Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX Dorong Gencarkan Vaksinasi
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti temuan kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di DKI Jakarta. Dia mendorong Pemerintah menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat mengingat penemuan kasus infeksi virus Mpox terus meningkat.
“Komisi IX DPR mendesak Pemerintah untuk sigap melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit cacar monyet. Dengan upaya yang cermat dan akselerasi yang efektif kita harapkan dapat mencegah penyebaran virus Mpox,” kata anggota Arzeti Bilbina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).
Kasus positif cacar monyet dilaporkan terus mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus positif atau konfirmasi Mpox bertambah menjadi 9 kasus per hari ini sejak pertama kali dilaporkan pada 13 Oktober 2023. Kini total ada 10 kasus Mpox sejak pertama kali terkonfirmasi pada pertengahan 2022, yang semuanya berada di DKI Jakarta.
Sementara itu, 7 pasien positif aktif mengidap virus cacar monyet semuanya adalah laki-laki dengan rentan usia 25 hingga 35 tahun. Penularan terjadi dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi.
Berkaca dari data tersebut, Arzeti menegaskan perlunya dilakukan upaya cepat tanggap untuk memutus penyebaran penyakit cacar monyet. Salah satunya dengan pemberian vaksin Mpox kepada masyarakat guna melindungi ketahanan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus.
“Stok vaksinnya pun harus diwaspadai, jangan sampai ada kekurangan. Vaksinasi sebagai langkah antisipasi agar penyakit ini tidak terus menyebar. Dan utamakan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori populasi paling berisiko,” ucap Arzeti.
Legislator dari Dapil Jawa Timur I itu mendukung langkah Pemprov DKI yang membentuk tim telusur kontak (tracing) kasus Mpox. Menurut Arzeti, upaya penelusuran dapat mencegah penularan virus cacar Mpox semakin lebih besar.
“Dengan tracing yang tepat dan menyeluruh, saya meyakini langkah ini bisa menjadi salah satu gerak cepat agar pasien yang terjangkit cacar monyet bisa langsung terindentifikasi dan ditangani secara medis. Tracing juga bisa memutus rantai penyebaran virus,” jelasnya.
Semua pasien kasus aktif cacar monyet saat ini tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Proses penyembuhan Mpox diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga pekan. Fasilitas kesehatan (Faskes) pun diingatkan harus sudah bersiap menghadapi pasien suspect cacar monyet.
“Selain untuk memastikan perawatan terhadap pasien dapat maksimal, kesiapsiagaan faskes dan tenaga medis diperlukan untuk menghindari penyebaran virus,” terang Arzeti.
“Dan bagi kontak erat pasien, tim tracing melalui Puskesmas harus memantau dengan erat. Apabila ada indikasi tertular, harus segera diperiksa, dan ditangani lebih lanjut,” sambungnya.
Politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Pemerintah untuk mewaspadai dengan seksama penyebaran virus cacar monyet, khususnya untuk di wilayah Jakarta. Jangan sampai kasus cacar monyet melonjak tinggi dalam waktu yang singkat seperti virus Covid-19.
“Kita sudah ada pelajaran berharga saat Covid dalam pengedalian penyakit, salah satunya mewaspadai kedatangan orang dari luar negeri. Tim yang dibentuk juga harus mengawasi gerak-gerik pendatang, terutama mereka yang punya profil high risk terhadap virus ini,” papar Arzeti.
Penyebaran kasus cacar monyet salah satunya dipicu penularan melalui seks berisiko. Gejala-gejala yang muncul dari pasien Mpox berupa lesi dan ruam kemerahan, dan diikuti dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, myalgia, ruam, dan sulit menelan.
“Maka edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit cacar monyet ini mutlak dilakukan. Walaupun mungkin kasusnya ringan, kalau tidak diantisipasi dengab seksama bisa membuat penyakit ini menjadi endemi. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi,” ujar Arzeti.
Dia menambahkan, sosialisasi dan edukasi yang perlu dilakukan juga termasuk tentang pentingnya menjaga kesehatan bagian reproduksi dengan baik dan saling setia dengan pasangan. Apalagi menurut Kemenkes, mayoritas pasien positif cacar monyet adalah Orang Dengan HIV (ODHIV) dan memiliki orientasi biseksual.
Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan itu pun mengingatkan risiko dari praktik berganti-ganti pasangan serta hubungan sesama jenis karena dapat meningkatkan potensi penularan virus Mpox. Oleh karenanya, Arzeti menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk bekerja sama mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet.
“Kemenkes dapat bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga seperti dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” urainya.
“Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya berhubungan seks berganti-ganti pasangan sangat penting digalakkan untuk menghindari potensi peningkatan penularan cacar monyet,” imbuh Arzeti.
Bukan hanya itu, edukasi tentang risiko hubungan dengan peluang penularan virus cacar monyet juga perlu disampaikan secara masif ke masyarakat. Arzeti mengingatkan hubungan seksual dilakukan dengan aman, sehat, dan bersih. “Mengantisipasi lebih baik daripada harus mengobati karena penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi,” sebutnya.
Sebagai informasi, pada umumnya cacar monyet menimbulkan gejala mirip flu berupa demam, sakit kepala, dan menggigil. Selain itu, pengidap cacar monyet juga menunjukkan gejala mirip cacar seperti ruam yang menyebar ke seluruh tubuh.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
