Kembangkan Pertanian Berkelanjutan, Presiden: Kita Harapkan Pendapatan Petani Akan Meningkat
Pulang Pisau – Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dalam kunjungannya kali ini, Presiden meninjau pengembangan lumbung pangan yang berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, setelah dalam kunjungan serupa pada Juli lalu Kepala Negara meninjau pengembangan di Kabupaten Kapuas.
“Hari ini saya kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya sekarang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Kita ingin memastikan dimulainya pengembangan food estate,” ujar Presiden dalam pernyataannya selepas peninjauan.
Lumbung pangan baru di Kabupaten Pulang Pisau, pada tahun 2020 ini, ditargetkan agar dapat dikembangkan seluas 10.000 hektare lahan. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Kapuas, 20.000 hektare lahan disiapkan untuk pengembangan hingga akhir tahun ini.
Di Belanti Siam, Pulang Pisau, Presiden yang tampak didampingi oleh di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menyaksikan pengolahan lahan rawa dengan menggunakan traktor apung khusus untuk kemudian berlanjut pada penanaman padi menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice transplanter hingga pemupukan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi nirawak atau drone.
“Tadi misalnya pemupukan, kita memakai drone. Kemudian untuk membajak sawah memakai traktor apung, ini traktor khusus. Saya tanya satu hari bisa berapa hektare? Operator mengatakan bisa dua hektare. Ini kecepatan (yang diperlukan) karena yang akan kita kerjakan adalah sebuah hamparan yang sangat luas sehingga dibutuhkan mekanisasi dan alat-alat modern,” tuturnya.
Selain itu, beberapa teknologi yang diaplikasikan secara luas di kawasan lumbung pangan Belanti Siam di antaranya adalah teknologi pengelolaan air, perbaikan kualitas air dan pemanfaatan air di lahan pasang surut, hortikultura baik sayuran dan buah-buahan, maupun budidaya ikan serta perkebunan.
Presiden mengatakan bahwa lahan yang ada di Belanti Siam ini tidak hanya ditanami oleh padi, tapi juga dikombinasikan dengan jeruk, bawang merah, dan kelapa di sisi-sisi area sawah. Hal itu ditambah dengan budidaya ikan di setiap titik irigasi dengan air yang melimpah ruah di kawasan itu.
“Dengan cara-cara ini kita harapkan pendapatan petani akan naik. Tidak hanya dari padi, tetapi juga dari jeruk, bawang merah, kelapa, ikan, dan dari (ternak) itik,” imbuhnya.
Untuk diketahui, korporasi petani akan menjadi basis dari pengembangan kawasan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah ini di mana nantinya akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.
Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya.
Pemerintah sendiri hendak mengupayakan sebuah ekosistem model bisnis berkesinambungan bagi sektor pertanian yang bertumbuh positif dan menggerakkan perekonomian di tengah pandemi. Tak hanya fokus pada urusan budidaya, tapi juga mengupayakan pemasaran dan penyerapan hasil pertanian yang diperoleh.
“Kombinasi-kombinasi model bisnis seperti ini yang akan kita coba lebih dahulu. Begitu nanti kita lihat sukses dan bagus, model bisnis ini akan kita tiru di tempat-tempat lain per seribu hektare lahan,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
