Connect with us

KAPT Bogor Raya Menyayangkan Terjadinya PHK di PT Goodyear Bogor

Kota Bogor – Kebijakan pihak tertentu di PT Goodyear dengan mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagian pekerjanya di masa pademi Covid-19 sangat disayangkan oleh berbagai pihak dan salah satunya Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bogor Raya.

Koordinator KAPT Bogor Shane M. Hasibuan menilai, kebijakan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

“PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh perusahaan meski dalam situasi sulit akibat Pandemi corona saat ini. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadi PHK,” ujar Shane dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8).

Shane menambahkan, menurutnya Presiden Joko Widodo berharap kepada para pengusaha yang mendapatkan stimulus ekonomi di masa pandemi Covid-19 untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya.

“Presiden mengatakan, agar para pengusaha jangan hanya menginginkan stimulus dari pemerintah, tetapi tetap melakukan PHK kepada karyawannya. Saat ini Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil serta kebijakan lain,” tambahnya.

Koordinator KAPT Bogor Shane M. Hasibuan

Bahkan menurutnya, tidak sedikit, ada situasi dimana penggunaan insentif dilakukan hanya untuk membayar kompensasi manajemen, pemilik usaha, dan direksi, bukannya untuk menggaji karyawan.

Shane menegaskan, bahwa situasi pandemi saat ini memang abnormal namun tidak bisa dijadikan alasan untuk mem-PHK karyawan. Untuk itu pihaknya mendorong stakeholders di eksekutif maupun legislatif Kota Bogor, agar memprioritaskan sisi kemanusiaan, apalagi disituasi sulit saat ini dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk meringankan beban masyarakat.

“Apalagi saya juga selama ini belum mengetahui sejauh mana kontribusi PT Goodyear, Perusahaan besar berskala internasional dan telah lama beraktivitas di Kota Bogor terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kota Bogor.” Pungkasnya.

Sebelumnya, masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Management PT Goodyear terhadap 44 Karyawannya di tengah Pandemi Covid-19 ini juga mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dengan mengundang kedua belah pihak yakni perwakilan manajemen PT Goodyear dan Serikat Pekerja PT Goodyear untuk bermediasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor, Rabu (26/8).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan yang hadir dalam pertemuan berharap dalam mediasi ini didapati solusi terbaik dari kedua belah pihak dengan mengedepankan aspek kemanusian.

“Perlu ada win win solution. Yang utama bagaimana ke 44 pekerja ini bisa bekerja lagi dan tidak di PHK, semua pasti terdampak Covid 19. Siapapun baik dari perusahaan pasti ada alasan. Karena semua ada di Serikat Pekerja dan manajemen PT Goodyear keputusannya, perlu ada win win solution,” ujar Ence.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja PT Goodyear, Iwan Ibnu menjelaskan, sebelum terjadi PHK kepada 44 karyawan, Serikat Pekerja telah memberikan masukan solusi dan langkah-langkah kepada manajement PT Goodyear untuk menghindari PHK.

“Dalam kesempatan ini, kita ingin diskusi ini bergerak kedepan mencari solusi tebaik sebagai keluarga besar PT Goodyear sebagai semboyan sejak dahulu, sebagai keluarga besar banyak mekanisme, langkah yang bisa diambil sebelum PHK dilakukan, diantaranya dengan pemotongan gaji, apakah 10%,” ujar Iwan.

Pertemuan mediasi antara perwakilan manajemen PT Goodyear dengan SP PT Goodyear di DPRD Kota Bogor

Iwan pun membacakan hasil mediasi yang diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor yang menganjurkan agar perusahaan memerintahkan kepada 44 orang pekerja untuk bekerja kembali dan tetap membayarkan seluruh hak pekerja sampai adanya keputusan pengadilan.

“Dalam anjuran ini ada kurun waktu 10 hari untuk mengikuti anjuran ini, apabila tidak maka dianggap menolak. Dan dalam forum ini kami nyatakan menerima,” tegasnya.

“Apabila alasan PHK karena keuangan, maka dapat dibicarakan sebagai keluarga besar. Bila memang alasannya karena sudah tidak ada pekerjaan corenya lagi, bisa diterima,” tambah Iwan.

Menanggapi pernyataan Serikat Pekerja terkait Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor, Manajemen PT Goodyear, yang diwakili Kepala Divisi Human Resources, Pamrihadi Wiraryo mengatakan, ia akan mengkaji surat anjuran tersebut.

“Menanggapi pernyataan Ketua Serikat Pekerja terkait anjuran, kami belum terima surat anjuran tersebut. Kami masih memiliki waktu beberapa hari terkait surat anjuran, kami masih belum dapat menanggapi,” ujarnya.

Pamrihadi menerangkan, bahwa perusahaan sebelumnya telah mengambil beberapa langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebelum mengambil keputusan untuk mem-PHK.

“Beberapa karyawan yang lain sudah menandatangani surat PHK. Dasar PHK ada beberapa, diantaranya pandemi covid 19, diantaranya penjualan turun 80%, produksi juga turun, 12 minggu tidak berproduksi. Impactnya perusahaan mengalami dampak keuangan luar biasa. Kerugian Rp 88,8 M dari Januari sampai dengan Juni,” terangnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas

Oleh

Fakta News
Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. Foto : DPR RI

Jakarta – Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat.

“Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas dunia,” ujar Asep dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia pun mendesak agar dilakukan audit total secara menyeluruh oleh pihak independen yang memiliki kredibilitas tinggi guna memastikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.

“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak yang benar-benar independen dan memiliki kredibilitas tinggi terhadap kondisi keuangan serta manajemen perusahaan,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina.

“Saya kira kasus ini merupakan kejahatan sistemik dan terorganisir (organized crime). Kejaksaan Agung mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.

Menutup pernyataan, Asep menegaskan bahwa hukuman bagi para pelaku harus setimpal agar memberikan efek jera.

“Kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran, tapi ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyat. Ini sangat keterlaluan!” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur  nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.

Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara  sah unggul dengan perolehan suara sebesar  2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.

Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Berikut rincian perolehan suara per wilayah:

Kepulauan Seribu

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara

Jakarta Barat

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara

Jakarta Pusat

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara

Jakarta Selatan

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara

Jakarta Timur

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara

Jakarta Utara

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
Baca Selengkapnya

BERITA

KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Oleh

Fakta News
Pasangan Pilkada Kota Bogor Dedie A Rachim - Jenal Mutaqin

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin  yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor  2024 hasil hitung cepat terkini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor  dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat  menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.

“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.

Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.

Baca Selengkapnya