Juliari: Kemensos Telah Salurkan Anggaran Rp112,7 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial PEN
Jakarta – Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan kementeriannya sudah mengucurkan Rp112,728 triliun atau 87,44 persen dari pagu Rp128,927 triliun untuk program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19.
“Pagu PEN yang ada di Kementerian Sosial Rp128,927 triliun itu sudah terserap sekitar Rp112,728 triliun, artinya yang sisanya itu sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan Desember,” kata Juliari dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/11).
Juliari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.
Total ada 6 program Perlindungan Sosial yang ada di Kemensos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,71 triliun dan sudah terealisasikan 100 persen; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan anggaran Rp43,12 triliun dan telah terealisasi Rp37,31 triliun (86,52 persen); bansos sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,84 triliun dan telah terealisasi Rp5,65 triliun (82,59 persen); bansos tunai dengan anggaran Rp32,4 triliun dan telah terealisasi Rp25,86 triliun (79,8 persen); bansos beras dengan anggaran Rp5,26 triliun dan realisasi Rp3,29 triliun (62,47 persen) serta bansos tunai baik keluarga penerima manfaat sembako non-PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun dan sudah terealisasi seluruhnya.
“Pertama untuk program yang reguler yaitu untuk program keluarga harapan dari target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tercapai untuk seluruh target penerima manfaatnya,” ungkap Juliari.
Kedua, program kartu sembako atau BPNT dengan target 20 juta KPM yang ditingkatkan dari target awal sebanyak 15,2 juta KPM.
“Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Sosial pada Maret untuk memperluas coverage menjadi 20 juta, jadi ada kenaikan 4,8 juta keluarga penerima manfaat dan ini memang baru tercapai 20 juta itu di bulan September,” tambah Juliari.
Menurut Juliari, pada April ada kenaikan indeks besaran BPNT dari yang semulanya Rp150 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat.
“Ini kita akan teruskan tahun depan dengan indeks yang sama untuk seluruh keluarga penerima manfaatnya,” ungkap Juliari.
Program ketiga masuk dalam bantuan khusus yaitu program bantuan sosial sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM.
“Pada April-Juni besarannya Rp600 ribu per keluarga per bulan tapi mulai Juli-Desember nilainya Rp300 ribu per keluarga per bulan karena sudah banyak variasi program perlindungan sosial dan ini berjalan cukup lancar,” tambah Juliari.
Program keempat, adalah bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM ini dan sudah tercapai seluruhnya.
“Ini kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan bank-bank himbara. Sama seperti bansos sembako Jabodetabek di gelombang pertama indeksnya Rp600 ribu sementara di gelombang kedua dari Juli-Desember memang ada penyesuaian menjadi Rp300 ribu,” ungkap Juliari.
Kelima adalah bansos beras bagi keluarga penerima PKH yaitu 10 juta KPM yang dimulai pada Agustus 2020 dengan target 3 bulan dengan menyalurkan 450 ribu ton.
“Yang mendapatkan beras ini hanya penerima PKH karena dia tidak mendapatkan BPNT tapi kita berikan beras kerja sama dengan Bulog. Ini sudah selesai per bulan ini, memang lebih cepat sedikit dari target yaitu Rp5,26 triliun dengan realisasi Rp3,29 triliun sisanya hanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sebenarnya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran berasnya,” jelas Juliari.
Program keenam, adalah bansos tunai untuk keluarga penerima BPNT tapi bukan penerima PKH.
“Kalau yang tadi tadi adalah penerima manfaat PKH saja diberikan beras, yang ini adalah yang tidak dapat PKH kita berikan uang tunai Rp500 ribu per keluarga sekali transfer, sudah dieksekusi di September melalui bank himbara, sehingga anggarannya sudah terserap dan sudah dibayarkan juga ke seluruh keluarga penerima manfaat,” tambah Juliari.
Sejumlah program tersebut menurut Juliari juga akan diteruskan hingga 2021.
“Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021 baik yang sifatnya reguler, yaitu PKH dan BPNT tentunya sepanjang tahun Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama, namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari-Juni 2021 saja,” kata Juliari.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
