Kebutuhan Pangan Nasional Terus Meningkat, Petrokimia Gresik Gandeng Stakeholder Cari Solusi Bersama
Jakarta – Petrokimia Gresik menggandeng sejumlah stakeholder untuk mencari solusi bersama atas kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Journey of National Food Security: Current Status & Future Perspective” di Gresik, Jawa Timur, Selasa (16/8/2022).
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa, pada momen Indonesia Emas tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan beras nasional mencapai 35,5 juta ton/tahun, atau meningkat 5,5 juta ton dari kebutuhan beras nasional saat ini, yakni 30 juta ton/tahun.
“Indonesia selama tiga tahun terakhir memang tidak melakukan impor beras karena kebutuhan beras mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri. Tapi bukan berarti kita bisa santai-santai, swasembada beras ini justru harus kita pertahankan untuk menghadapi kebutuhan pangan nasional yang akan terus melonjak,” ujarnya.
Peningkatan kebutuhan beras sebanyak 5,5 juta ton di tahun 2045 ini, disampaikan Dwi Satriyo, setara dengan produktivitas beras tertinggi untuk provinsi di Indonesia, dalam hal ini Jawa Timur. Sehingga dapat diasumsikan butuh tambahan lahan sekitar 1,2 juta Hektare atau seluas lahan pertanian di Jawa Timur untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut di tahun 2045. Padahal berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tren luas lahan pertanian di Indonesia justru semakin menurun dari tahun ke tahun.
Untuk itu, Dwi Satriyo mendorong adanya terobosan melalui strategi intensifikasi atau optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada guna peningkatan produktivitas beras dalam negeri. Sesuai hasil penelitian, produktivitas beras di tanah air masih bisa digenjot hingga 77 persen melalui strategi intensifikasi.
“Penelitian ini diperkuat dengan hasil demplot (demonstration plot) kami dimana produktivitas padi di Indonesia yang rata-rata 5,2 juta ton per Hektare, di beberapa daerah bisa meningkat hingga 8 sampai 9 juta ton per Hektare,” ungkap Dwi Satriyo.
Sebagai solusi untuk peningkatan produktivitas pertanian, di usia ke-50 tahun ini Petrokimia Gresik kembali menghadirkan sederet pupuk non subsidi berkualitas, seperti NPK Phonska Alam yang diperuntukkan untuk pertanian organik, ZA Plus, Phosgreen, dan Petroganik Premium sebagai alternatif substitusi pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.
“Harga pupuk nonsubsidi terbaru milik Petrokimia Gresik terbilang terjangkau, dibanding harga pupuk komersial pada umumnya. Dan kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi, karena telah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian di beberapa daerah,” ujar Dwi Satriyo.
Lebih lanjut Dwi Satriyo mengungkapkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang akan terus meningkat, selain dibutuhkan sarana produksi pertanian yang memadai, tentunya juga dibutuhkan SDM pertanian yang handal. Oleh karena itu, isu regenerasi petani juga menjadi salah satu tantangan yang harus dicari solusinya saat ini.
Hal ini diamini Senior Executive Vice President (SEVP) Marketing Operation Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Nugroho. Ia mengatakan, dengan kondisi saat ini mau tidak mau peningkatan produktivitas pertanian dan regenerasi petani harus berjalanan beriringan. Untuk itu, Pupuk Indonesia dan anak usahanya, termasuk Petrokimia Gresik, terus melakukan upaya-upaya untuk menjadikan sektor pertanian menjadi lebih prospektif dan menguntungkan bagi petani, salah satunya melalui Program MAKMUR.
Program MAKMUR merupakan ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan menggandeng banyak stakeholder, mulai dari petani, pemerintah daerah, perbankan sebagai penyedia modal, produsen pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk dan mengawal budidaya pertanian, serta lembaga asuransi hingga offtaker untuk menjamin pembelian hasil pascapenen.
Melalui ekosistem pertanian yang terintegrasi, program MAKMUR tidak hanya bertujuan untuk menggenjot produktivitas pertanian, tetapi bermuara pada peningkatan kesejahteraan atau Nilai Tukar Petani (NTP). Apabila sektor pertanian menjadi sangat menguntungkan atau prospektif, maka akan lebih mudah untuk menarik minat generasi muda terjun ke sektor ini.
“Dengan demikian, Program MAKMUR ini selain dapat menjadi solusi atas kebutuhan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian, juga dapat menjadi solusi keberlanjutan dan masa depan pertanian Indonesia apabila semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor ini karena dianggap prospektif dan menguntungkan,” tandas Gatoet.
Sementara itu, narasumber lain yang hadir dalam FGD ini antara lain Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU, Tri Chandra Aprianto; Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bambang Sutrisno; dan Kepala Balai Penelitian Tanah, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ladiyani Retno Widowati.
Retno mengatakan salah satu kunci peningkatkan produktivitas pertanian adalah pupuk yang memiliki porsi 25 hingga 40 persen dari keberhasilan pertanian, di samping unsur lain seperti air. Oleh karena itu, peranan Petrokimia Gresik dalam menghasilkan produk berkualitas sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian akan mampu menjadi salah satu solusi kebutuhan pangan nasional.
Selain itu, Retno juga menyoroti masalah produktivitas pertanian juga dipengaruhi unsur tanah yang mengalami degradasi karena pengelolaan yang kurang tepat. Sehingga dibutuhkan edukasi bagi petani terkait pemupukan berimbang.
Dalam hal ini, Petrokimia Gresik juga telah memiliki layanan Mobil Uji Tanah yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh petani untuk mendapatkan formulasi pemupukan yang tepat bagi tanaman sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang dimiliki petani.
“Intinya diperlukan dukungan semua pihak sesuai peran dan porsinya masing-masing agar produktivitas pertanian di Indonesia bisa terus meningkat, mulai dari petani, produsen pupuk,
pemerintah maupun stakeholder lainnya,” tandas Retno.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
