Kapolri Mengimbau Pilkada 2018 Berjalan Kondusif dan Jangan Ada Konflik
Jakarta – Menghadapi tahun politik pada 2018 dimana akan diselenggarakan pesta demokrasi lima tahunan di sejumlah daerah di Indonesia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar Pilkada 2018 nanti tidak diwarnai dengan konflik. Tito berujar bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi bagi masyarakat untuk itu janganlah menimbulkan hal yang buruk pada pagelarannya.
Tito juga mengatakan pada pilkada nanti situasi panas atau hangat pasti terjadi dan hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Namunjangan sampai situasi tersebut makin menjadi panas hingga terbakar. “Wajar bila situasi di suatu daerah memanas karena pilkada. Tetapi jangan sampai situasi panas itu menimbulkan hal yang buruk di masyarakat,” imbau Tito di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Selain itu Kapolri Tito juga telah memerintahkan para bawahannya seperti kapolda, kapolres dan jajarannya untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama serta tokoh pemuda di wilayah masing-masing. Hal tersebut perlu dilakukan guna mendukung pilkada yang kondusif.
“Saya optimis Pilkada 2018 berjalan kondusif karena masyarakat telah berpengalaman menghadapi euforia pilkada. Namun, sejumlah daerah tetap menjadi atensi kepolisian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua,” ujar Tito.
Sementara itu mengenai adanya anggota Polri yang akan maju pilkada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah mendapat laporan, ia pun berharap para perwira yang akan maju pilkada untuk scepat mungkin mengundurkan diri dari Polri supaya tidak terjadi conflict of interest.
Tito mengatakan jenderal Polri tersebut harus menanggalkan jabatannya pada awal Februari 2018. Tito tak ingin ada anggapan para perwira tinggi memanfaatkan wewenangnya di Polri untuk meraup dukungan masyarakat. “Prinsip anggota Polri ikut pilkada, ada yang sudah melapor kepada saya. Mereka tidak boleh menjadi anggota Polri ketika sudah menjadi calon (kepala daerah), yaitu awal Februari,” terang Tito.
Namun, Tito belum mau memastikan siapa nama perwira Polri yang akan maju pilkada nanti. Dia mengatakan para perwira itu harus mundur supaya tidak menyalahgunakan jabatannya. Menurutnya karena mempunyai jabatan, nanti dia dianggap memakai jabatan di polisinya dalam rangka mepengaruhi publik.
Tito juga paham bahwa aturan pengunduran diri itu belum ada, namun dirinya hanya mengimbau saja. Namun menurutnya kalau sudah penetapan pasangan calon otomatis harus bukan lagi anggota polisi. “Belum ada aturan terkait kapan waktu paling lambat bagi perwira tinggi yang hendak ikut Pilkada 2018, untuk mengundurkan diri. Tetapi sesuai etika yang berlaku, perwira yang sudah mendapatkan ketetapan sebagai peserta pilkada tak lagi berstatus seorang polisi,” jelas Tito.
Beberapa nama jenderal Polri muncul di pesta demokrasi Pilkada 2018. Nama-nama tersebut antara lain Asisten Bidang Operasional Kapolri Irjen M Iriawan, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Anton Charliyan pada Pilgub 2018 dan Kakor Brimob Irjen Murad Ismail pada Pilgub Maluku.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
