Connect with us
Refleksi Akhir Tahun KAPT

KAPT Ajak Perkuat Semangat Persatuan dan Solidaritas Nasional untuk Hadapi Persoalan Bangsa

Jakarta – Kondisi Indonesia tahun 2021 menjadi catatan tersendiri bagi anak bangsa dalam memandang Indonesia dengan berbagai persoalannya. Hambatan dan tantangan mewarnai perjalanan di berbagai bidang menuntut semua pemangku kepentingan untuk terus berjuang menjaga keberlangsungan hidup bangsa.

Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruam Tinggi (KAPT) Bambang Joedo Pramono dalam pidatonya di acara Refleksi Akhir Tahun KAPT “PERSATUAN dan SOLIDARITAS NASIONAL untuk Menjawab Tantangan Bangsa ke Depan” yang digelar Sabtu, 18 Desember 2021, di Auditorium Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hadir dalam acara ini, Prof. Yudi Latif Ph.D, DR. Hendr Saparini (Ekonom), Dr. Ir. Irnanda Laksanawan M.Sc.Eng (Dewan Penasehat KAPT), Ir. Bambang Sutrisno (Dewan Pengarah KAPT).

“Tentu tidak mudah, namun dengan filosofi Pancasila yang menjadi ruh kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat Persatuan, Solidaritas dan Kegotongroyongan, kita mampu menjalani tahun-tahun penuh bahaya, Vivere Pericoloso, sekaligus membuktikan diri sebagai bangsa yang tangguh,” tegas Bambang.

Pria yang akrab disapa Cak Gembos juga menyampaikan juga harus disadari bahwa Persatuan nasional bukanlah hadir dengan sendirinya, tetapi harus terus diperjuangkan dalam kerja-kerja pragmatis.

“Solidaritas nasional dibangun bukan hanya karena ada bencana, tetapi harus menjadi jati diri insan indonesia yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Dan perlu diingat, perbedaan adalah rahmat yang harus diyakini dan menjadi pondasi untuk membangun persatuan dan solidaritas,” paparnya.

“KAPT menolak narasi-narasi yang mengarah segregasi dan pemikiran sektarian agama, suku, ras, golongan, dan ideologi,” imbuhnya menegaskan.

Menurut Cak Gembos, Persatuan dan Solidaritas inilah yang KAPT coba angkat dari persepsi para tokoh bangsa, cendekiawan dengan keilmuannya masing-masing memetakan hambatan dan tantangan bangsa Indonesia kini dan kedepannya. Apa yang mereka sampaikan akan menjadi catatan penting perjalanan bangsa di tahun 2021, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan bekal menyongsong tahun 2022.

“Oleh karena itu, kami di KAPT mengundang para narasumber hari ini untuk bisa menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2021 dalam rangka mendorong semangat kebangsaan dan komitmen yang semakin kuat dalam persatuan dan solidaritas nasional. Harapannya kita bisa menjadi bisa menjadi lebih fokus dalam menjalankan pembangunan di semua aspek kehidupan kita dengan tolak ukur berbasis pada politik kebangsaan,” tutur alumni ITS ini.

Cak Gembos melanjutkan, refleksi, masukan dari pidato-pidato yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi catatan penting dan bekal yang dipertimbangkan dalam persiapan Rakernas KAPT pada awal tahun depan.

“Kita berharap akan ada kelanjutan bermitra dengan narasumber dan hadirin sekalian untuk kita semua terus membangun dialog dan usaha-usaha kedepan dalam memperkuat Persatuan dan Solidaritas Nasional kita untuk memajukan bangsa kita on the track dengan cita-cita kemerdekaan dan terus memperkuat misi perdamaian di tingkat global,” paparnya.

“Untuk itu KAPT mengajak kekuatan politik, budaya, ekonomi, dan pemuda/mahasiswa untuk membangun narasi, yang sehat untuk persatuan bangsa dan kemajuan bersama “ tambahnya.

Cak Gembos memyampaikan bahwa KAPT juga menginginkan dalam sisa 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih fokus untuk menyelesaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Selain itu, capaian pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

KAPT berharap, memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu dan pilpres, masyarakat harus tetap terjaga Persatuan dan Solidaritas Nasional. Sehingga, pada 2024 rakyat bisa memilih wakil-wakilnya dan pemimpin nasional yang tetap berpegang teguh pada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam suasana tenang, damai dan rasional.

“KAPT sangat berkepentingan agar apa yang telah dicapai pemerintah selama ini, melalui pembangunan yang masif di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, dapat berlanjut kemanfaatannya bagi rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Cak Gembos.

“Mengambil spirit 3 stanza dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang tadi kita dengarkan bersama, saat ini mari kita berjuang untuk persatuan dan cita-cita menjadi Indonesia yang bahagia sehingga Indonesia akan abadi selamanya. Salam Pancasila. Merdeka!,” pungkasnya bersemangat.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya