‘Jokowinomics : Sebuah Paradigma Kerja’ Kiat Ekonomi Jokowi Membobol Hambatan Fiskal dan Geografis
Jakarta – Pada acara peluncuran buku ‘Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja’, pada Rabu (25/10/2017) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerataan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif serta infrastruktur sebagai tiga pilar yang menopang paradigma Jokowinomics.
Menkeu mengemukakan fokus utama pemerataan berkeadilan, ada pada pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. “Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menambahkan Presiden Jokowi selalu menekankan jajarannya untuk memacu penguatan ekspor dengan cara mencari pasar yang nontradisional dengan komoditas yang lebih bernilai tambah dan inovatif.
Faktor kedua, Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah juga memerhatikan pada sisi permintaan. Untuk itu, dia menyatakan pemerintah sigap menangani ketika ada persepsi bahwa daya beli turun. “Begitu muncul persepsi daya beli turun. Masyarakat membutuhkan konfidensi dan kepastian untuk melakukan belanja,” tuturnya.
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sri Mulyani memaparkan, Pemerintah berkeinginan untuk membuat masyarakat berada pada level of playing field dan kesetaraan kesempatan. “Ini yang membuat saya sangat terhormat ketika bergabung dengan pemerintahan ini ketika Presiden meminta. Itu ngeklik dengan tujuan profesional saya sebagai pribadi,” akunya.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur merupakan cara dari paradigma Jokowinomics adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pasalnya, Infrastruktur tidak hanya mengurangi kesenjangan, tapi untuk kesatuan RI tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga ekonomi dan sosial. Manusia Indonesia, ungkapnya, tidak mungkin punya perasaan bersatu kalau tidak tersambung dari sisi infrastruktur.
“Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kalau orang tidak pernah pergi ke luar pulaunya karena mahal. Ini intangible, dan sekarang menjadi riil. Indonesia telah menjadi bagian dari saya,” kata Menkeu.
Sri Mulyani juga menekankan, apabila melihat proyek strategis nasional (PSN), itu hampir merata di seluruh Indonesia dari segi jumlah proyek dan nilai investasi. “Dua hal yang harus ada untuk menopang negara adalah manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik,” ujarnya. Tanpa itu, sambung Sri Mulyani, mustahil negara bisa bersaing di level global.
Sementara itu, Komisaris PT Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menjabarkan, berbagai tantangan strategi pembangunan Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran buku tersebut. “Jokowi melihat tantangan itu terletak pada fakta negara hanyalah salah satu entitas atau aktor dalam struktur mekanisme pasar. Di dalam struktur itu, bukan saja terdapat aneka aktor, tetapi juga otonom,” ujar Fachry di sela-sela peluncuran buku tersebut di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (25/10/2017).
Menurutnya, pembahasan mengenai mesin pembangunan di buku tersebut mencerminkan definisi Jokowi atas tantangan dan responsnya. Usahanya melakukan deregulasi yang terefleksi dalam paket-paket ekonomi pmemperlihatkan kesadaran penuh Jokowi atas kekuatan aktor-aktor dalam struktur pasar itu.
“Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses dan distribusi kesempatan. Wujud tantangan ini tentu bersegi banyak. Akan tetapi, menurut saya, intinya adalah inflasi. Secara langsung atau tidak, inflasi melambbangkan akutnya fenomena kesenjangan di Indoensia,” lanjut Fachry.
Dengan inflasi yang merajalela dan berlangsung dalam waktu menahun, kelompok-kelompok masyarakat lemah ekonomi secara struktural telah terampas hak-haknya terhadap akses kemakmuran dan kesempatan masuk ke dalam arus mobilitas vertikal. “Saya kira inilah tantangan-tantangan yang didefinisikan Jokowi, maka buku ini sangat tepat membahas secara khusus tentang pembangunan infrastruktur dan tol laut di dalamnya. Secara jargon, keduanya dirumuskan sebagai ‘membangun dari pinggiran,’ tuturnya.
Tapi, lanjut Fachry, secara konseptual keduanya adalah big bang untuk menghancurkan hambatan-hambatan fiskal dan geografis yang menjadi kendala utama masyarakat miskin dan terisolasi dalam mengatasi masalah kesenjangan.
Dengan membangun infrastruktur dan tol laut secara masif, negara hadir di wilayah-wilayah yang selama ini tak terjangkau barang dan jasa. “Ini secara teoritis melahirkan efek berganda.”
Secara umum, Fachry menilai, Jokowinomics jauh lebih kompleks dibanding dengan pola pembangunan pada era Orde Baru. Secara politik, Jokowi justru harus mampu menolong diri sendiri sambil memimpin jalannya pembangunan ekonomi.
Sebab, disamping tak mempunyai partai sendiri, Jokowi tidak bisa mengendalikan militer secara total. Kedua syarat ini hanya dimiliki rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan merupakan fondasi kuat bagi penciptaan kestabilan politik. Dalam posisi inilah, menurut Fachry, negara pada masa Orde Baru justru mampu mengontrol distribusi investasi modal aktor-aktor global sekalipun.
“Maka, Jokowinomics harus diartikulasikan dalam struktur kekuasaan yang sangat terpencar-pencar, baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” ujar Fachry. Dalam situasi kompleks semacam itu, lanjutnya, perkembangan positif ekonomi Indonesia sebagai hasil penerapan tiga tahun Jokowinomics harus diapresiasi.
“Efek tindakan big bang dalam ekonomi pembangunan infrastruktur, pengembangan tol laut, dan paket-paket ekonomi pembangunan infrastruktur pengembangan tol laut dan paket-paket ekonomi mulai terasa dewasa ini. Dan, sekali lagi, secara teoritis akan terlihat lebih nyata dalam dua tahun mendatang,” pungkas Fachry.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
