Connect with us
Parlemen

Kelebihan Kapasitas Lapas Harus Menjadi Perhatian Serius

Kelebihan Kapasitas Lapas Harus Menjadi Perhatian Serius
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adies Kadir saat melakukan peninjauan dan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (14/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adies Kadir menilai pelayanan Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim sudah cukup baik dan bagus. Hanya saja persoalan lembaga pemasyarakatan (Lapas) terkait over capacity dan over crowded harus menjadi perhatian seluruh aparat penegak hukum tidak hanya Kemenkumham. Ditambah adanya pandemi Covid-19, kelebihan kapasitas penghuni lapas ini tidak boleh tidak dianggap remeh.

“Masalah over capacity dan over crowded, harus menjadi perhatian. Ditambah lagi ada masalah lahan-lahan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” ucap Adies usai melakukan peninjauan dan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (14/10/2020).

Ia menyatakan, mungkin perlu juga untuk mengurangi narapidana pengguna narkotika yang menghuni hampir 70 hingga 80 persen lapas. “Ini masalahnya memang harus ditangani oleh semua penegak hukum. Tidak bisa hanya bicara dengan Kemenkunham saja, ini kan bicara juga dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), tokoh agama, bicara dengan Polisi sebagai penyidik penuntut dan lain lain,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Adies untuk menyelesaikan persoalan over capacity dan over crowded lapas perlu ada pemikiran dari Kemenkumham, untuk dapat mengurangi para narapidana yang memang sudah harus dilepas atau yang pembinaannya sudah selesai untuk dapat segera dibebaskan.

Namun, hal diatas diakuinya akan sulit terwujud mengingat dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tidak ada pengampunan bagi extraordinary crime, dan hal inilah yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Sementara terkait dengan penerapan protokol Covid-19 di lapas, Adies menegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham harus memberikan perhatian lebih dan jangan pernah anggap remeh Covid-19. Ia menambahkan, sudah banyak penghuni lapas yang menjadi pasien atau bahkan korban Covid-19 yang mungkin saja tidak terekspos. Di Jawa Timur sendiri Adies menyebutkan ada sekitar 170 orang yang tersampaikan terdampak Covid-19.

“Nanti kita pulang, kami akan lakukan koordinasi kepada Dirjenpas dan Kemenkumham kita mulai data lagi. Ini kan tadi bagus Kanwilnya di sini. Bagus tadi, beliau menganggapi ini semua kena Corona dulu. Semua diberi vitamin, semua protabnya sesuai dengan protab Corona. Dan Alhamdullilah ini sudah mulai membaik. Kita ingin juga di daerah lain harus didata dengan baik dan benar, contohlah yang ada di Jatim,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Ia mengatakan, persoalan Covid-19 di lapas harus menjadi evaluasi mendalam. Pihak lapas untuk memastikan protokol Covid-19 di lapas ke depannya seperti apa. Sehingga dapat dipastikan protokol tersebut dijalankan secara ketat dan disiplin agar dapat menekan laju penularan Covid-19 di lingkungan lapas.

“Sekarang kita mendengar warga binaan banyak yang terdampak, jangan sampai kemudian pegawai-pegawai lapas, termasuk sipir-sipir ikut terdampak. Kalau tidak hati-hati, maka bisa jadi pertahanan di lapas bisa terganggu, mengingat SDM di lapas tidak terlalu banyak, untuk itulah bahwa kejadian ini menjadi evaluasi mendalam buat lapas untuk betul-betul melakukan penataan ulang terkait protokol Covid yang ada di lapas,” tutupnya. (ndy/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya