Kabar Duka: Mantan Jubir Gus Dur, Wimar Witoelar Meninggal Dunia
Jakarta – Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Wimar Witoelar, meninggal dunia Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Rabu (19/5/2021) sekitar pukul 09.00 WIB. Kabar duka ini disampaikan Direktur Utama Biro Konsultan InterMatrix Communication (IMX), Erna Indriana, melalui pesan singkat. IMX merupakan salah satu perusahaan yang didirikan Wimar.
“Kami memberitahukan bahwa Wimar Witoelar telah wafat pada hari ini, Rabu 19 Mei 2021 pukul 09.00 WIB di RS Pondok Indah Jakarta,” ujar Erna.
Menurut Erna, jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Namun, ia belum dapat memastikan mengenai waktu pemakaman.
“Kami berterima kasih atas semua doa yang Anda sampaikan untuk Wimar Witoelar. Kami juga mengimbau bagi kerabat dan sahabat yang ingin memberikan penghormatan terakhir dan doa dapat dilakukan saat pemakaman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ucap Erna.
Sebelumnya diberitakan, Wimar sempat dalam kondisi kritis di RS Pondok Indah sejak Rabu (13/5/2021). Ia mengalami sepsis atau komplikasi akibat infeksi yang menyebabkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ.
Selain dikenal sebagai Jubir Presiden, Wimar Witoelar seorang pembawa acara kondang. Wimar Witoelar dikenal sebagai pembawa acara yang punya ciri khas, yakni selalu memberikan sentuhan tajam dalam memberikan perspektif tentang beragam topik. Namun, di sisi lain, dia juga dikenal sebagai sosok yang jenaka.
Rangkaian acara televisinya setelah tak menjadi Jubir adalah Wimar’s World, Gubernur Kita, Perspektif Wimar, Wimar Live, hingga Talk Indonesia yang berbahasa Inggris.
Dikutip dari laman Perspektif Online yang diampunya, Wimar Witoelar dilahirkan pada 14 Juli 1945 di Padalarang, Jawa Barat. Wimar adalah bungsu dari lima bersaudara.
Wimar Witoelar pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar MBA dari George Washington University di Washington, AS. Ia juga sempat menjadi dosen di ITB pada 1975-1981.
Sejak masih mahasiswa Wimar Witoelar sudah dikenal sebagai sosok yang mandiri dan vokal. Dia pernah menjabat Ketua Presidium KAMI Komisariat ITB Bandung berbarengan Adi Sasono dari HMI.
Wimar Witoelar kemudian dikenal secara luas oleh publik berkat acara bincang-bincang di televisi bernama ‘Perspektif’ (1994). Acara tersebut kemudian dilarang mengudara oleh pemerintahan Presiden Suharto.
Tak lama kemudian Wimar Witoelar muncul kembali dalam acara bincang-bincang hiburan bernama ‘Selayang Pandang’ (1997-2000) di mana ia memenangkan tiga penghargaan televisi nasional berturut-turut, satu sebagai runner-up dan dua kali sebagai Pembawa Acara Talk Show Pria Paling Populer.
Wimar Witoelar kemudian juga dikenal sebagai aktivis politik selama tahun-tahun terakhir Soeharto. Setelah Soeharto lengser, Wimar Witoelar direkrut sebagai Kepala Juru Bicara Presiden untuk Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Setelah tak menjabat Jubir Presiden, Wimar Witoelar bergerak penuh di sektor swasta. Ia masih memegang posisi sebagai Adjunct Professor dalam Jurnalisme dan Hubungan Masyarakat dari Deakin University di Melbourne, Australia.
Wimar juga telah menulis banyak artikel dan sering dikutip dalam Time, Newsweek, The International Herald Tribune, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, The Straits Times, Sydney Morning Herald, dan Australian Financial Review.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
