini atas koordinasi dan kerja sama dengan Polri, Kementerian PUPR, termasuk juga dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ketika ada peningkatan volume kendaraan baik di jalan tol maupun jalan nasional, akan ada tiga skema yaitu contraflow, satu arah, atau ganjil genap. Sifatnya situasional tergantung diskresi dari Kepolisian,” ungkap Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam keterangan pers oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi dalam tayangan Pengendalian Transportasi Saat Natal dan Tahun Baru di kanal Youtube Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (20/12/2021).

Sementara bagi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberlakukan MRLL tersebut sesuai daerah kewenangannya, terutama yang memiliki kawasan wisata

“Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan, kehadiran transportasi logistik di periode Nataru diharapkan dapat menjadi dorongan ekonomi di beberapa daerah. Untuk itu kami telah berkoordinasi dan kami pada prinsipnya tidak melakukan pembatasan. Namun jika nanti volume lalu lintas terutama di jalan tol menurut penilaian Kepolisian perlu dilakukan MRLL yaitu pengalihan kendaraan truk dari jalan tol ke jalan nasional,” ucap Dirjen Hubdat.

Dirjen Budi menekankan kembali bahwa kebijakan pengalihan angkutan barang ini sangat situasional tergantung penilaian kondisi yang terjadi di lapangan nantinya.

Ia juga menjelaskan pada saat periode Nataru nanti akan disiapkan sejumlah lokasi untuk tes acak seperti di Jembatan Timbang, Terminal, ataupun rest area. “Ini nantinya akan disediakan secara gratis oleh Kemenhub. Khusus pengemudi kendaraang barang atau logistik dan pembantu pengemudi masih kami sediakan tes antigen gratis di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, dan Lembar,” ucap Dirjen Budi.

Selain itu, Dirjen Budi juga mengingatkan kembali terkait aturan syarat perjalanan transportasi darat yang tertuang dalam SE 109 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 11 Desember 2021 lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi COVID-19.

Adapun ketentuan dalam SE 109 Tahun 2021 akan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. “Kewajiban masyarakat pengguna angkutan pribadi, angkutan umum, termasuk di Penyeberangan yaitu memiliki kartu vaksin dosis lengkap, hasil negatif rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” urai Dirjen Budi.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya di Ditjen Hubdat juga melakukan pembatasan kapasitas untuk sarana transportasi darat. “Pertama, angkutan umum dibatasi 75 persen dari kapasitas tempat duduk. Demikian juga dengan kapal penyeberangan atau kapal Ro-Ro,” tambah Dirjen Hubdat.

Selanjutnya adalah dalam SE 109 Tahun 2021 dituliskan bahwa pengelola simpul transportasi darat seperti terminal maupun pelabuhan penyeberangan, diminta untuk menyiapkan dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian selanjutnya melakukan sterilisasi di tempat seperti ruang tunggu maupun tempat bus dan kapalnya.

“Sesuai yang tertuang dalam SE 109 Tahun 2021 tersebut sterilisasi ini harus dilakukan setiap 24 jam atau setelah digunakan. Selain sterilisasi dengan desinfektan, pengelola Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan harus menyediakan alat pengukur suhu tubuh serta menyediakan hand sanitizer ataupun tempat mencuci tangan. Setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan harus diukur suhu tubuhnya di lokasi tersebut,” imbuh Dirjen Budi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jelang Armuzna, Menag Yaqut: Layani Jemaah Seperti Orang Tua Sendiri

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada malam Taaruf Petugas PPIH Arab Saudi. Selasa (5/7/2022)

Jakarta – Tiga hari lagi jemaah haji Indonesia akan melakukan proses puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk totalitas melayani jemaah.

Pesan ini ditegaskan Menag saat Ta’aruf Petugas PPIH Arab Saudi di Gedung Wardstul Baidho, Syara’i Al Khadra Mekkah. “Tolong jemaah haji di tanah suci ini anggaplah sebagai ibu kita, bapak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita sehingga secara total bisa memberikan pelayanan dengan baik,” kata Menag Yaqut di hadapan dua ribu petugas haji Indonesia, Selasa (5/7/2022) malam.

Menag berharap petugas haji dapat berempati kepada para jemaah yang telah menantikan momentum sakral ini. “Jemaah haji ini sudah menunggu sangat lama hingga puluhan tahun. Tolong berikan pelayanan terbaik,”ujar pria yang akrab disapa Gus Men.

Acara Malam Ta’aruf diikuti para petugas haji dari seluruh Daerah Kerja (Daker) mulai Makkah, Madinah serta Daker Bandara dengan seluruh sektor yang ada.

Seluruh Amirul Hajj, perwakilan anggota DPR, DPD, BPK, BPKH, serta seluruh pejabat Kementerian Agama dan pejabat dari berbagai lembaga yang membidani haji juga hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Men juga mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan petugas sejak dimulainya operasional haji hingga saat ini.

“Jika mampu saya ingin berganti tempat (dengan para petugas). Saya serius. Karena petugas itu pahalanya tidak terbalas dengan apa yang saya lakukan hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, semangat melayani ini terus ada sepanjang rangkaian Armuzna hingga selesai operasional haji. “Petugas haji harus tetap semangat karena dalam proses Armuzna membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melayani jemaah haji lusa nanti,” pesan Gusmen.

“Kita tetap semangat melayani jemaah haji Indoensia, yakinlah pahala yg saudara terima, tidak hanya mengalir untuk diri sendiri. Tapi akan meleber saudara di rumah bapak, ibu, adik, kakak, keluraga kita. Insya Allah,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta ASN Ikut Pelatihan Jangan Cuma Diskusi, Harus Hasilkan Sesuatu yang Konkret

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Angkatan XIII Provinsi Jawa Tengah, di BPSDMD, Rabu (6/7/2022). Dia berharap ASN yang ikut pelatihan tak sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Ganjar mengatakan saat ini terjadi perubahan geopolitik global. Perubahan itu harus direspon birokrasi dengan adaptif, dan bisa membaca data sains yang ada. Antara lain perubahan iklim, pangan, politik, hingga energi.

“Bagaimana kemudian birokrasi bisa sangat adaptif, di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya, seusai acara.

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal. Yakni memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

“Satu; berikan ruang untuk mereka berekspresi berinovasi berkreasi dan kedua; dipercaya. ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Ganjar mengatakan hal itu terbukti di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam diklatpim.

Artinya, lanjutnya, diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi. Tapi jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas gubernur.

Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, ASN dari beberapa lembaga seperti LAN. Ada pula peserta dari Provinsi Papua dan sejumlah ASN daerah di Jateng.

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di 33 penyedia jasa keuangan mulai hari ini, Rabu (6/7/2022). Sebanyak 60 rekening yang diblokir itu sudah termasuk yang berafiliasi dengan ACT.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta.

Salah satu latar belakang PPATK memblokir 60 rekening ini karena adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT. Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih rinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar. Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan. Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut, karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Selain itu PPATK juga menduga ada aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda. Ivan mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK.

Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 anggota yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.

“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan.

Ivan menduga bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut.

“Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Baca Selengkapnya