Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX Dorong Gencarkan Vaksinasi
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti temuan kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di DKI Jakarta. Dia mendorong Pemerintah menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat mengingat penemuan kasus infeksi virus Mpox terus meningkat.
“Komisi IX DPR mendesak Pemerintah untuk sigap melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit cacar monyet. Dengan upaya yang cermat dan akselerasi yang efektif kita harapkan dapat mencegah penyebaran virus Mpox,” kata anggota Arzeti Bilbina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).
Kasus positif cacar monyet dilaporkan terus mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus positif atau konfirmasi Mpox bertambah menjadi 9 kasus per hari ini sejak pertama kali dilaporkan pada 13 Oktober 2023. Kini total ada 10 kasus Mpox sejak pertama kali terkonfirmasi pada pertengahan 2022, yang semuanya berada di DKI Jakarta.
Sementara itu, 7 pasien positif aktif mengidap virus cacar monyet semuanya adalah laki-laki dengan rentan usia 25 hingga 35 tahun. Penularan terjadi dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi.
Berkaca dari data tersebut, Arzeti menegaskan perlunya dilakukan upaya cepat tanggap untuk memutus penyebaran penyakit cacar monyet. Salah satunya dengan pemberian vaksin Mpox kepada masyarakat guna melindungi ketahanan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus.
“Stok vaksinnya pun harus diwaspadai, jangan sampai ada kekurangan. Vaksinasi sebagai langkah antisipasi agar penyakit ini tidak terus menyebar. Dan utamakan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori populasi paling berisiko,” ucap Arzeti.
Legislator dari Dapil Jawa Timur I itu mendukung langkah Pemprov DKI yang membentuk tim telusur kontak (tracing) kasus Mpox. Menurut Arzeti, upaya penelusuran dapat mencegah penularan virus cacar Mpox semakin lebih besar.
“Dengan tracing yang tepat dan menyeluruh, saya meyakini langkah ini bisa menjadi salah satu gerak cepat agar pasien yang terjangkit cacar monyet bisa langsung terindentifikasi dan ditangani secara medis. Tracing juga bisa memutus rantai penyebaran virus,” jelasnya.
Semua pasien kasus aktif cacar monyet saat ini tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Proses penyembuhan Mpox diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga pekan. Fasilitas kesehatan (Faskes) pun diingatkan harus sudah bersiap menghadapi pasien suspect cacar monyet.
“Selain untuk memastikan perawatan terhadap pasien dapat maksimal, kesiapsiagaan faskes dan tenaga medis diperlukan untuk menghindari penyebaran virus,” terang Arzeti.
“Dan bagi kontak erat pasien, tim tracing melalui Puskesmas harus memantau dengan erat. Apabila ada indikasi tertular, harus segera diperiksa, dan ditangani lebih lanjut,” sambungnya.
Politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Pemerintah untuk mewaspadai dengan seksama penyebaran virus cacar monyet, khususnya untuk di wilayah Jakarta. Jangan sampai kasus cacar monyet melonjak tinggi dalam waktu yang singkat seperti virus Covid-19.
“Kita sudah ada pelajaran berharga saat Covid dalam pengedalian penyakit, salah satunya mewaspadai kedatangan orang dari luar negeri. Tim yang dibentuk juga harus mengawasi gerak-gerik pendatang, terutama mereka yang punya profil high risk terhadap virus ini,” papar Arzeti.
Penyebaran kasus cacar monyet salah satunya dipicu penularan melalui seks berisiko. Gejala-gejala yang muncul dari pasien Mpox berupa lesi dan ruam kemerahan, dan diikuti dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, myalgia, ruam, dan sulit menelan.
“Maka edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit cacar monyet ini mutlak dilakukan. Walaupun mungkin kasusnya ringan, kalau tidak diantisipasi dengab seksama bisa membuat penyakit ini menjadi endemi. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi,” ujar Arzeti.
Dia menambahkan, sosialisasi dan edukasi yang perlu dilakukan juga termasuk tentang pentingnya menjaga kesehatan bagian reproduksi dengan baik dan saling setia dengan pasangan. Apalagi menurut Kemenkes, mayoritas pasien positif cacar monyet adalah Orang Dengan HIV (ODHIV) dan memiliki orientasi biseksual.
Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan itu pun mengingatkan risiko dari praktik berganti-ganti pasangan serta hubungan sesama jenis karena dapat meningkatkan potensi penularan virus Mpox. Oleh karenanya, Arzeti menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk bekerja sama mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet.
“Kemenkes dapat bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga seperti dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” urainya.
“Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya berhubungan seks berganti-ganti pasangan sangat penting digalakkan untuk menghindari potensi peningkatan penularan cacar monyet,” imbuh Arzeti.
Bukan hanya itu, edukasi tentang risiko hubungan dengan peluang penularan virus cacar monyet juga perlu disampaikan secara masif ke masyarakat. Arzeti mengingatkan hubungan seksual dilakukan dengan aman, sehat, dan bersih. “Mengantisipasi lebih baik daripada harus mengobati karena penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi,” sebutnya.
Sebagai informasi, pada umumnya cacar monyet menimbulkan gejala mirip flu berupa demam, sakit kepala, dan menggigil. Selain itu, pengidap cacar monyet juga menunjukkan gejala mirip cacar seperti ruam yang menyebar ke seluruh tubuh.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
