Kemenaker: Kurangnya Tenaga Kerja Terampil karena Anggaran
Jakarta – Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, Kemenaker menyiapkan grand design penyiapan kompetensi tenaga kerja yang massif. Penyiapan rencana induk kompetensi tenaga kerja tersebut diperlukan mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi masih banyak bergantung dari sumber daya alam (SDA).
“Masalah SDM itu sangat strategis dan kompleks. Untuk itulah perlu segera disiapkan grand design-nya agar ke depan tidak lagi bergantung kepada SDA melainkan melalui sumber daya atau ketrampilan SDM,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, dalam laporan 3 tahun kerja bersama Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis lalu (19/10).
Selain itu, Menaker juga mengatakan bahwa selama ini di setiap pelatihan kerja, pihaknya masih kekurangan alokasi baik anggaran maupun sumber daya. Sebab, menurutnya, selama ini alokasi pelatihan banyak terserap di sektor pendidikan. Dia pun berharap adanya realokasi anggaran pendidikan yang sebagiannya untuk pelatihan kerja.
Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak lulus SD-SMP dan tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, maka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Walhasil banyak dari mereka yang mau bekerja tapi tidak punya keterampilan dan mau berwirausaha tapi tidak punya modal. Karena itulah akses terhadap mereka harus diperkuat, baik melalui balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Di tempat terpisah, Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar, mengatakan jika dilihat dari sisi makro yang mengacu pada data BPS per Februari, komposisi pekerja formal dan informal memang sudah mendekati 50 : 50 persen. Hal ini, menurutnya, terjadi karena pemerintah memberikan banyak paket kegiatan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan angka pengangguran bisa ditekan.
“Tapi perlu disorot juga dari sisi regulasi yang dinilai masih banyak persoalan,” ujarnya.
Ia lantas mencontohkan penetapan upah minimum yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga peran dewan pengupahan menjadi hilang. Padahal, adanya dewan sangat penting agar pembahasan upah minimum bisa berlangsung dialogis antara semua stakeholder. Kesimpulan sederhananya, masalah rendahnya tenaga kerja terampil terjadi karena kurangnya anggaran pelatihan.
Kesejahteraan Karyawan Secara Umum Meningkat
Terlepas dari itu, dalam paparannya Menaker juga mengklaim bahwa dalam kurun 2015-2017, kesejahteraan karyawan secara umum meningkat. Indikasinya dari meningkatnya upah pekerja saat ini dibandingkan dengan laju inflasi setiap tahunnya. Pada 2015 kenaikan upah buruh mencapai 5,09%, sedangkan laju inflasi mencapai 6,29%.
Kemudian pada 2016, kenaikan upah mencapai 10,04%, berbeda jauh dengan laju inflasi di angka 4,42%. Sementara pada 2017 kenaikan rata-rata upah juga jauh di atas laju inflasi, yakni 8,25% dan inflasi mencapai 3,83%.
Menurut Menaker, kondisi ini membuktikan betapa seriusnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja baik dari sisi income maupun pengeluaran. Hanif menuturkan, upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja ditempuh melalui berbagai langkah sistematis.
Tidak hanya melalui upah saja, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya penanganan mogok atau unjuk rasa pekerja, penurunan kasus hubungan industrial, pengurangan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, dan pembangunan perumahan bagi pekerja.
Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
