Connect with us

Kemendagri Ungkap Biaya Calon Kepala Daerah Tembus Hingga Ratusan Miliar

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar

Jakarta – Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengungkapkan, pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Bahtiar, biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.

“Kalau Rp 25 miliar tadi paling sedikit ya. Bahkan minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar untuk pemilihan bupati. Kalau pemilihan gubernur bisa sampai triliunan,” ujar Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Meski demikian, lanjut dia, uang tersebut tidak seluruhnya berasal dari kantong pribadi paslon. Bahtiar mengungkapkan, adanya pihak sponsor atau pemodal untuk menyokong ongkos politik paslon dalam pilkada.

“Ya mungkin dari kantong dia pribadi tidak terlalu banyak. Paling ya Rp 1 miliar atau RP 500 juta. Akan tetapi kalau pertemuan, kampanye akbar, sosialisasi di media itu sudah menghabiskan berapa besar biaya. Kan tidak mungkin murah. Bahkan bisa ratusan miliar ya,” ungkapn dia.

“Ya pasti ada sponsor dari pemodal yang (misalnya) punya bisnis di daerah itu. Nanti kompensasinya (dari kepala daerah terpilih) nanti bisa soal izin bisnis, dan sebagainya,” lanjut Bahtiar.

Kondisi seperti ini berpeluang besar menyebabkan tindakan korupsi di kemudian hari untuk mengembalikan modal politik saat kampanye pilkada. Bahtiar menuturkan, harus ada solusi agar kecenderungan politik uang ini bisa diminimalisasi.

Dia menyarankan, sejumlah testimoni atau pengakuan dari para kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bisa dijadikan masukan oleh pembuat undang-undang. “Kita harus cari inovasi apa yang bisa menekan politik uang. Kan misalnya bisa diambil dari para kepala daerah yang di terjaring OTT oleh KPK,” tambah dia.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Akhiri Dualisme Kepemimpinan, Kemenkumham Sahkan Dekopin Sri Untari

Oleh

Fakta News
Dr. Sri Untari MAp

Jakarta – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin Dr Sri Untari MAp mendapat pengakuan secara hukum dari pemerintah pusat dengan terbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan, No PPE. PP. 06.03-1017 tentang Pendapat Hukum yang mengesahkan keberadaan Dekopin Dr Sri Untari.

Maka dengan surat tersebut mengakui Dekopin yang dipimpin Sri Untari sebagai Dekopin yang sah. Surat pengesahan tersebut disampaikan langsung Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum kepada Dr Sri Untari MAp.

Pengesahan itu berdasarkan pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 disahkan oleh Pemerintah.

Usai mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah, di tanggal 11 Juli 2020 lalu,  Sri Untari berziarah ke Makam Bung Hatta dan langsung memimpin upacara Hari Koperasi di halaman makam Bung Hatta.

“Kita sudah sah jadi Dekopin yang disahkan pemerintah, setelah memperoleh Surat Pendapat Hukum dari pemerintah. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita disebut Dekopin SU alias Sri Untari, maka sekarang sudah sah jadi Dekopin,” ujarnya usai melakukan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta.

Sri Untari menambahkan, namun ini baru pertempuran awal babak kedua, sehingga pihaknya butuh sinergitas dan soliditas serta memiliki kesamaan visi. Tujuannya untuk sama-sama membangun Dekopin yang kuat dan memiliki integritas, kemanfaan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk masyarakat dengan niat tulus, membangun koperasi Indonesia dengan segala potensi dan permasalahan yang ada.

Menurutnya, keberadaan Dekopin ini yang memiliki jaringan dan asosiasi-asosiasi atau wadah koperasi, akan aktif menjalankan tiga (3) fungsi. Yaitu edukasi, fasilitasi dan advokasi. Bagaimana kita membangun perkoperasian.

“Jadi yang kita lakukan adalah tugas untuk melakukan 3 fungsi itu,” tegasnya.

Masih kata dia, untuk memuluskan tiga fungsi tersebut, pihaknya akan melakukan lima (5) hal, yaitu pertama harus memiliki trust atau kepercayaan.

“Sebab tanpa trust, kita tidak akan bisa mengajak Dekopinwil, Dekopinda para induk koperasi dan gerakan koperasi untuk membangun dan membangkitkan koperasi Indonesia,” ujarnya lagi.

Kedua, lanjut Sri Untari, Dekopin harus memiliki soliditas. Harus bersatu karena tanpa persatuan Dekopin tidak akan kuat. “Maka itu saya mau koperasi kita berusaha bangkitkan,” tegasnya.

Ketiga, harus memiliki komunikasi yang solid antar person Dekopinwil dan Delopinda dengan pemerintah sebagai mitra dalam membangun koperasi Indonesia.

Keempat, harus transparansi di dalam Dekopin ini kita bangun transparansi atau keterbukaan dengan dasar dasar demokrasi sebagai dasar koperasi. Tutur Sri setelah melaksanakan yang 4 hal tersebut, maka diusahakan yang kelimanya tandas dia adalah kebersamaan dan gotong- royong, seperti yang digaungkan Bung Hatta. Yaitu membangun ekonomi Indonesia yang kuat dengan koperasi.

“Ya itulah lima prinsip kerja kedepan semoga kita bisa bangun Dekopin dan perkoperasian indonesian,” pungkasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 14 Juli Total Kasus Covid-19 Berjumlah 78.572, Sembuh 37.636, Meninggal 3.710

Oleh

Fakta News
Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Per hari ini, ada penambahan 1.592 kasus terkonfirmasi positif Corona, sehingga total menjadi 78.572 kasus.

“Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.001 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa hari ini adalah 1.097.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.591 orang, sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai 78.572 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, dalam akun YouTube BNPB, Selasa (14/7/2020).

Adapun jumlah angka pasien sembuh dari COVID-19 hari ini juga bertambah 947. Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh ada 37.636. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 54, sehingga total menjadi 3.710.

Yuri menyampaikan beberapa hal penting terkait pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada 13 Juli 2020. Pedoman terbaru itu merevisi aturan sebelumnya yang telah dicabut.

“Revisi ini adalah serial yang kita gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 ini baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota,” ucap Yuri.

Yuri mengatakan dalam pedoman terbaru itu secara prinsip ada beberapa perbedaan mendasar yang akan segera disosialisasikan secara terus menerus. Menurutnya, dalam bab survei epidemiologi pemerintah akan menggunakan beberapa definisi operasional baru.

“Di antaranya, kita tidak lagi menggunakan definisi operasional yang ada direvisi 4 dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, kasus konfirmasi, kita akan ubah menjadi kasus suspect, kasus probable, kemudian kita juga akan definisikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi, dan kematian,” katanya.

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan untuk Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Menurutnya, masker harus digunakan secara baik dan benar agar terhindar dari penularan virus.

“Maka semua orang wajib menggunakan masker, meskipun tidak memiliki gejala penyakit atau merasa sehat,” katanya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

165 Pasien Covid-19 di Secapa AD Bandung Dinyatakan Sembuh

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pasien Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung yang sembuh semakin bertambah.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus mengatakan ada 67 orang yang dinyatakan negatif berdasarkan dua kali tes swab sampai Selasa, 14 Juli 2020.

“Jadi dari 1.280 pasien positif Covid-19 di Secapa AD pada pagi ini (Selasa) berkurang 165 orang menjadi tinggal 1.115 orang,” kata Nefra dalam keterangan tertulis.

Nefra mengatakan sebanyak 101 pasien positif di Pusdik Pom belum dilakukan tes swab kedua karena baru bisa dilakukan sepekan setelah swab pertama.

Secapa TNI AD Bandung menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan terungkapnya penghuni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) yang tertular Covid-19 terjadi tidak disengaja.

Andika menjelaskan klaster Secapa AD berawal dari dua perwira siswa yang berobat di Rumah Sakit Dustira di Kota Cimahi.

“Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi dan satu lagi masalah tulang belakang atau HMP. Tapi ternyata saat mereka di-swab dan positif,” ujar dia.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya