Kedatangan Vaksin Tahap 124 dan 125, Indonesia Terima 4,8 Juta Dosis Vaksin
Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menambah ketersediaan vaksin di tanah air dengan 4.059.290 dosis vaksin jadi Oxford-AstraZeneca dan 800.000 dosis vaksin jadi Moderna yang tiba pada Jumat (19/11/2021). Pemerintah terus memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 dalam upaya percepatan dan perluasan vaksinasi nasional, menuju target vaksinasi 70% penduduk pada akhir 2021.
Vaksin Oxford-AstraZeneca yang tiba adalah kedatangan vaksin tahap ke-124 yang mendarat di Indonesia. Sekitar 4 juta dosis vaksin tersebut didapatkan melalui pembelian langsung. Dengan kedatangan tersebut, maka jumlah total vaksin COVID-19 Oxford-AstraZeneca yang diterima Indonesia menjadi 41,5 juta dosis dengan merek dagang Vaxzevria dan KconecaVac untuk yang dibuat di Cina.
Vaksin yang merupakan hasil kerja sama AstraZeneca dan Universitas Oxford ini telah dikirimkan ke Indonesia melalui berbagai skema, termasuk skema kerja sama langsung kepada pemerintah, COVAX maupun donasi dari negara lain.
Sementara itu, 800.000 dosis vaksin Moderna adalah kedatangan vaksin tahap ke-125. Vaksin ini merupakan bentuk donasi dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia.
Guna menjaga ketersediaan vaksin dan percepatan vaksinasi, berbagai upaya pengadaan vaksin COVID-19 dilakukan pemerintah, baik melalui skema pembelian langsung maupun kerja sama antar negara. Mengingat tingginya permintaan vaksin di dunia saat ini, Indonesia sangat mengapresiasi semua bantuan yang diberikan untuk memperkuat ketersediaan vaksin di tanah air.
“Hingga saat ini, lebih dari 340 juta dosis vaksin telah berhasil kita datangkan melalui berbagai skema. Semua upaya ini dilakukan pemerintah guna percepatan dan perluasan vaksinasi nasional. Setiap dukungan yang kita terima, memberikan kontribusi penting bagi ketersediaan vaksin yang akan melindungi bangsa Indonesia,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.
Indonesia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Belanda atas donasi vaksin Moderna yang diterima hari ini.
“Hal ini sekaligus menunjukkan eratnya hubungan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan pandemi,” imbuh Menteri Johnny.
Kendati pandemi dalam situasi terkendali, langkah-langkah penanganan tetap digencarkan pemerintah. Jelang akhir tahun, Pemerintah Indonesia akan makin meningkatkan upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi, sehingga target yang telah dicanangkan bisa terpenuhi.
“Masih ada target vaksinasi 70% yang harus kita kejar hingga akhir tahun untuk mencapai kekebalan komunal yang merata. Ayo segerakan vaksinasi agar lebih banyak warga terlindungi,” ujar Menkominfo.
Bersamaan dengan itu, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah peningkatan mobilitas masyarakat pada akhir tahun, yang berisiko memicu lonjakan kasus apabila tidak disertai penerapan protokol kesehatan ketat.
Beberapa kebijakan pemerintah juga telah ditetapkan guna mengurangi potensi tersebut, di antaranya dengan memangkas cuti akhir tahun dan penerapan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022
“Perlu upaya bersama untuk menekan mobilitas selama liburan akhir tahun, terutama dari masyarakat. Karena itu, kita mengimbau masyarakat untuk bijak bermobilitas. Sedapat mungkin, mari kita menahan diri tidak bepergian dulu pada akhir tahun dan tetap jaga protokol kesehatan,” tutur Menkominfo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
