Kabar Duka, Maestro Lukis Indonesia Srihadi Sudarsono Meninggal Dunia
Jakarta – Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah berpulang pagi ini maestro lukis Indonesia, Prof. Srihadi Sudarsono, di kediaman beliau Jl. Ciumbuleuit no 173 Bandung, Sabtu 26 Februari 2022 Jam 05.15 WIB. Pria yang berumur 91 tahun ini, merupakan dosen FSRD Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Rencananya pelepasan jenazah almarhum ke pemakaman akn dilangsungkan di Aula Timur ITB. Sebelumnya jenazah almarhum akan disholatkan di Masjid Salman, ITB.
Untuk diketahui, Srihadi Sudarsono merupakan tokoh yang mendesain lambang ITB yang terpampang hingg saat ini. Peristiwa ini diceritakan dalam buku Aura Biru – Catatan Para Pelaku Sejarah ITB yang diterbitkan oleh ITB pada tahun 2009 bertepatan dengan Dies Emas 50 Tahun ITB.
Buku tersebut memuat cerita-cerita dari para civitas akademika ITB tempo dulu yang menjadi pelaku sejarah secara langsung di ITB. Cerita khusus terkait lambang ITB sendiri bisa ditemukan dalam tulisan berjudul “Nostalgia Kampus ITB, Dalam Lima Aura Warna” karya A.D. Pirous, seniman masyhur itu.
A.D. Pirous mendapat cerita dari (alm) Ahmad Sadali, yang mendapatkan cerita tersebut dari (alm) Prof. S. Soemardja, tokoh legenda Seni Rupa ITB dan Indonesia.
Pirous menceritakan bahwa para guru besar saat itu berjalan-jalan di sekitar kampus untuk mencari ide. Mereka di antaranya terdiri dari sosok-sosok masyhur lainnya seperti Prof. Ir. Soetedjo, Prof. S. Soemardja, Prof. Soemono, dan Prof. Ir. R.O. Kosasih.
Sayangnya mereka tak kunjung mendapatkan inspirasi meskipun telah berkeliling dan memperhatikan satu demi satu bangunan yang sudah berdiri di kampus sambil mengkaji sejarah awal berdirinya kampus itu.
Inspirasi itu kemudian datang dari dua buah patung Ganesha kecil yang dipasang di bawah jam gerbang kampus di sisi yang menghadap ke depan.
Patung tersebut merupakan temuan dari penggalian di situs-situs candi di Jawa Tengah oleh para arkeolog asing beberapa tahun silam. Konon patung tersebut masih berada di kampus ITB kala itu karena belum ikut didaftarkan di Museum Gajah di Jakarta.
Para guru besar itu pun bersepakat untuk mengembangkan lambang ITB dari patung Ganesha tersebut. Maka ditugaskanlah Srihadi Sudarsono, pelukis dari Seni Rupa ITB, untuk mendesain lambang perguruan tinggi yang baru dengan dibantu oleh beberapa asisten. Hasilnya terciptalah lambang ITB yang bentuknya masih lestari sampai sekarang.
Biografi
Prof. Kanjeng Raden Haryo Tumenggung (KRHT) H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, MA (lahir 04 Desember 1931) adalah seorang pelukis Indonesia yang karyanya banyak diburu kolektor dalam dan luar negeri. Ia menikah dengan Farida Srihadi, seorang pelukis ulung yang belajar di ITB, serta di luar negeri di Belanda dan Inggris.
Prof. KRHT H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, MA pernah diangkat menjadi anggota Tentara Pelajar pada rentang tahun 1945 hingga 1948 sebagai wartawan pelukis yang menciptakan poster-poster untuk Balai Penerangan Divisi IV BKR/TKR/TNI di Solo. Karier militernya berakhir tahun 1948 ketika terjadi rasionalisasi dengan pangkat sersan mayor dan bersekolah lagi di SMA II Surakarta.
Pada periode 1947-1952 bergabung dalam Seniman Indonesia Muda di Solo dan Yogyakarta; sejak awal berdiri tahun 1950, sebagai anggota aktif dalam pembentukan Himpunan Budaya Surakarta di Solo. Juga aktif mengikuti pameran-pameran seni rupa di Solo dan Yogyakarta.
Pada tahun 1952 ia mulai memasuki pendidikan seni di Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung). Pada tahun 1955, ia juga menciptakan logo Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR). Logo berbentuk sebuah palette dengan kata-kata “SENI RUPA BANDUNG” dengan lambang Universitas Indonesia. Setelah Maret 1959, bentuk Ganesha menggantikan logo UI di palette tersebut.
Ia lulus sebagai sarjana seni rupa dan diwisuda pada hari Sabtu, 28 Februari 1959, tepat dua hari sebelum Institut Teknologi Bandung diresmikan (Senin, 2 Maret 1959).
Pada tahun 1960 Srihadi mendapatkan beasiswa dari ICA untuk belajar di AS untuk melanjutkan kuliah di Ohio State University hingga mendapat gelar master of art pada tahun 1962.
Ia menikah dengan Dra Siti Farida Nawawi dan memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki, yaitu Tara Farina, MSc, Rati Farini, SH, LLM, dan Tri Krisnamurti Syailendra.
Pada tanggal 1 Mei 1969 ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatannya sebagai guru besar Seni Rupa pada tanggal 1 Desember 1992, sedangkan masa purnabakti sebagai PNS sejak tanggal 1 Januari 2007.
Selain sebagai pelukis, ia juga mengajar sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung dan Institut Kesenian Jakarta.
Karakteristik karya
Karya Srihadi Soedarsono memiliki proses yang panjang dan berkelanjutan. Karya awal sangat dipengaruhi hasil pendidikan, yaitu geometris sintetik. Pada tahun 1960 mulai menuju eksperimentasi pada bentuk abstrak lewat tempelan potongan kertas dan spontanitas warna. Memasuki 1970 cenderung impresionis lewat cat air dan ekpresionis lewat cat miyak dan sering memasukkan unsur simbolis dalam lukisannya.
Terakhir karyanya muncul dalam bentuk simplifikasi dengan garis horison yang kuat, selain juga lukisan figur-figur puitis yang terinspirasi ajaran Zen.
Penghargaan
Sebagai pelukis senior dan sangat berdedikasi, ia mendapat banyak penghargaan, antara lain:
Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1971
Cultural Award dari Pemerintah Australia pada tahun 1973
Hadiah terbaik di ajang Biennale Jakarta III Seni Lukis Indonesia pada tahun 1978
Fulbright Grant dari Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1980
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
