Kemendikbud Luncurkan Program SMK Diploma 2 Jalur Cepat dan Prodi D3 Jadi Sarjana D4
Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Vokasi Kemendikbud) meluncurkan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Diploma Dua (D2) Jalur Cepat dan peningkatan prodi D3 menjadi Sarjana Terapan (D4). Program tersebut dibuat untuk meningkatkan keterserapan lulusan Pendidikan vokasi oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menilai dua program tersebut selain menambah daya tarik pendidikan vokasi, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih pendidikan yang terbaik untuk dirinya. Kedua program tersebut juga dianggap memberikan kesempatan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang andal dan matang.
“Melalui program ini, siswa bebas memilih lulus di akhir tahun ketiga atau melanjutkan ke Diploma Dua jalur cepat. Lalu melalui program peningkatan prodi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan, peserta didik berkesempatan menambah satu tahun untuk mendapatkan keterampilan yang lebih dalam sehingga berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).
Pelajar yang menempuh pendidikan dalam dua program vokasi tersebut, lanjut Nadiem, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin besar karena sudah selaras dengan kebutuhan DUDI.
“Kedua program ini merupakan dua dari sekian banyak program Merdeka Vokasi yang berorientasi pada sambung-suai pendidikan vokasi dengan DUDI, yang secara berkala akan diluncurkan ke depannya,” imbuh Menteri lulusan Harvard Business School itu.
Program SMK-D2 Jalur Cepat
Program Jalur Cepat SMK-D2 merupakan realisasi skema sambung-suai dunia pendidikan dan DUDI yang melibatkan tiga pihak, yaitu SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), dan DUDI. PTV yang dimaksud bisa berupa Politeknik, akademi komunitas, universitas/institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program Diploma Dua.
Program ini dirancang dengan berbasis kebutuhan dan kualifikasi DUDI. Lulusan dari program SMK-D2 Jalur Cepat dididik agar memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, serta memiliki mental siap kerja dan selalu ingin belajar.
Untuk bisa mendapatkan gelar Diploma Dua, peserta didik Program Jalur Cepat SMK-D2 yang telah menjalankan pendidikan di SMK selama tiga tahun (termasuk praktik kerja lapangan selama enam bulan), dapat memilih meneruskan langsung satu setengah tahun pendidikan di PTV (termasuk satu tahun magang).
“Skemanya, siswa menempuh enam semester di SMK dan tiga semester menjadi mahasiswa di level pendidikan tinggi, jadi pengalaman bekerja di industri akan lebih banyak,” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto.
Bagi institusi penyelenggara pendidikan SMK-D2 Jalur Cepat, kurikulum pendidikan disusun bersama (SMK, PTV, dan DUDI) sejak semester 1 sampai 9. Selama Sembilan semester tersebut, para dosen PTV dan ahli dari DUDI bergabung dengan para guru SMK untuk terjun langsung mengajar para siswa SMK sejak kelas 10 SMK sampai dengan mereka lulus D2 pada semester 9. Capaian pembelajaran selama di SMK, dikonversi menjadi sekitar 18 sks ketika mengawali masuk ke level Pendidikan tinggi di PTV.
Wikan menambahkan, murid diwajibkan menjalankan program praktek kerja industri (Prakerin) selama 6 bulan saat di jenjang SMK. Begitu juga saat di perguruan tinggi, untuk semakin meningkatkan SOFTSKILL dan KARAKTER Keberkerjaannya, mahasiswa semester delapan dan sembilan wajib mengalokasikan dua semester untuk magang.
Program magang dapat dilakukan di perusahaan atau lewat program pembelajaran industry, berupa pembelajaran berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di DUDI. Dikatakan Wikan, program ini terinspirasi dari dual system yang diterapkan di Pendidikan Vokasi Jerman, yaitu magang sambil kuliah, di industri.
Untuk menyelenggarakan program ini, SMK bekerja sama dengan PTV yang memiliki program studi serupa. Dengan begitu, dalam empat setengah tahun, peserta didik berhak mendapatkan gelar Diploma Dua selain ijazah SMK serta memiliki kompetensi untuk menjadi teknisi atau SDM yang terampil.
“Program SMK-D2 Jalur Cepat ini merupakan bentuk upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk dapat menyiapkan SDM Unggul dan Andal sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Menteri dan Bapak Presiden sebagai fokus pada program Nawacita jilid dua. Program ini merupakan pilihan yang dapat diambil untuk dilaksanakan SMK dan Perguruan Tinggi Vokasi dan tidak bersifat wajib,” papar Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Beny Bandanadjaja, menyebutkan,
Beny menambahkan di tahap awal program tersebut dilaksanakan oleh SMK-PTV-DUDI yang sudah memiliki kesiapan dalam menjalankan program SMK-D2 Jalur Cepat ini. Ada 20 PTV, lebih dari 80 SMK dan 35 DUDI yang menjadi pionir dalam pelaksanaan program SMK-D2 Jalur Cepat.
Sementara itu, Program Peningkatan Prodi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan (Diploma Empat-D4) adalah salah satu program strategis inovasi Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud dalam rangka meningkatkan sambung-suai pendidikan vokasi dengan DUDI.
Peserta didik yang mengambil program ini akan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga berpeluang untuk mengisi posisi supervisor produksi dan pelaksana lapangan handal yang dibutuhkan oleh DUDI. Untuk menjalankan program ini, PTV dapat mengajukan peningkatan prodi dengan syarat mereka sudah memiliki atau melibatkan rekanan DUDI pada program D4 tersebut.
“Jadi, kalau PTV ingin Prodi D3-nya ditingkatkan menjadi Sarjana Terapan, syaratnya adalah memiliki rekam jejak sudah berhasil LinkandMatch dengan beberapa DUDI yang bereputasi. Serta, harus memiliki visi pengembangan prodi yang kuat dan visioner, jauh ke depan, termasuk dalam hal pengembangan kerjasama luar negeri dan pengembangan kewirausahaan yang Tangguh. Ini sangat penting,” imbuh Wikan.
Program Peningkatan Prodi D3 Menjadi Sarjana Terapan (D4)
Program Peningkatan Prodi D3 menjadi Sarjana Terapan (D4) merupakan perubahan untuk program studi D3 di PTV yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau baik sekali menjadi program studi Sarjana Terapan pada bidang ilmu yang serumpun pada perguruan tinggi.
“Selain peluang kerja yang dapat diisi lulusan Sarjana Terapan, tetapi masih ada peluang bekerja bagi lulusan D3. Maka jika menginginkan, PTV dapat mempertahankan Prodi Diploma Tiga,” timpal Wikan.
Program peningkatan prodi ini diprioritaskan bagi prodi-prodi yang sudah mengembangkan dan melaksanakan program kolaborasi dengan kampus luar negeri yang bereputasi, memiliki peta jalan pengembangan prodi hingga 15 tahun ke depan, serta menjalankan strategi promosi prodi sarjana terapan ke masyarakat dan DUDI.
Kurikulum
Dijelaskan Wikan, Kurikulum yang disusun dalam Program SMK-D2 Jalur Cepat dan Program Peningkatan Prodi D3 menjadi Sarjana Terapan harus mengimplementasikan konsep kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kurikulum juga harus disusun bersama pihak industri dan calon pengguna lulusan, dengan penerapan minimal magang di DUDI selama minimal satu semester dan skema pembelajaran berbasis praktik kerja (project based learning).
“Praktik kerja bisa berasal dari industri maupun masyarakat. Hasil pembelajarannya harus bermanfaat nyata bagi industri dan masyarakat,” papar Wikan.
Sebagai informasi, peluncuran Program SMK-Diploma Dua Jalur Cepat dan Program Peningkatan Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan dilaksanakan di PT Inka yang dihadiri oleh perwakilan dari SMK dan Politeknik yang bermitra dengan DUDI. Hadir juga beberapa perwakilan dari DUDI, di antaranya PT Inka, PT PAL, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Pada kesempatan yang sama dilakukan Penandatanganan PKS dan penyerahan Surat Penugasan Program Diploma Dua Jalur Cepat.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
