Kasetpres Jelaskan Kesiapan Rangkaian Agenda Kegiatan Presiden di IKN Nusantara
Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilangsungkan pada Senin-Selasa, 14-15 Maret 2022. Agenda pada Senin (14/3) diawali dengan kunjungan Presiden ke Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasetpres dalam keterangan persnya bersama dengan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Imam Sugianto di Kota Balikpapan, pada Minggu malam, 13 Maret 2022.
“Pertama adalah Bapak Presiden berangkat dari Balikpapan menuju ke IKN itu pada pagi hari di hari Senin. Selanjutnya kegiatan bersama para gubernur akan melakukan sebuah prosesi kegiatan di mana tentunya kita sebagai orang timur meminta doa, memanjatkan doa, dan menjunjung kearifan lokal di Kalimantan Timur ini,” ujar Kasetpres.
Menurut Kasetpres, Presiden Jokowi mengajak 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia agar seluruh elemen masyarakat dapat turut menyukseskan program pembangunan IKN. Terlebih, pembangunan IKN merupakan sebuah pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dan doa dari semua pihak.
Lebih lanjut, Kasetpres menjelaskan bahwa nantinya seluruh gubernur akan membawa tanah dan air dari masing-masing wilayahnya, sesuai dengan kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah. Selanjutnya, para gubernur akan menyerahkan tanah dan air tersebut kepada Presiden yang kemudian akan dituangkan ke dalam gentong yang telah disiapkan.
“Kenapa tanah dan air? Tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air dijadikan satu menjadi kalimat Tanah Air. Kira-kira seperti itu. Para gubernur sudah melakukan prosesi itu di masing-masing tempatnya dan puncaknya nanti besok bersama Bapak Presiden,” jelas Kasetpres.
Selepas itu, Presiden bersama para gubernur akan mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama. Semua pihak yang terlibat dalam penanaman pohon akan menanam pohon yang berbeda-beda.
“Kami dari Sekretariat Presiden bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup mempersiapkan pohon-pohon yang akan ditanam oleh seluruh gubernur bersama Bapak Presiden,” imbuh Kasetpres.
Terkait kesiapan pengamanan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar sekitar 2 ribu pasukan dari unsur TNI, kepolisian, dan unsur pemerintah daerah. Pengamanan juga akan dibagi dan disebar menjadi beberapa lapis.
“Kegiatan untuk ring satu nanti dari Paspampres, kemudian ring dua dan ring tiga dari kami unsur kewilayahan yaitu dari TNI dan Polri ditambah dengan unsur pemerintah daerah. Segala kemungkinan sudah kami antisipasi yang mulai dari keberangkatan sampai dengan nantinya di lokasi,” jelas Pangdam VI/Mulawarman.
Senada, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Imam Sugianto menyebut bahwa pihaknya siap mendukung dan mengamankan jalannya rangkaian kegiatan Presiden. “Alhamdulillah finalnya kemarin dipimpin oleh Bapak Pangdam kita kurang lebih mengerahkan 1300-an melibatkan unsur lalu lintas, kemudian terutama intelijen Bapak Kasetpres, dan polisi pasukan berseragam yang digelar, dipenggal-penggal yang terutama memiliki kerawanan,” jelas Kapolda Kalimantan Timur.
Sementara itu, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden. Ia pun menyebutkan bahwa seluruh pihak yang mengikuti kegiatan harus dipastikan telah mengikuti tes PCR.
“Semua personel nanti yang akan masuk ke IKN memang kami wajibkan terutama yang sudah merapat harus melalui swab. Jadi protokol kesehatan tetap kita laksanakan di sana meskipun itu tempatnya ada di sekitaran hutan yang mungkin udara juga cukup, tetapi itu sudah menjadi protap bagi kami siapapun yang merapat di sekitaran Bapak Presiden harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Komandan Paspampres.
Kasetpres menambahkan bahwa kegiatan Presiden di IKN dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui tayangan dari Sekretariat Presiden.
“Biro Pers dan Media mempersiapkan itu sehingga media semua bisa menyaksikan mulai dari prosesi awal di sana nanti ada tari-tarian dari lokal dan tentunya Pak Gubernur menyiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kearifan lokal Kalimantan timur, sampai dengan penanaman pohon,” tandasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
