Jumlah Penumpang KRL Mendekati Normal, Ini Permintaan Bima Arya ke Menhub dan Gubernur DKI
Bogor – Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (6/7/2020). Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 – 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen,” ungkap Bima Arya.
Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,” terangnya.
“Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya.
“Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.
Menurutnya, bila aktivitas KRL ini sudah tidak rentan, maka gerbong bisa ditambah kapasitasnya.
“Tapi ini perlu kajian akademis juga. Makanya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, akan sering dilakukan tes di sini untuk mengukur kerentanan. Pemkot Bogor gencarkan test swab di Stasiun Bogor untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun. Bila kerentanannya minimal, maka akan segera ditambah kapasitas di dalam gerbong,” tandasnya.
Di tempat yang sama, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan peningkatan kepadatan penumpang sudah terjadi sejka jam 04.30 WIB.
“Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 penumpang dari Bogor, untuk Senin hari ini prediksi kita lebih dari 15.000,” ujar Anne.
Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena banyak aktivitas perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai aktif kembali.
“Kita tanya mereka (penumpang) belum menerapkan pola shifting dan bagaimana pun sebagai pekerja ingin tepat waktu namun diinformasikan kita tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi. Kapasitas angkut kita dengan social distancing adalah hanya 74 penumpang per gerbong. Minggu kemarin kita melayani 400 ribu penumpang, minggu ini kita prediksi naik 8 persen. Dalam keadaan normal kita mampu angkut 1,1 juta penumpang dan kita hampir mendekati normal ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga tampak Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna. Ia menyatakan bahwa antusiasme peningkatan penumpang dibatasi oleh ketentuan aturan.
“Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang,” ujar Yayat.
“Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam,” pungkasnya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
