Kabar Duka, Maestro Lukis Indonesia Srihadi Sudarsono Meninggal Dunia
Jakarta – Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah berpulang pagi ini maestro lukis Indonesia, Prof. Srihadi Sudarsono, di kediaman beliau Jl. Ciumbuleuit no 173 Bandung, Sabtu 26 Februari 2022 Jam 05.15 WIB. Pria yang berumur 91 tahun ini, merupakan dosen FSRD Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Rencananya pelepasan jenazah almarhum ke pemakaman akn dilangsungkan di Aula Timur ITB. Sebelumnya jenazah almarhum akan disholatkan di Masjid Salman, ITB.
Untuk diketahui, Srihadi Sudarsono merupakan tokoh yang mendesain lambang ITB yang terpampang hingg saat ini. Peristiwa ini diceritakan dalam buku Aura Biru – Catatan Para Pelaku Sejarah ITB yang diterbitkan oleh ITB pada tahun 2009 bertepatan dengan Dies Emas 50 Tahun ITB.
Buku tersebut memuat cerita-cerita dari para civitas akademika ITB tempo dulu yang menjadi pelaku sejarah secara langsung di ITB. Cerita khusus terkait lambang ITB sendiri bisa ditemukan dalam tulisan berjudul “Nostalgia Kampus ITB, Dalam Lima Aura Warna” karya A.D. Pirous, seniman masyhur itu.
A.D. Pirous mendapat cerita dari (alm) Ahmad Sadali, yang mendapatkan cerita tersebut dari (alm) Prof. S. Soemardja, tokoh legenda Seni Rupa ITB dan Indonesia.
Pirous menceritakan bahwa para guru besar saat itu berjalan-jalan di sekitar kampus untuk mencari ide. Mereka di antaranya terdiri dari sosok-sosok masyhur lainnya seperti Prof. Ir. Soetedjo, Prof. S. Soemardja, Prof. Soemono, dan Prof. Ir. R.O. Kosasih.
Sayangnya mereka tak kunjung mendapatkan inspirasi meskipun telah berkeliling dan memperhatikan satu demi satu bangunan yang sudah berdiri di kampus sambil mengkaji sejarah awal berdirinya kampus itu.
Inspirasi itu kemudian datang dari dua buah patung Ganesha kecil yang dipasang di bawah jam gerbang kampus di sisi yang menghadap ke depan.
Patung tersebut merupakan temuan dari penggalian di situs-situs candi di Jawa Tengah oleh para arkeolog asing beberapa tahun silam. Konon patung tersebut masih berada di kampus ITB kala itu karena belum ikut didaftarkan di Museum Gajah di Jakarta.
Para guru besar itu pun bersepakat untuk mengembangkan lambang ITB dari patung Ganesha tersebut. Maka ditugaskanlah Srihadi Sudarsono, pelukis dari Seni Rupa ITB, untuk mendesain lambang perguruan tinggi yang baru dengan dibantu oleh beberapa asisten. Hasilnya terciptalah lambang ITB yang bentuknya masih lestari sampai sekarang.
Biografi
Prof. Kanjeng Raden Haryo Tumenggung (KRHT) H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, MA (lahir 04 Desember 1931) adalah seorang pelukis Indonesia yang karyanya banyak diburu kolektor dalam dan luar negeri. Ia menikah dengan Farida Srihadi, seorang pelukis ulung yang belajar di ITB, serta di luar negeri di Belanda dan Inggris.
Prof. KRHT H. Srihadi Soedarsono Adhikoesoemo, MA pernah diangkat menjadi anggota Tentara Pelajar pada rentang tahun 1945 hingga 1948 sebagai wartawan pelukis yang menciptakan poster-poster untuk Balai Penerangan Divisi IV BKR/TKR/TNI di Solo. Karier militernya berakhir tahun 1948 ketika terjadi rasionalisasi dengan pangkat sersan mayor dan bersekolah lagi di SMA II Surakarta.
Pada periode 1947-1952 bergabung dalam Seniman Indonesia Muda di Solo dan Yogyakarta; sejak awal berdiri tahun 1950, sebagai anggota aktif dalam pembentukan Himpunan Budaya Surakarta di Solo. Juga aktif mengikuti pameran-pameran seni rupa di Solo dan Yogyakarta.
Pada tahun 1952 ia mulai memasuki pendidikan seni di Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung). Pada tahun 1955, ia juga menciptakan logo Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR). Logo berbentuk sebuah palette dengan kata-kata “SENI RUPA BANDUNG” dengan lambang Universitas Indonesia. Setelah Maret 1959, bentuk Ganesha menggantikan logo UI di palette tersebut.
Ia lulus sebagai sarjana seni rupa dan diwisuda pada hari Sabtu, 28 Februari 1959, tepat dua hari sebelum Institut Teknologi Bandung diresmikan (Senin, 2 Maret 1959).
Pada tahun 1960 Srihadi mendapatkan beasiswa dari ICA untuk belajar di AS untuk melanjutkan kuliah di Ohio State University hingga mendapat gelar master of art pada tahun 1962.
Ia menikah dengan Dra Siti Farida Nawawi dan memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki, yaitu Tara Farina, MSc, Rati Farini, SH, LLM, dan Tri Krisnamurti Syailendra.
Pada tanggal 1 Mei 1969 ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatannya sebagai guru besar Seni Rupa pada tanggal 1 Desember 1992, sedangkan masa purnabakti sebagai PNS sejak tanggal 1 Januari 2007.
Selain sebagai pelukis, ia juga mengajar sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung dan Institut Kesenian Jakarta.
Karakteristik karya
Karya Srihadi Soedarsono memiliki proses yang panjang dan berkelanjutan. Karya awal sangat dipengaruhi hasil pendidikan, yaitu geometris sintetik. Pada tahun 1960 mulai menuju eksperimentasi pada bentuk abstrak lewat tempelan potongan kertas dan spontanitas warna. Memasuki 1970 cenderung impresionis lewat cat air dan ekpresionis lewat cat miyak dan sering memasukkan unsur simbolis dalam lukisannya.
Terakhir karyanya muncul dalam bentuk simplifikasi dengan garis horison yang kuat, selain juga lukisan figur-figur puitis yang terinspirasi ajaran Zen.
Penghargaan
Sebagai pelukis senior dan sangat berdedikasi, ia mendapat banyak penghargaan, antara lain:
Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1971
Cultural Award dari Pemerintah Australia pada tahun 1973
Hadiah terbaik di ajang Biennale Jakarta III Seni Lukis Indonesia pada tahun 1978
Fulbright Grant dari Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1980
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
