Kebakaran di Hutan Konservasi, Ansy Lema Pertanyakan Keseriusan KLHK
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan keseriusan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengendalian kebakaran di kawasan Hutan konservasi di berbagai daerah di Indonesia. Ansy Lema, sapaan akrabnya, menyoroti KLHK RI dalam rapat yang membahas tindak lanjut rapat sebelumnya pada 22 November 2021 lalu. Dia menilai, rencana kerja KHLK yang disampaikan tidak menunjukkan adanya komitmen yang jelas.
“Penjelasan Sekjen (KLHK) terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting,” tegas Ansy Lema dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KLHK di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Kepada Sekjen KLHK, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mencontohkan, tahun ini hingga November 2021, salah satu kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Komodo mengalami kebakaran sebanyak dua kali. Yaitu pada 2 November dan 7 Agustus 2021 di zona-zona inti, masing-masing di Loh Serai Pulau Rinca dan Laju Pamali. Ansy Lema menilai, bahwa mitigasi yang dilakukan tidak pernah clear.
“Investigasinya juga tidak transparan. Kalau pola (penanganan) kebakaran ini selama lima tahun terjadi terus dan pemadamannya itu dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat sekitar, serba tradisional, mengkhawatirkan pak,” tegas Ansy Lema. Legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu melanjutkan, sejauh ini Taman Nasional Komodo sudah empat kali terjadi kebakaran.
Sampai detik ini pula, ia bersama rekan-rekan di Komisi IV DPR mengaku tidak pernah tahu penjelasan resmi dari KLHK. “Itu apa penyebabnya? Solusinya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? (Anggaran) Rp20 miliar pak, untuk Taman Nasional Komodo saja ini tidak cukup. Saya mohon Pak Sekjen jangan asal menjawab, karena kami bertanya tidak asal bertanya,” kritisi Ansy Lema.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono sebelumnya mengungkapkan kepada Komisi IV DPR bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi IV DPR RI. Dari pembahasan di tingkat internal, disepakati pagu Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi.
Dari pembahasan itu pula semua program di Eselon I KLHk disepakati bersama agar mendukung penanganan karhutla di Taman Nasional Komodo. Ia juga memaparkan besaran pagu anggaran untuk penanganan karhutla di kawasan konservasi sebesar Rp20 miliar. Besaran itu secara khusus diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo. Adapun rinciannya mencakup penyediaan mobil tangki air 1 unit, sepeda motor trail 60 unit dan pompa apung 20 unit.
Kemudian, pengadaan selang sebanyak 400 gulung, pompa apung sebanyak 400 unit, sepatu pemadam sebanyak 400 unit, baju pemadam sebanyak 400 unit, helm dan topi pengaman sebanyak 400 unit, sarung tangan sebanyak 400 unit dan handy talkie 400 sebanyak unit.
Dari pemaparan itulah, beberapa Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan komitmen KLHK. Pasalnya, banyak kawasan konservasi yang harus mendapatkan perhatian namun pagu anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu kecil. Fokus yang diarahkan ke Taman Nasional Komodo juga turut dipertanyakan, padahal banyak kawasan konservasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi juga meminta Sekjen KLHK memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan. Sehingga, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan pertanyaan publik.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
