Jubir Covid-19: Kasus 25 Meninggal, WNA Masuk RS dengan Sakit Diabetes, Hipertensi, dan Penyakit Paru
Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Penanganan Wabah Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa pada Rabu (11/3) dini hari sekitar pukul 02.00 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia, sebelum masuk rumah sakit warga negara asing (WNA) tersebut sudah dalam keadaan sakit berat yang dideritanya.
“Memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya di antaranya adalah diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/3).
Pasien ini, menurut Dirjen P2P, adalah seorang perempuan usianya 53 tahun dan merupakan Warga Negara Asing (WNA). Ia menambahkan bahwa Kedutaan Besar dan lainnya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses pengiriman kembali jenazahnya ke negaranya, dan selama perawatan didampingi oleh suaminya.
“Pasien 06 dan pasien 14 ini sudah dua kali diperiksa dan negatif. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self isolated, artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya,” tambah Jubir Covid-19.
Hal ini, menurut Dirjen P2P, bukan sesuatu yang mudah karena harus disampaikan betul meskipun sudah negatif masih berharap yang bersangkutan berhati-hati. Saat ini, menurut Dirjen P2P, kondisinya baik tidak ada keluhan apapun dan sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan supaya dikembalikan.
“Tentunya di dalam self isolated ini mereka harus tetap menggunakan masker, menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama, mengurangi aktivitas di luar rumah terutama yang terkait dengan aktivitas untuk bertemu dengan orang lain. Ini yang kita lakukan,” ujarnya.
Sementara untuk pasien yang lain, menurut Dirjen P2P, kondisinya semakin membaik. Ia berharap tidak berapa lama lagi akan banyak lagi yang menuju ke negatif dan bisa dipulangkan.
“Kemudian tracing tetap kita jalankan dan kita menemukan beberapa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) baru dari hasil tracing kita dan sudah kita kirimkan spesimennya ke laboratorium dan sduah dilakukan pemeriksaan. Kita berharap siang ini kami sudah mendapatkan hasilnya dari periksaan laboratorium setidak-tidaknya adalah pemeriksaan yang pertama,” jelas Yuri panggilan dekat Achmad Yurianto.
Beberapa PDP yang sudah dilakukan observasi dalam beberapa hari terakhir, lanjut Yuri, ternyata diyakini dari beberapa kali pemeriksaan hasilnya tetap negatif, keluhannya juga tidak ada maka banyak yang sudah di pulangkan juga.
“Dan kita minta mereka untuk melaksanakan self isolated dan tetap di dalam pantauan dinas kesehatan setempat,” tambahnya. Kendala dalam tracing, menurut Jubir Covid-19, di antaranya adalah sering kali pasien yang sudah jelas-jelas positif tidak mampu mengingat dengan baik dalam 14 hari terakhir ketemu siapa dan dimana sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah.
“Oleh karena itu tetap kita akan melakukan ini tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya dan memberikan edukasi semaksimal mungkin agar mereka tetap merespons ini dengan sikap yang hati-hati tetapi tidak panik,” imbuh Dirjen P2P.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
