KAPT Ajak Perkuat Semangat Persatuan dan Solidaritas Nasional untuk Hadapi Persoalan Bangsa
Jakarta – Kondisi Indonesia tahun 2021 menjadi catatan tersendiri bagi anak bangsa dalam memandang Indonesia dengan berbagai persoalannya. Hambatan dan tantangan mewarnai perjalanan di berbagai bidang menuntut semua pemangku kepentingan untuk terus berjuang menjaga keberlangsungan hidup bangsa.
Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruam Tinggi (KAPT) Bambang Joedo Pramono dalam pidatonya di acara Refleksi Akhir Tahun KAPT “PERSATUAN dan SOLIDARITAS NASIONAL untuk Menjawab Tantangan Bangsa ke Depan” yang digelar Sabtu, 18 Desember 2021, di Auditorium Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir dalam acara ini, Prof. Yudi Latif Ph.D, DR. Hendr Saparini (Ekonom), Dr. Ir. Irnanda Laksanawan M.Sc.Eng (Dewan Penasehat KAPT), Ir. Bambang Sutrisno (Dewan Pengarah KAPT).
“Tentu tidak mudah, namun dengan filosofi Pancasila yang menjadi ruh kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat Persatuan, Solidaritas dan Kegotongroyongan, kita mampu menjalani tahun-tahun penuh bahaya, Vivere Pericoloso, sekaligus membuktikan diri sebagai bangsa yang tangguh,” tegas Bambang.
Pria yang akrab disapa Cak Gembos juga menyampaikan juga harus disadari bahwa Persatuan nasional bukanlah hadir dengan sendirinya, tetapi harus terus diperjuangkan dalam kerja-kerja pragmatis.
“Solidaritas nasional dibangun bukan hanya karena ada bencana, tetapi harus menjadi jati diri insan indonesia yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Dan perlu diingat, perbedaan adalah rahmat yang harus diyakini dan menjadi pondasi untuk membangun persatuan dan solidaritas,” paparnya.
“KAPT menolak narasi-narasi yang mengarah segregasi dan pemikiran sektarian agama, suku, ras, golongan, dan ideologi,” imbuhnya menegaskan.
Menurut Cak Gembos, Persatuan dan Solidaritas inilah yang KAPT coba angkat dari persepsi para tokoh bangsa, cendekiawan dengan keilmuannya masing-masing memetakan hambatan dan tantangan bangsa Indonesia kini dan kedepannya. Apa yang mereka sampaikan akan menjadi catatan penting perjalanan bangsa di tahun 2021, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan bekal menyongsong tahun 2022.
“Oleh karena itu, kami di KAPT mengundang para narasumber hari ini untuk bisa menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2021 dalam rangka mendorong semangat kebangsaan dan komitmen yang semakin kuat dalam persatuan dan solidaritas nasional. Harapannya kita bisa menjadi bisa menjadi lebih fokus dalam menjalankan pembangunan di semua aspek kehidupan kita dengan tolak ukur berbasis pada politik kebangsaan,” tutur alumni ITS ini.
Cak Gembos melanjutkan, refleksi, masukan dari pidato-pidato yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi catatan penting dan bekal yang dipertimbangkan dalam persiapan Rakernas KAPT pada awal tahun depan.
“Kita berharap akan ada kelanjutan bermitra dengan narasumber dan hadirin sekalian untuk kita semua terus membangun dialog dan usaha-usaha kedepan dalam memperkuat Persatuan dan Solidaritas Nasional kita untuk memajukan bangsa kita on the track dengan cita-cita kemerdekaan dan terus memperkuat misi perdamaian di tingkat global,” paparnya.
“Untuk itu KAPT mengajak kekuatan politik, budaya, ekonomi, dan pemuda/mahasiswa untuk membangun narasi, yang sehat untuk persatuan bangsa dan kemajuan bersama “ tambahnya.
Cak Gembos memyampaikan bahwa KAPT juga menginginkan dalam sisa 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih fokus untuk menyelesaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Selain itu, capaian pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
KAPT berharap, memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu dan pilpres, masyarakat harus tetap terjaga Persatuan dan Solidaritas Nasional. Sehingga, pada 2024 rakyat bisa memilih wakil-wakilnya dan pemimpin nasional yang tetap berpegang teguh pada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam suasana tenang, damai dan rasional.
“KAPT sangat berkepentingan agar apa yang telah dicapai pemerintah selama ini, melalui pembangunan yang masif di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, dapat berlanjut kemanfaatannya bagi rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Cak Gembos.
“Mengambil spirit 3 stanza dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang tadi kita dengarkan bersama, saat ini mari kita berjuang untuk persatuan dan cita-cita menjadi Indonesia yang bahagia sehingga Indonesia akan abadi selamanya. Salam Pancasila. Merdeka!,” pungkasnya bersemangat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
