Kemenag dan UI Sinergi Penguatan Kemandirian Pesantren dan Moderasi Beragama
Jakarta – Kementerian Agama dan Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan Rektor UI Ari Kuncoro.
Penandatanganan MoU berlangsung di ruang rapat Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (15/4/2021). Hadir, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, M Ali Ramdhani, serta civitas akademika Universitas Indonesia yang mendampingi Rektor.
“Alhamdulillah kita sampai pada waktu yang beberapa hari lalu kita ikhtiarkan bersama sama, penandatangan MoU antara Kementerian Agama dengan Universitas Indonesia. Saya senang karena penandatanganan ini akan sangat bermakna buat Kementerian Agama,” kata Yaqut.
Menurutnya, kerjasama ini berkaitan dengan penyelenggaraan sejumlah program prioritas Kementerian Agama. Menag mengatakan, pihaknya telah merumuskan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan mulai tahun ini.
Pertama, Moderasi Beragama. “MoU ini sangat bersentuhan dengan program penguatan moderasi beragama,” jelas Menag.
Kedua, Transformasi Digital. Menag berharap pelayanan di Kementerian Agama ke depan lebih banyak dilakukan secara digital. “Walaupun ada pertemuan secara fisik, tapi akan lebih banyak pertemuan secara digital,” jelasnya.
Ketiga, Revitalisasi KUA. Menag merasa KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama belum optimal dalam pelayanan. Untuk itu, Kemenag akan melakukan revitalisasi, mengubah wajah KUA agar bisa melayani seluruh kepentingan umat beragama.
Keempat, saat ini sedang dibangun Cyber Islamic University (CIU). CIU ini adalah universitas yang 100% daring, tidak ada pertemuan fisik, kecuali wisuda. Pelaksanaan program ini juga dikerjasamakan dengan Dankook University Korea.
“Kami melihat Universitas Dankook ini yang memiliki sistem pengajaran 100% daring dan kegiatan ini kami lakukan sebagai bagian dari afirmasi kami terhadap guru madrasah,” ujar Menag.
“Kita tahu penghasilan guru-guru madrasah terbatas, sehingga kalau keluar kota harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sementera untuk tinggal di kota tidak memungkinkan karena letak madrasah itu banyak di pedalaman,” imbuhnya.
Cyber Islamic University ini menjadi jawaban atas kendala yang dialami guru-guru madrasah untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, tanpa harus meninggalkan sekolahnya.
“Program ini sudah mulai berjalan, September sudah bisa menerima mahasiswa baru. Homebasenya sementara di Universitas Syech Nurdjati Cirebon,” terang Yaqut.
Kelima, Program Kemandirian Pesantren. MoU dengan UI ini, kata Menag, sangat relevan dalam konteks meningkatkan kemandirian pesantren. Sebagai amanat undang-undang, kemandirian pesantren menjadi tanggung jawab sosial bersama.
“Selama ini pesantren menjadi benteng pertahanan terakhir bagi isu-isu ekstremisme dan intoleransi. Jangan sampai mereka yang menjadi benteng pertahanan ini tidak sempat dipikirkan,” kata Menag.
Yaqut menambahkan, sesuai arahan Presiden, tahun 2022 akan dicanangkan sebagai tahun toleransi.
“Kami sudah siapkan peta jalannya. Harapannya dengan MoU ini akan ketemu momentumnya. Mudah-mudahan MoU ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tapi juga bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
