Connect with us

Kemenag: Tunjangan Insentif bagi Guru Madrasah Bukan PNS Cair Juni 2022

Menag Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Proses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tunjangan ini secara bertahap akan segera cair.

“Hasil cek terakhir saya ke jajaran Ditjen Pendidikan Islam, mereka sudah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana. Jika begitu, maka KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama ke Rekening Bank Penyalur insentif guru madrasah bukan PNS,” jelas Menag di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

“Saya minta akhir Juni 2022, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru madrasah bukan PNS penerima insentif,” sambungnya.

Menurut Gus Men, panggilan akrabnya, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Besarannya adalah Rp250ribu per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini sedang diproses pencairan untuk enam bulan bagi 216ribu guru madrasah bukan PNS.

Insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara untuk para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Saya berharap, tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level,” harap Gus Men.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.

“Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan,” ujarnya.

Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.

Adapun kriterianya, lanjut M Zain, adalah sebagai berikut:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);

2. Belum lulus sertifikasi;

3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;

5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

“Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi,” tegas M Zain.

6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;

7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

9. Belum usia pensiun (60 tahun).

“Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua,” sebut M Zain.

10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah.

11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.

12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

“Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Belum Alami Resesi

Oleh

Fakta News
Indonesia Belum Alami Resesi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi dunia akan mengalami gelombang resesi belum menunjukkan hal tersebut di Indonesia. Justru, menurutnya, ekonomi domestik masih bisa tumbuh positif di atas lima persen selama dua kuartal. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Secara teknis, saat ini kita tidak mengalami resesi. Karena suatu negara dikatakan resesi apabila mengalami pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir,” ujar Puteri kepada Parlementaria soal prediksi resesi tahun 2023, Senin (5/12/2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi ini, kata Puteri, lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura. Namun, di sisi lain, para pengusaha industri terutama tekstil dan garmen mengalami kelesuan usaha, seolah sudah terjadi resesi di tanah air. Ini ditandai dengan berkurangnya pesanan (order) dan sebagian sudah merumahkan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Menurut Puteri, keluhan para pengusaha itu merupakan imbas pelemahan ekonomi AS dan Eropa, bukan resesi di dalam negeri. Permintaan dari luar negeri melemah, sehingga menurunkan ekspor. Kondisi ini perlu direspon pemerintah dengan segera mengatasi dampak rambatan pelemahan ekonomi negara lain,khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industry dalam negeri, terutama industri padat karya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya