Kemenag Pastikan Kabar Ibadah Haji 2020 Ditunda adalah Tidak Benar
Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan kabar tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi akan ditunda, itu tidak benar. Kemenag meluruskan, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Mohammad Saleh Benten menyampaikan kabar permintaan untuk menunda pembayaran uang muka kontrak-kontrak haji, bukan penundaan pelaksanaan haji.
“Sekarang ini mengapa rame lagi, itu karena media itu kalau membuat judul misleading. Harusnya mengacu pada sumber primer, sumber wawancara langsung pada menterinya. Itu kan jelas kalimatnya Menteri Haji dan Umroh. Jadi meminta untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji. Tapi muncul di judul berita itu Saudi meminta menunda haji, itu kan keliru,” ujar Jubir Kemenag Oman Faturahman saat dihubungi detikcom, Rabu (1/4/2020).
Oman mengatakan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Arab Saudi soal pembatalan atau penundaan pelaksanaan ibadah haji. Kemenag pun masih terus melakukan komunikasi mengenai pelaksanaan haji dengan pihak Saudi.
“Pertama kalau haji tidak ada menunda, istilahnya membatalkan. Karena haji kan nggak bisa diganti, kalau umroh bisa diganti. Tapi kalau haji, sekali tidak dilaksanakan berarti kan batal. Jadi kalau sudah ada pernyataan dari Kementerian Haji itu membatalkan haji, berarti memang batal,” katanya.
Kementerian Agama hingga saat ini melakukan persiapan pelaksanaan haji seperti biasa. Salah satunya dengan melakukan negosiasi terkait transportasi, katering, akomodasi.
Persiapan itu sudah mencapai 97 persen. Namun belum dilakukan pembayaran sesuai dengan permintaan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Mohammad Saleh Benten.
“Karena kan ini masih 50:50, karena kan untuk membatalkan kami harus nunggu konfirmasi dari pihak Saudi. Nah terus karena masih 50:50, maka tahapan yang sifatnya persiapan kalau seumpamanya jadi itu harus tetap disiapkan, misalnya lobi, negosiasi transportasi katering sama akomodasi di Saudi itu sudah 97 persen sudah deal. Tapi belum ada pembayaran karena permintaan Menteri Haji dan Umroh itu jangan dibayar dulu,” jelas dia.
Apabila Pemerintah Arab Saudi resmi membatalkan pelaksanaan haji tahun ini, Oman mengaku Kemenag sudah menyiapkan beberapa skema. Pertama, memastikan agar jemaah tidak mengalami kerugian hingga mengembalikan uang pelunasan yang sudah dibayarkan.
“Skema besarnya itu pertama menjamin untuk tidak merugikan jemaah. Artinya untuk uang pelunasan misalnya yang kemarin sudah dibayarkan yang rata-ratanya Rp 9 jutaan itu bisa diambil kembali, uang pelunasannya ya, bukan uang pendaftaran hajinya,” terang dia.
“Lalu untuk calon jemaah yang gagal berangkat misalnya secara keseluruhan atau separuhnya kan kita gak tahu kalau batal itu seluruhnya atau separuhnya itu diprioritaskan untuk berangkat pada tahun depan atau tahun berangkat. Tentu detilnya kita sudah menyiapkan skema komunikasinya bagaimana ke jemaah memberikan pengertian karena ini suatu pandemik,” sambungnya.
Oman meminta kepada jemaah untuk menyiapkan diri apabila pelaksanaan haji tahun ini dibatalkan. “Jadi masyarakat harus siap,” tandas dia.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
