Connect with us

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjar Optimalkan Asrama BPSDMD Jateng untuk Isolasi Terpusat

Semarang – Komplek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah kembali dioptimalkan untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Hal itu mengingat trend peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah harus mendapat perhatian khusus karena bed occupancy rate (BOR) yang juga tinggi.

“Ini tempatnya bagus, satu area, jadi kita optimalkan semuanya. Kalau perlu kita cari satu tempat untuk dokter dan perawat yang dekat, kita tata lagi. Jadi kalau nanti terjadi outbreak kemudian situasi berat karena trend peningkatan sangat eksponensial, kita masukan sini semua,” kata Ganjar, saat meninjau tempat isolasi terpusat BPSDMD Jawa Tengah di sela gowes, Kamis (17/6/2021).

Ganjar menjelaskan di BPSDMD Jawa Tengah, terdapat empat klaster atau asrama yang digunakan sebagai tempat isolasi terpusat. Meliputi Sumbing yang terdiri atas tiga gedung dengan kapasitas sekitar 170 tempat tidur dan saat ini sudah terisi penuh.

Selanjutnya asrama Muria dengan kapasitas sekitar 62 tempat tidur yang saat ini menyisakan enam tempat tidur. Kemudian asrama Sindoro dengan kapasitas sekitar 220 tempat tidur, dan Merapi sekitar 50 tempat tidur.

“Untuk Sindoro ini sudah dipesan oleh Kabupaten Semarang karena dekat (aksesnya), Bupati sudah kontak dan saya izinkan agar bisa membantu kawan-kawan di sana. Kita juga masih punya Merapi sehingga nanti kalau dalam situasi yang membutuhkan, kawan-kawan di sini sudah siap,” jelasnya.

Ganjar menambahkan BPSDMD dinilai sudah siap untuk menampung pasien Covid-19 untuk isolasi terpusat. Sebab, tempat itu sejak awal kasus Covid-19 muncul di Jawa Tengah memang sudah dipersiapkan.

Namun, kali ini Ganjar meminta agar petugas menambah informasi keterisian tempat tidur secara berkala, dan dapat diketahui semua orang.

“Saya juga minta yang Diklat sekarang online semuanya. Ini bagian dari kontijensi plan kita terkait isolasi terpusat. Ditambah juga di depan informasi kamar yang terisi berapa, agar yang mau masuk sini bisa jelas,” lanjut Ganjar.

Relawan Mahasiswa

Selain menyiapkan tempat isolasi terpusat, Ganjar juga mencari pemenuhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Selama ini pemenuhan tenaga medis memang sudah dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Meski demikian Ganjar menilai masih diperlukan tambahan sebagai langkah antisipasi jika terjadi outbreak.

“Kami temukan di sini (BPSDMD) ada relawan dari Poltekkes, mereka mahasiswa tingkat akhir. Saya kira ini cara yang baik, dan kalau ini bisa diberikan satu kesempatan kepada mereka mengabdi untuk kemanusiaan, baik juga mereka bisa diterjunkan,” katanya.

Berdasarkan penjelasan dari relawan mahasiswa itu, setidaknya baru 30 persen mahasiswa tingkat akhir yang menjadi relawan. Ganjar melihat adanya peluang penambahan relawan dari mahasiswa, khususnya yang sudah tingkat akhir.

Pada beberapa kesempatan ia juga berpendapat, dalam keadaan darurat seperti ini dibutuhkan akselerasi. Misal terjun sebagai relawan Covid-19 bisa menjadi insentif bagi mahasiswa. Tinggal kebijakan dari perguruan tinggi saja.

“Saya kira dari Kementerian juga bisa didorong. Dalam kondisi kedaruratan ini insentif yang bisa diberikan kepada mereka adalah praktik di sini, dan bisa menggantikan skripsi atau tesis yang ia akan siapkan. Kalau itu bisa di-BKO-kan, apakah itu mahasiswa akhir di kedokteran atau keperawatan. Tinggal menyiapkan mentor-mentor untuk membantu, dan saya kira mereka punya pengalaman dan ilmu yang cukup bagus. Maka pada rapat Senin lalu kita minta untuk kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga bisa menyuplai banyak kebutuhan itu,” kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya