‘Jokowinomics : Sebuah Paradigma Kerja’ Kiat Ekonomi Jokowi Membobol Hambatan Fiskal dan Geografis
Jakarta – Pada acara peluncuran buku ‘Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja’, pada Rabu (25/10/2017) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerataan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif serta infrastruktur sebagai tiga pilar yang menopang paradigma Jokowinomics.
Menkeu mengemukakan fokus utama pemerataan berkeadilan, ada pada pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. “Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menambahkan Presiden Jokowi selalu menekankan jajarannya untuk memacu penguatan ekspor dengan cara mencari pasar yang nontradisional dengan komoditas yang lebih bernilai tambah dan inovatif.
Faktor kedua, Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah juga memerhatikan pada sisi permintaan. Untuk itu, dia menyatakan pemerintah sigap menangani ketika ada persepsi bahwa daya beli turun. “Begitu muncul persepsi daya beli turun. Masyarakat membutuhkan konfidensi dan kepastian untuk melakukan belanja,” tuturnya.
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sri Mulyani memaparkan, Pemerintah berkeinginan untuk membuat masyarakat berada pada level of playing field dan kesetaraan kesempatan. “Ini yang membuat saya sangat terhormat ketika bergabung dengan pemerintahan ini ketika Presiden meminta. Itu ngeklik dengan tujuan profesional saya sebagai pribadi,” akunya.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur merupakan cara dari paradigma Jokowinomics adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pasalnya, Infrastruktur tidak hanya mengurangi kesenjangan, tapi untuk kesatuan RI tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga ekonomi dan sosial. Manusia Indonesia, ungkapnya, tidak mungkin punya perasaan bersatu kalau tidak tersambung dari sisi infrastruktur.
“Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kalau orang tidak pernah pergi ke luar pulaunya karena mahal. Ini intangible, dan sekarang menjadi riil. Indonesia telah menjadi bagian dari saya,” kata Menkeu.
Sri Mulyani juga menekankan, apabila melihat proyek strategis nasional (PSN), itu hampir merata di seluruh Indonesia dari segi jumlah proyek dan nilai investasi. “Dua hal yang harus ada untuk menopang negara adalah manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik,” ujarnya. Tanpa itu, sambung Sri Mulyani, mustahil negara bisa bersaing di level global.
Sementara itu, Komisaris PT Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menjabarkan, berbagai tantangan strategi pembangunan Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran buku tersebut. “Jokowi melihat tantangan itu terletak pada fakta negara hanyalah salah satu entitas atau aktor dalam struktur mekanisme pasar. Di dalam struktur itu, bukan saja terdapat aneka aktor, tetapi juga otonom,” ujar Fachry di sela-sela peluncuran buku tersebut di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (25/10/2017).
Menurutnya, pembahasan mengenai mesin pembangunan di buku tersebut mencerminkan definisi Jokowi atas tantangan dan responsnya. Usahanya melakukan deregulasi yang terefleksi dalam paket-paket ekonomi pmemperlihatkan kesadaran penuh Jokowi atas kekuatan aktor-aktor dalam struktur pasar itu.
“Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses dan distribusi kesempatan. Wujud tantangan ini tentu bersegi banyak. Akan tetapi, menurut saya, intinya adalah inflasi. Secara langsung atau tidak, inflasi melambbangkan akutnya fenomena kesenjangan di Indoensia,” lanjut Fachry.
Dengan inflasi yang merajalela dan berlangsung dalam waktu menahun, kelompok-kelompok masyarakat lemah ekonomi secara struktural telah terampas hak-haknya terhadap akses kemakmuran dan kesempatan masuk ke dalam arus mobilitas vertikal. “Saya kira inilah tantangan-tantangan yang didefinisikan Jokowi, maka buku ini sangat tepat membahas secara khusus tentang pembangunan infrastruktur dan tol laut di dalamnya. Secara jargon, keduanya dirumuskan sebagai ‘membangun dari pinggiran,’ tuturnya.
Tapi, lanjut Fachry, secara konseptual keduanya adalah big bang untuk menghancurkan hambatan-hambatan fiskal dan geografis yang menjadi kendala utama masyarakat miskin dan terisolasi dalam mengatasi masalah kesenjangan.
Dengan membangun infrastruktur dan tol laut secara masif, negara hadir di wilayah-wilayah yang selama ini tak terjangkau barang dan jasa. “Ini secara teoritis melahirkan efek berganda.”
Secara umum, Fachry menilai, Jokowinomics jauh lebih kompleks dibanding dengan pola pembangunan pada era Orde Baru. Secara politik, Jokowi justru harus mampu menolong diri sendiri sambil memimpin jalannya pembangunan ekonomi.
Sebab, disamping tak mempunyai partai sendiri, Jokowi tidak bisa mengendalikan militer secara total. Kedua syarat ini hanya dimiliki rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan merupakan fondasi kuat bagi penciptaan kestabilan politik. Dalam posisi inilah, menurut Fachry, negara pada masa Orde Baru justru mampu mengontrol distribusi investasi modal aktor-aktor global sekalipun.
“Maka, Jokowinomics harus diartikulasikan dalam struktur kekuasaan yang sangat terpencar-pencar, baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” ujar Fachry. Dalam situasi kompleks semacam itu, lanjutnya, perkembangan positif ekonomi Indonesia sebagai hasil penerapan tiga tahun Jokowinomics harus diapresiasi.
“Efek tindakan big bang dalam ekonomi pembangunan infrastruktur, pengembangan tol laut, dan paket-paket ekonomi pembangunan infrastruktur pengembangan tol laut dan paket-paket ekonomi mulai terasa dewasa ini. Dan, sekali lagi, secara teoritis akan terlihat lebih nyata dalam dua tahun mendatang,” pungkas Fachry.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
