KEK Sei Mangkei Kian Diminati Investor
Sei Mangkei – Sejak diresmikan akhir 2015 silam, realisasi penanaman modal yang tertuju ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei terus menanjak. Belum sampai akhir 2017 saja, KEK Sei Mangkei sudah menyerap realisasi investasi senilai Rp10,5 trilliun.
Menurut Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, realisasi investasi pada kawasan strategis di pesisir timur Sumatra tersebut terus meningkat seiring dengan percepatan proyek konektivitas dan logistik di sekitarnya. Ia juga mengatakan kawasan tersebut setidaknya mampu menyerap investasi senilai Rp15 triliun—Rp16 triliun pada tahun depan.
Perlu diketahui, KEK Sei Mangkei yang terhubung langsung dengan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung diagendakan bakal beroperasi pada kuartal pertama 2018. Pemerintah sudah menargetkan Pelabuhan Kuala Tanjung bisa mengakomodasi arus logistik peti kemas yang mencapai 20 juta TEUs.
Terlebih, kawasan tersebut cukup berdekatan dengan KEK lain di Sumatra, yaitu KEK Lhokseumawe yang merupakan basis manufaktur migas dan petrokimia.
“Konektivitas KEK Sei Mangkei semakin kuat. Pengaruhnya sangat signifikan terhadap peningkatan investasi,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Fakta.News, Senin (27/11). Ia menambahkan terus mengalirnya investasi baru ke KEK Sei Mangkei demi memenuhi pasar domestik dan ekspor.
Investasi tersebut berasal dari beberapa sumber. Salah satunya PT Unilever Oleochemical yang melakukan perluasan pabrik dari 18 hektare menjadi 27 hektare. Perluasan tersebut menambah investasi Unilever dari Rp 2 triliun menjadi Rp 3 triliun.
Adalagi yang bakal merealisasikan investasi di Sei Mangkei adalah PT Alternatif Protein Indonesia (API). Perusahaan tersebut bakal merealisasikan investasi senilai US$500 juta atau sekitar Rp6,5 triliun untuk membangun pabrik pakan ternak.
Pabrik ini nantinya memproduksi berbagai produk seperti alternatif protein, fats, chitin, lauric acids, serta bio-fertilizer di atas lahan seluas 51 hektare. Perseroan pun baru saja menandatangani perjanjian kerjasama kompensasi lahan dengan BUMN operator KEK Sei Mangkei, PTPN III.
Lain lagi dengan beberapa pabrikan lain seperti PT Industri Nabati Lestari yang sudah menanamkan modal senilai Rp 1,1 triliun untuk realisasi penyelesaian pabrik di atas lahan 7 hektare. Realisasinya saat ini pun, untuk konstruksi pabrik, sudah 50%.
Menko Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Dewan Nasional KEK, berharap derasnya investasi tersebut terus berlanjut. “Saya harap, tahun depan bisa full speed, lahan KEK Sei Mangkei yang digunakan investor tidak hanya 200 hektare saja, tapi bisa sampai 2000,” katanya dalam pernyataan, Senin (27/11).
Oleh karena itu, Darmin bahkan meminta kepada Direktur Utama PTPN III untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam pemasaran di Badan Usaha dan Pengelola KEK Sei Mangkei.
“Tolong Badan Usaha dan Pengelola KEK Sei Mangkei diisi orang-orang berkompeten dalam pemasaran, terutama orang yang berani menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dan instansi di luar negeri,” imbuhnya.
Di bidang perizinan dan fasilitas, lanjut Darmin, pemerintah juga sudah siapkan perizinan cepat yang bisa bersaing dengan negara manapun. Nantinya investor yang akan berinvestasi di KEK hanya perlu melengkapi delapan perizinan yang tersedia di Kantor Administrator KEK.
“Setelah itu, investor tinggal tanda tangan komitmen bahwa perizinan lainnya akan segera diurus dan dilengkapi. Investor sudah bisa langsung membangun di lahan KEK,” jelas Darmin.
Novianto
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
