Connect with us

Kasus Ninoy Karundeng, Sekum FPI Munarman Diduga Perintahkan Hapus Rekaman Penganiayaan

Sekum FPI Munarman

Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, diduga ikut berperan dalam kasus penculikan dan penganiayaan pada Relawan Joko Widodo, Ninoy Karundeng. Munarman disebut meminta rekaman CCTV pada Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Falah, S.

“S dapat perintah untuk hapus CCTV dan kemudian tidak menyerahkan semua data kepada pihak kepolisian,” beber Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, di Jakarta, Senin 7 Oktober 2019.

Argo menyebut saat kejadian S berada di lokasi. S diperintah Munarman menyalin data rekaman CCTV.

“Kemudian melaporkan semuanya kepada Pak Munarman,” tambah Argo.

Munarman mengaku saat kejadian dihubungi salah satu pengurus masjid yang menjadi tempat penganiayaan Ninoy. Pengurus masjid meminta wejangan kepada Munarman.

Dia lantas meminta pengurus masjid memberikan rekaman CCTV. “Saya dikasih (rekaman CCTV) agar saya bisa asesmen situasinya dalam rangka kepentingan hukum calon klien,” ujar Munarman.

Dia mengaku belum melihat isi rekaman CCTV itu. Pasalnya, konsultasi dilakukan sebatas melalui WhatsApp. “Sama sekali belum lihat rekamannya,” kata Munarman.

Video penculikan Ninoy tersebar di media sosial. Dalam video, wajah Ninoy terlihat lebam di kedua mata dan pipi.

Ninoy dipaksa mengaku sebagai buzzer Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia diancam dianiaya lebih parah jika jawaban tidak sesuai dengan keinginan pelaku.

Polisi menetapkan 11 tersangka kasus dugaan penculikan dan penganiayaan pada Ninoy. Mereka berinisial AA, ARS, YY, RF, Baros, S, TR, SU, ABK, IA, dan R.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Rancang Jembatan LRT, Insinyur Lulusan ITB Arvila Delitriana Dapat Pujian dari Jokowi

Oleh

Fakta News
Jembatan LRT Kuningan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasi atas tersambungnya konstruksi tersulit jembatan Light Rail Transit (LRT) di atas jalan layang Kuningan, Jakarta.

“Selamat kepada Adhi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB,” demikian cuitan @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jembatan tersebut memiliki bentang panjang 148 meter. Bangunan itu akan menyambungkan jalur LRT dari arah Cawang ke Kawasan Rasuna Said maupun sebaliknya.

Dalam cuitannya, @Jokowi menyertakan foto jembatan layang LRT dari ketinggian yang berbelok dari kawasan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.

Dalam gambar terlihat jembatan hanya ditopang oleh dua penyangga, satu berada di sisi Jalan Gatot Subroto, sementara yang lain berada di antara dua ruas Jalan Rasuna Said.

Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak September 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Seluruh proyek transportasi massal tersebut ditargetkan selesai pada 2021.

Hingga Agustus 2019, progres pembangunan jalur LRT Cawang-Cibubur mencapai 84 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 58,1 persen.

 

Munir

Baca Selengkapnya