Connect with us
Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendiknas

“Kebudayaan Harus Dilihat dalam Perspektif Masa Depan dan Sistemik”

Dirjen Kebudayaan Kemendiknas, Dr. Hilmar Farid(foto : dok. Hilmar Farid)

Menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional, tampaknya tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, payung hukum untuk melaksanakan pembangunan kebudayaan itu, baru diundangkan dalam Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Kami sadar, bahwa UU ini memberikan paradigma baru tentang bagaimana negara menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan di Indonesia. Paradigma baru tentunya tidak dengan mudah bisa dijalankan tanpa proses pembelajaran yang terus-menerus,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Dr. Hilmar Farid kepada fakta.news.

Nah seperti apa UU Pemajuan Kebudayaan itu? Apa manfaat yang hendak dicapai dari UU tersebut? Dan paradigma baru apa yang dimaksud dalam UU tersebut? Berikut ini petikan wawancara fakta.news dengan Dr. Hilmar Faried.

RUU Pemajuan Kebudayaan disahkan menjadi UU baru April lalu, nah bagaimana pelaksanaan UU itu saat ini, utamanya menyangkut soal apa yang sudah berjalan dari UU ini?

Setelah Undang-undang (UU) No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diundangkan, semester kedua tahun 2017 ini, kami fokuskan untuk melakukan sosialisasi internal pemerintah dan sosialisasi pada masyarakat atas keberadaan dan manfaat UU ini. Kami sadar, bahwa UU ini memberikan paradigma baru tentang bagaimana negara menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan di Indonesia. Paradigma baru tentunya tidak dengan mudah bisa dijalankan tanpa proses pembelajaran yang terus-menerus. Sosialisasi juga disiapkan dengan berbagai metode untuk subjek yang berbeda.

Selain itu, kami juga sedang menyiapkan berbagai aturan turunan yang diamanatkan oleh UU ini. Sebuah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan sebuah Peraturan  Presiden (Perpres) tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, dan Strategi Kebudayaan, diharapkan bisa selesai dalam tahun 2017 ini, sehingga proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota sampai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan bisa berjalan di sepanjang tahun 2018-2019.

PP lainnya yang merupakan turunan UU ini akan menyusul berikutnya dalam sepanjang tahun 2018. Berbagai bentuk sosialisasi UU ini akan juga terus dilaksanakan sepanjang 2018-2019 nanti.

UU ini memiliki 9 manfaat yang bakal diperoleh masyarakat, nah apa sajakah itu?

Pemajuan Kebudayaan dalam UU ini memang ditujukan untuk: mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

Seluruh sepuluh tujuan di atas, berusaha dicapai sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Manfaat bahwa kebudayaan sebagai investasi bukan biaya, maksudnya apa dan apa yang melatarbelakangi hingga hal ini disebut sebagai manfaat?

Dalam pasal 47 UU No.5/2017 ini dinyatakan bahwa pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi. Pernyataan ini dimaksudkan, bahwa dalam melakukan perencanaan pendanaan dan pelaksanaan kerja Pemajuan Kebudayaan tidak berada dalam kerangka biaya semata yang notabene dilihat dari perspektif pengeluaran dana saja. Kecenderungan perspektif “biaya” dalam kebudayaan ini, terutama didasari oleh sifat umum kebudayaan yang intangible (tak benda) sehingga sering dianggap sulit untuk diukur capaian-capaian riil-nya.

UU ini menegaskan sebaliknya. Pemajuan Kebudayaan haruslah dilihat dari perspektif investasi masa depan, harus bisa menggunakan kerangka manfaat jangka panjang dan bersifat sistemik. Manfaat dari Pemajuan Kebudayaan, tidak serta-merta muncul seketika saat ia dimulai. Diperlukan strategi berkesinambungan, dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Inilah yang dimaksud dengan “pertimbangan investasi”.

Kemudian juga yang dimaksud sistem pendataan kebudayaan terpadu?

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Sistem ini nantinya akan menginterkoneksikan pusat-pusat data yang berhubungan dengan kebudayaan dan objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki atau dikelola oleh berbagai kementerian, lembaga pemerintah, maupun masyarakat dan pihak swasta. Data yang terhimpun di dalamnya merupakan data acuan utama dalam proses pemajuan kebudayaan, dan dapat diakses, di-input, dan dimutakhirkan oleh setiap orang melalui mekanisme yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini, disiapkan untuk mengintegrasikan kerja berbagai Kementerian dan Lembaga dalam upaya kerja-kerja pemajuan kebudayaan, sehingga menghasilkan strategi dan kebijakan yang terintegrasi. Data, strategi, dan kebijakan yang terintegrasi akan mendorong mekanisme birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, tepat guna, dan berbasis data empiris.

Juga yang dimaksud pokok pikiran kebudayaan daerah; strategi kebudayaan; rencana induk pemajuan kebudayaan; dana perwalian kebudayaan; dan pemanfaatan kebudayaan?

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi) dan Strategi Kebudayaan, adalah rangkaian dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan masyarakat melalui para ahli. Rangkaian dokumen perencanaan ini dimulai dari penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota dengan masyarakat setempat, lalu naik ke penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi yang dilakukan oleh Pemda Provinsi dengan masyarakat, kemudian semua dokumen tersebut diramu menjadi sebuah abstraksi tingkat nasional yang merumuskan visi dan misi Pemajuan Kebudayaan untuk jangka waktu 20 tahun.

Dokumen abstraksi nasional ini, disebut sebagai Strategi Kebudayaan. Melalui mekanisme penyusunan berjenjang ini maka data, permasalahan dan berbagai bentuk pilihan jalan keluar berdasar pada data-data empiris dari seluruh penjuru Indonesia. Fakta-fakta empiris tersebut tentunya dapat membantu perumusan visi jangka panjang, menengah dan pendek atas segala bentuk kerja Pemajuan Kebudayaan.

Strategi Kebudayaan kemudian menjadi dokumen dasar untuk penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). RIPK ini merupakan sebuah dokumen rencana kerja Pemerintah Pusat bidang Pemajuan Kebudayaan, terutama mengenai pembagian kerja antara lebih dari 18 Kementerian/Lembaga yang mengurusi bidang kebudayaan.

Dana Perwalian Kebudayaan adalah sebuah mekanisme pendanaan Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar tata kelola APBN dan APBD. Mekanisme alternatif ini ditujukan untuk mempermudah berlangsungnya kerja-kerja Pemajuan Kebudayaan –terutama yang dijalankan oleh masyarakat– pada kegiatan-kegiatan yang sulit dilaksanakan dalam kerangka pembiayaan berbasis APBN/APBD yang cenderung rigid. Tentu saja mekanisme Dana Perwalian Kebudayaan ini, pada pelaksanaannya harus dibarengi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Pemanfaatan Objek Kebudayaan dalam konteks UU ini, adalah upaya pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Terhadap orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan, dalam UU disebutkan bakal mendapat penghargaan, dalam bentuk apakah penghargaan itu nantinya?

Tentang apa saja bentuk penghargaan, kriteria, tata cara, dan mekanisme tentang penghargaan ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sedang kami susun dan direncanakan selesai dan ditetapkan dalam tahun 2018 yang akan datang.

Penting untuk diketahui bahwa UU ini tidak hanya akan mendorong adanya mekanisme pemberian penghargaan bagi orang atau kelompok atau organisasi yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan, akan tetapi juga mendorong adanya pemberian fasilitas pengembangan karya bagi setiap SDM Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan.

Selain itu, UU ini juga mendorong terbentuknya mekanisme insentif yang ditujukan bagi setiap orang yang berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Ketiganya (penghargaan, pemberian fasilitas, dan insentif) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Obyek kebudayaan apa saja yang dilindungi UU ini?

Objek Pemajuan Kebudayaan dalam UU No.5/2017 ini meliputi taksonomi tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Deskripsi batasan masing-masing objek dapat dilihat dalam bagian penjelasan dalam Undang-undang.

Penting untuk dipahami bahwa pengelompokan 10 objek Pemajuan Kebudayaan ini jangan dipandang menggunakan perspektif kategorial, melainkan menggunakan pendekatan taksonomi. Misalnya: Batik. Batik sebagai motif adalah bagian dari seni (rupa), sementara canting dan malam yang digunakan dalam membatik adalah bagian dari teknologi tradisional. Metode/cara membatik adalah bagian dari pengetahuan tradisional.

Tata cara mengenakan batik adalah bagian dari adat-istiadat, dan penggunaan kain batik dengan motif spesifik tertentu dalam sebuah upacara keraton adalah bagian dari ritus. Dengan perspektif taksonomi ini maka kita bisa melihat bahwa budaya adalah sebuah kesatuan ekosistem yang multifaset, holistik, dan tidak terpisahkan satu sama lain. Objek-objek Pemajuan Kebudayaan yang tadi saya sebutkan, tidak hanya dilindungi. Objek Pemajuan Kebudayaan dilingkupi oleh Undang-undang ini dalam rangkaian pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Ministry-Opening-Remarks-by-Dr-Hilmar-Farid

Dirjen Kebudayaan Kemendiknas, Dr. Hilmar Farid

UU tersebut mengamanahkan kepada pengemban UU ini untuk membuat rencana induk pemajuan kebudayaan untuk kurun waktu 20 tahun, nah apakah rencana induk ini sudah dibuat?

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, merupakan dokumen berjenjang terakhir dari rangkaian empat jenis dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan. Yang pertama harus disusun adalah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, lalu dokumen di jenjang berikutnya yaitu Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, lalu Strategi Kebudayaan di tingkat nasional, baru kemudian dielaborasi dalam Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Proses penyusunan dokumen perencanaan berjenjang ini akan dimulai pada tahun 2018, jadi ditargetkan RIPK selesai pada taun 2019.

Rencana induk ini secara garis besar isinya apa saja?

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) adalah sebuah dokumen pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Dokumen ini secara garis besar akan berisi: isi dan misi pemajuan kebudayaan, tujuan dan sasaran,  perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian.

Kenapa juga ditentukan kurun waktunya hingga 20 tahun, dan apa yang melatarbelakangi waktu sepanjang itu?

Sebagai sebuah rencana induk dan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program-program pemajuan kebudayaan, maka layaknya dokumen ini berisi tahapan kerja jangka panjang, menengah, dan pendek. Dengan meliputi tahapan kerja jangka panjang, menengah, dan pendek ini maka kerja Pemerintah Pusat dalam pemajuan kebudayaan bisa berkesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, RIPK ini akan termuat dalam dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) baik tingkat pusat maupun daerah. Karena tuntutan berkesinambungan inilah maka perencanaan 20 tahun menjadi penting (jangka panjang) dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun (jangka menengah).

Bagaimana tanggapan Anda mengenai serbuan budaya asing di era semakin teknologi informasi yang semakin maju?

Semangat UU ini dalam menghadapi peradaban dunia dan globalisasi juga sangat visioner, sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Tercermin dalam pasal 32 UUD 1945, maupun keseluruhan tujuan dari UU ini adalah bagaimana kebudayaan Indonesia didorong untuk mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Kata kuncinya adalah mempengaruhi, dan bukan sebaliknya. Melalui UU ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia bekerjasama dalam meningkatkan peran budaya Indonesia dalam dialog-dialog internasional, peningkatan upaya perdamaian dunia, dan menjadi contoh tentang pengelolaan keberagaman budaya yang kaya.  Teknologi informasi hanya salah satu cara diseminasi yang bisa digunakan untuk memberi pengaruh tersebut, banyak sekali berbagai metode dan cara lainnya, akan tetapi ini mengingatkan kita bahwa pemahaman akan identitas budaya sendiri menjadi sangat penting sehingga sewaktu kita menggunakan teknologi informasi kita dapat dengan efektif dan efisien mempengaruhi dunia.

Apakah UU Pemajuan Kebudayaan ini, juga bertujuan untuk menangkal membanjirnya budaya asing yang masuk Indonesia?

Saya rasa permasalahan utamanya bukan pada “menangkal banjir”, tapi bagaimana pada sikap kita “menghadapi dan memanfaatkan banjir” tersebut. Di sinilah kekuatan UU ini yang salah satunya ditujukan untuk peningkatan ketahanan (resiliency) budaya kita. Berdasarkan tujuan ini, maka memang UU ini disiapkan untuk menjadi alat peningkatan ketahanan budaya kita, dengan segala kemampuan kita dalam melakukan asimilasi, adaptasi, akulturasi dan inovasi dalam bidang kebudayaan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).

Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gubernur BI Beberkan Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Oleh

Fakta News
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Kementerian ATR)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

Baca Selengkapnya