Kabar Dukacita, Dirut PTPN II Marisi Butarbutar Meninggal Dunia
Jakarta – Kabar dukacita dari PTPN II, Dirut Marisi Butarbutar dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Royal Prima, Medan, Kamis (24/9), pukul 07.00 WIB. Marisi sebelumnya sudah empat hari di rawat di rumah sakit.
Dengan kondisi kesehatan terus menurun dratis sampai hari ini Kamis pagi Marisi menghembuskan napas terakhirnya.
“Jenazah akan dibawa langsung dari rumah sakit Royal Prima Medan menuju ke tempat pemakaman Simalingkar Medan,” ujar salah satu staff PTPN II.
Diketahui pria kelahiran di Medan, 14 Juni 1963 ini memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (1988), kemudian Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa (2010) dan melanjutkan Magister Managemen dari Universitas Sumatera Utara (2007).
Marisi juga mengemban pendidikan Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2010) dan S3 Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2016).
Sebelum menjabat Dirut PTPN II, Marisi memulai karir sebagai Staff Tanaman PTPN III (Persero) (1989-2003), kemudian berlanjut sebagai Kepala Urusan PTPN III (Persero) (2003-2007).
Selain itu ia lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Resiko PTPN III (Persero) (2007-2011), Kepala Bagian Teknologi Informasi/Transformasi Bisnis/Manajemen Resiko (TI/TB/MR) PTPN III (Persero) (2011-2014), Kepala Bagian Hukum PTPN III (Persero) (2014-2015), Kepala Bagian Hukum Holding BUMN Perkebunan Jakarta (2015-Juli 2016), Direktur Operasional PTPN II (2017-2020).
Salah satu teman Marisi Butarbutar, yakni Elia Massa Manik turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian almarhum pagi ini. Mantan Dirut Holding PTPN III ini tak lupa menceritakan kisah kedekatannya dengan almarhum semasa hidupnya melalui pesan yang dikirim ke redaksi.
“Saya bertemu Almarhum pertamakali di Kantor PTPN Jalan Proklamasi Jakarta pada bulan April 2016. Saat itu beliau sebagai Kadiv yang membawahi bidang Kepatuhan dan Legal di Holding PTPN. Setelah berkenalan dan background check Almarhum yang juga sarjana pertanian dan berkarir dari bawah di operasional PTPN III, maka tidak lebih dari 1 minggu, selalu menjadi teman diskusi saya di sore dan malam hari sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis dalam rangka proses transformasi (turnaround),” tutur Elia Massa Manik dalam pesannya Kamis (24/9).
Elia Massa menceritakan, almarhum beberapa kali ikut menemaninya jika ada kunjungan dinas ke daerah. Berdua kerap kali berdiskusi terkait pengembangan dan kemajuan untuk PTPN.
“Beberapa kali saya minta Alm. ikut menemani saya dalam kunjungan dinas ke beberapa PTPN. Saya sangat ingat, surat edaran saya yang pertama 09 Mei 2016, setelah mendengarkan semua presentasi PTPN I sampai PTPN XIV, perihal poin-poin program strategis dalam Akselerasi Peningkatan Kinerja PTPN direlease setelah almarhum membacanya dan berdiskusi dengan saya di malam hari sambil ngopi dan ngobrol santai,” ungkap Elia Massa.
“Saya ingat kata-kata di poin penutup, “Kita bersepakat bahwa sumber kemajuan dan kesejahteraan untuk PTPN bersandar dan terletak pada fokus menciptakan tanaman yang “tegak dan berseri-seri” (the soul of planters, jiwa seorang yang bekerja di perkebunan). Pada waktu itu saya in search of upstream fundamental perkebunan. Inilah dasar filosophy yang banyak kami diskusikan bersama yang kemudian dilengkapi oleh semua team pada waktu itu dalam bentuk program-program kerja,” imbuhnya.
Elia Massa melanjutkan, “Tibalah waktu eksekusi reorganisasi PTPN di bulan juli 2016. Karena selama 3 bulan Alm. banyak membantu BOD di Holding, saya dan BOD Holding PTPN III sepakat ingin menempatkan Alm. untuk memegang kendali operasional di salah satu PTPN yang masih sehat dari sisi finansial. Sore hari, saya panggil Alm. untuk menyampaikan perihal tersebut, dan sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih. Sungguh saya terkejut, waktu beliau memilih PTPN II. Karena pada saat itu PTPN II adalah urutan terbawah dari sisi finansial dan lengkap dengan semua problematikanya. Sore itu saya tidak segera setuju, dan minta dia pikirkan ulang. Besoknya sebelum surat dikirim ke Shareholder, beliau tetap dalam pendiriannya dengan alasan PTPN II sangat terpuruk, butuh perhatian lebih dan beliau bercanda dan bilang kalau saya di sana dan pernah kerja dengan pak Massa di holding tentu supportnya extra. Disamping dia mantap dengan gambaran knowledge baru “tidak ada hilirisasi yang berhasil tanpa upstream yang kuat”. Juga dia senang memilih di PTPN II karena tahu bisa bekerjasama dengan Dirutnya Pak Teten yang akan fokus di restrukturisasi keuangan. Jadi menurutnya bisa fokus dan dapat big support. Unique, rare quality, kagum, speechless, dan hari itu saya percaya PTPN memiliki harapan besar untuk keberhasilan program turnaround. Yang kemudian terbukti dalam masa pengabdian saya yg sangat singkat (11 bulan); produktivitas dan posisi keuangan PTPN II maju luar biasa (beyond my expectation). PTPN kemudian, waktu saya pergi di bulan ke-11, sudah mulai membukukan laba. Tentu salah satunya karena perbaikan significant di PTPN II. Kemudian mereka juga saya berikan kebebasan menyetujui atau tidak komisaris di PTPN II yang diusulkan. Itulah juga mengapa saya meminta ada acara golf bersama di PTPN II sebagai bagian acara perpisahan saya di PTPN sekalian menghormati dedikasi dan kekaguman saya pribadi kepada seorang Marisi Butarbutar,” ungkapnya.
“Alm. Bapak Marisi Butarbutar. Selamat jalan, pergilah dengan damai. Semua semangat, jerih payah dan rasa sayang kepada PTPN yang sudah anda berikan, legacy bagaimana membangun benih-benih ‘The Soul of Planters’ ke setiap insan Perkebunan khususnya PTPN II, sudah bapak tanam dengan penuh ketulusan. Dia Yang Maha Kuasa akan memekarkan pada waktunya. Tuhan sang Pencipta menjaga dan memelihara keluarga yang bapak tinggalkan,” kata Elia Massa.
“Sekali lagi terimakasih sudah mengajarkan kepada saya pribadi ‘The Soul of Planters’ (menjaga dan menyayangi tanaman2 dengan ketulusan hati) dan bagaimana seorang leader membuat pilihan dalam karir dan melakoninya dengan keteguhan hati. Selamat jalan sahabat,” ucap Elia Massa Manik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
