Connect with us

Kembangkan Vaksin Merah Putih, Menristek: Keamanan Prioritas Nomor Satu

Jakarta – Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo, saat memimpin Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, meminta agar pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut harus dipastikan keamanan dan keefektifannya.

Vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut berasal dari pengembangan di dalam negeri, kerja sama dengan negara lain, serta melalui kerja sama multilateral. Salah ini pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih, dengan menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia.

“Saat ini ada 6 institusi yang mengembangkan vaksin COVID-19. Suatu hal yang luar biasa, ini menunjukkan kepedulian para peneliti, dosen untuk mencari solusi COVID-19,” ujar Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro sebagaimana dilansir pada laman ristekbrin.go.id, Selasa (27/10).

Keenam institusi yang melakukan pengembangan Vaksin Merah Putih dengan platform yang berbeda tersebut adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.

“Kemungkinan yang paling cepat adalah yang dikembangkan Lembaga Eijkman, prosesnya di bulan Oktober ini sedang disiapkan uji pada hewan. Diharapkan dapat selesai dan semoga hasilnya memuaskan pada akhir tahun,” ujarnya.

Setelah itu, imbuhnya, bibit vaksin yang teruji pada sel hewan tersebut akan diserahkan ke Bio Farma, sebagai pihak yang nantinya melakukan produksi skala kecil untuk tahap uji klinis 1, 2, dan 3.

“Uji klinis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan aman. Faktor nomor satu yang harus dipenuhi dalam pembuatan vaksin ini adalah keamanan, dalam pengertian vaksin jangan menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan serius. Jadi intinya kami juga menerapkan kehati-hatian dalam setiap prosesnya,” tegas Bambang.

Ditambahkannya, pengembangan Vaksin Merah Putih merupakan cerminan dari sinergi triple helix, yaitu kerja sama pemerintah (kementerian/lembaga), perguruan tinggi, dan industri sebagai upaya bersama mencegah penularan COVID-19 dan memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat. Pada tahap uji klinis Bio Farma bertindak sebagai sponsor pelaksana bersama Litbangkes, sementara BPOM sebagai badan regulator yang mengeluarkan izin edar apabila vaksin nantinya telah selesai uji klinis.

Senada dengan Menristek, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa prosedur dari setiap clinical trial harus dipenuhi. Hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung, interim report-nya diharapkan pada minggu awal Desember dapat dievaluasi. Sementara untuk pengadaan vaksin “jadi” yang uji klinis-nya dilakukan di negara lain juga diharapkan laporannya sudah masuk bulan Desember.

“Dengan prosedur yang dipatuhi untuk emergency use authorization maka diharapkan BPOM dapat melakukan evaluasi, karena juga akan mendapatkan laporan clinical trial dari negara lain. Jadi beberapa lokasi di luar negeri juga dilihat, sehingga cara pembuatan yang baik, kemudian protokol uji klinis dan utamanya untuk keselamatan, aman, dan efektif. Kalo sudah terpenuhi, seperti arahan Bapak Presiden baru bisa dilakukan imunisasi dengan perencanaan yang matang,” ungkap Airlangga.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kepala BKKBN: Hari Keluarga Nasional Momentum Tingkatkan Pelayanan Program KB

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan program KB bagi ibu pasca-persalinan.

“Kalau sampai pasca-bersalin tidak KB maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca-persalinan, sebetulnya akseptor baru akan tercapai,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/7).

Ia menekankan layanan KB pasca-persalinan efektif untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting). Sebab, banyak ibu yang mengikuti KB dapat membuat angka unmet need (angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi) turun.

Apalagi secara psikologis, seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak ingin langsung mempunyai anak lagi. Sehingga dapat dijadikan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi yang dapat memberikan jarak antar kelahiran anak.

“Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” katanya.

Menurut dia supaya penggunaan kontrasepsi dapat meningkat, strategi komunikasi yang digunakan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan mengedukasi para ibu. Dengan demikian Program Bangga Kencana dapat sukses dilakukan.

“Bapak dan ibu, bisa ‘blow up’ di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” katanya.

Kondisi stunting di Indonesia sendiri, masih berada pada angka 24,4 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh karenanya, ia meminta seluruh jajaran di setiap daerah dapat bekerja dengan lebih giat serta memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan alat kontrasepsi pada masyarakat.

“Penting sekali komunikasi, kita tidak akan sukses kalau diam saja. Cari peluang, kalau tidak ada, ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak boleh melupakan Program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” pungkas Hasto Wardoyo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Densus 88 Usut Temuan PPATK tentang Dugaan Adanya Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News

Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri menindaklanjuti temuan PPATK yang menduga adanya transaksi keuangan secara individu dari karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke penerima yang diduga berafiliasi dengan Al-Qaeda. Densus 88 Antiteror Polri mengatakan saat ini pihaknya intensif mendalami transaksi tersebut.

“Densus 88 secara intensif sedang bekerja mendalami transaksi-transaksi tersebut,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, Rabu (6/7/2022).

Aswin mengatakan PPATK telah mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi pendanaan terorisme. Sebab aliran dana tersebut dilakukan ke beberapa negara beresiko tinggi.

“PPATK mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi TP pendanaan terorisme kepada Densus 88 karena adanya aliran dana ke beberapa wilayah (negara) beresiko tinggi yang merupakan hotspot aktivitas terorisme,” tuturnya.

Namun Aswin mengatakan hal tersebut hanya bersifat penyampaian informasi. Sehingga menurut Aswin perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Densus 88.

“Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut,” ujar Aswin.

Sebelumnya, PPATK menemukan adanya dugaan transaksi keuangan secara individu dari karyawan Yayasan ACT ke penerima yang diduga berafiliasi dengan organisasi terorisme, Al-Qaeda. Si penerima dana pernah ditangkap oleh kepolisian Turki.

“Beberapa nama yang PPATK kaji, berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki itu ada yang terkait dengan pihak yang… ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi. Dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda, penerimanya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Namun PPATK masih mendalami temuannya itu. Apakah transaksi itu dilakukan untuk aktivitas selain donasi atau kebetulan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Achmad Marzuki Berlatar Belakang Militer, KontraS: Pelantikan Pj Gubernur Aceh Lukai Hati Masyarakat Aceh

Oleh

Fakta News
Pj Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. KontraS menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah melukai masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik bersenjata yang melibatkan aparat militer.

“Hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan,” kata Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).

KontraS juga menyayangkan sikap dari anggota DPRD Aceh, yang mengusulkan nama Achmad Marzuki menjadi satu dari 3 kandidat calon penjabat gubernur.

“Wakil rakyat Aceh dan Kemendagri tidak mempertimbangkan aspek historis konflik di Aceh. Dua tahun setengah bukanlah waktu yang singkat, namun dalam kepemimpinan transisinya ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM termasuk pendekatan humanis,” ujarnya.

KontraS menilai, dengan melantik Achmad Marzuki, secara tidak langsung Mendagri Tito dinilai mengingkari pernyataan sendiri.

“Pada bulan lalu yang menyatakan bahwa tidak akan menunjuk TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah. Penunjukan lagi-lagi juga tidak mengindahkan Perintah MK untuk mendasarkan penunjukan pada aturan pelaksana soal penunjukan PJ Kepala Daerah,” kata Rivanlee.

Oleh karenanya mereka menyatakan sikap agar Kemendagri tidak melantik dan/atau mencabut penunjukan penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh (Gubernur Aceh).

“Selanjutnya, kami mendorong Kemendagri dalam menempatkan Penjabat Kepala Daerah harus secara transparan dan akuntabel, serta tidak lagi menempatkan Penjabat Kepala Daerah dengan latar belakang TNI-Polri,” tegas Rivanlee.

Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Pelantikan digelar di Gedung Utama DPR Aceh, pada Rabu (6/7/2022). Achmad Marzuki dilantik dalam sidang paripurna DPRA 2022, yang hanya dihadiri sekitar 38 orang anggota legislator dan tiga pimpinan dewan.

Sedangkan untuk pimpinan DPR Aceh yang hadir hanya tiga dari empat orang, yakni Ketua Saiful Bahri, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin, dan minus Wakil Ketua I Dalimi.

Informasi yang beredar banyaknya anggota DPRA yang tidak datang karena sedang berada di luar kota (Jakarta), sehingga dikabarkan tidak bisa pulang akibat tidak adanya tiket pesawat.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin membenarkan informasi tersebut bahwa banyak anggota dewan yang sedang berada di luar kota, sehingga mereka tidak bisa pulang karena masalah transportasi.

“Karena pelantikan berlangsung di DPRA baru disampaikan tanggal 5 Juli, sehingga banyak dari mereka terkendala di tiket pesawat,” katanya.

Baca Selengkapnya