Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjar Optimalkan Asrama BPSDMD Jateng untuk Isolasi Terpusat
Semarang – Komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah kembali dioptimalkan untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Hal itu mengingat trend peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah harus mendapat perhatian khusus karena bed occupancy rate (BOR) yang juga tinggi.
“Ini tempatnya bagus, satu area, jadi kita optimalkan semuanya. Kalau perlu kita cari satu tempat untuk dokter dan perawat yang dekat, kita tata lagi. Jadi kalau nanti terjadi outbreak kemudian situasi berat karena trend peningkatan sangat eksponensial, kita masukan sini semua,” kata Ganjar, saat meninjau tempat isolasi terpusat BPSDMD Jawa Tengah di sela gowes, Kamis (17/6/2021).
Ganjar menjelaskan di BPSDMD Jawa Tengah, terdapat empat klaster atau asrama yang digunakan sebagai tempat isolasi terpusat. Meliputi Sumbing yang terdiri atas tiga gedung dengan kapasitas sekitar 170 tempat tidur dan saat ini sudah terisi penuh.
Selanjutnya asrama Muria dengan kapasitas sekitar 62 tempat tidur yang saat ini menyisakan enam tempat tidur. Kemudian asrama Sindoro dengan kapasitas sekitar 220 tempat tidur, dan Merapi sekitar 50 tempat tidur.
“Untuk Sindoro ini sudah dipesan oleh Kabupaten Semarang karena dekat (aksesnya), Bupati sudah kontak dan saya izinkan agar bisa membantu kawan-kawan di sana. Kita juga masih punya Merapi sehingga nanti kalau dalam situasi yang membutuhkan, kawan-kawan di sini sudah siap,” jelasnya.
Ganjar menambahkan BPSDMD dinilai sudah siap untuk menampung pasien Covid-19 untuk isolasi terpusat. Sebab, tempat itu sejak awal kasus Covid-19 muncul di Jawa Tengah memang sudah dipersiapkan.
Namun, kali ini Ganjar meminta agar petugas menambah informasi keterisian tempat tidur secara berkala, dan dapat diketahui semua orang.
“Saya juga minta yang Diklat sekarang online semuanya. Ini bagian dari kontijensi plan kita terkait isolasi terpusat. Ditambah juga di depan informasi kamar yang terisi berapa, agar yang mau masuk sini bisa jelas,” lanjut Ganjar.
Relawan Mahasiswa
Selain menyiapkan tempat isolasi terpusat, Ganjar juga mencari pemenuhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Selama ini pemenuhan tenaga medis memang sudah dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Meski demikian Ganjar menilai masih diperlukan tambahan sebagai langkah antisipasi jika terjadi outbreak.
“Kami temukan di sini (BPSDMD) ada relawan dari Poltekkes, mereka mahasiswa tingkat akhir. Saya kira ini cara yang baik, dan kalau ini bisa diberikan satu kesempatan kepada mereka mengabdi untuk kemanusiaan, baik juga mereka bisa diterjunkan,” katanya.
Berdasarkan penjelasan dari relawan mahasiswa itu, setidaknya baru 30 persen mahasiswa tingkat akhir yang menjadi relawan. Ganjar melihat adanya peluang penambahan relawan dari mahasiswa, khususnya yang sudah tingkat akhir.
Pada beberapa kesempatan ia juga berpendapat, dalam keadaan darurat seperti ini dibutuhkan akselerasi. Misal terjun sebagai relawan Covid-19 bisa menjadi insentif bagi mahasiswa. Tinggal kebijakan dari perguruan tinggi saja.
“Saya kira dari Kementerian juga bisa didorong. Dalam kondisi kedaruratan ini insentif yang bisa diberikan kepada mereka adalah praktik di sini, dan bisa menggantikan skripsi atau tesis yang ia akan siapkan. Kalau itu bisa di-BKO-kan, apakah itu mahasiswa akhir di kedokteran atau keperawatan. Tinggal menyiapkan mentor-mentor untuk membantu, dan saya kira mereka punya pengalaman dan ilmu yang cukup bagus. Maka pada rapat Senin lalu kita minta untuk kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga bisa menyuplai banyak kebutuhan itu,” kata Ganjar.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
