Connect with us

CEO Alvara: Jokowi-Ma’ruf Bakal Raih Kemenangan Mutlak di Jateng dan Jatim

Kemenangan mutlak
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin(Foto: Ist)

Jakarta – CEO Lembaga Alvara Research Center, Hasanuddin Ali memprediksi, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bakal meraih kemenangan mutlak di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) di Pilpres 2019 ini.

“Jateng dan Jatim itu saya kira sudah hampir mutlak punya Pak Jokowi,” kata Ali di Jakarta, Jumat (11/).

Baca juga:

Menurutnya, meski pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan ekspansi markas pemenangan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun kata Ali, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap suara Jokowi-Ma’ruf di daerah tersebut.

Ali menyatakan, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Jokowi-Ma’ruf memiliki tradisi yang sangat kuat di dua wilayah itu. Terutama di pelosok Jawa Tengah.

Untuk itu, upaya penetrasi yang dilakukan Prabowo-Sandiaga dengan mendirikan markas di daerah tersebut, menurut Ali, tidak akan berpengaruh banyak suara Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Upaya penetrasi di sana hanya akan mengurangi. Tapi tidak akan bisa unggul di daerah tersebut,” kata dia.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan, Veronica Koman Terancam Masuk DPO

Oleh

Fakta News
Veronica Koman (kanan)

Surabaya – Tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Padahal, hari ini, Rabu (18/9), adalah batas hari terakhir yang diberikan kepolisian kepada Veronica untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menanggapi situasi tersebut Polda Jatim berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Veronica.

“Secepatnya kita tindak lanjuti (penerbitan) DPO-nya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, saat dikonfirmasi.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya masih melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah penerbitan DPO pada Veronica Koman.

“Hari ini masih gelar di Mabes (Polri) untuk menentukan itu (DPO),” kata Luki saat dikonfirmasi.

Secara prosedur, jika Veronica Koman tetap tidak kunjung datang hingga sampai batas waktu yang ditentukan, maka per pukul 00.00 WIB polisi akan menerbitkan DPO.

“Kalau teorinya sampai jam 00.00 WIB (tidak datang). Besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO),” katanya.

Tak hanya DPO, kata Luki, Polri bersama interpol juga akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Perancis. Red notice ini untuk disebar ke 190 negara lainnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terlibat Kasus Makar Rusuh Papua, Ketua KNPB Ditangkap Saat Gunakan Kendaraan Curian

Oleh

Fakta News
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay

Jakarta – Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyebut Agus juga terlibat kasus makar.

“(Dia juga) DPO (daftar pencarian orang) kasus makar kerusuhan di Jayapura,” kata Kamal melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2019.

Kamal mengatakan status DPO tertuang dalam surat Nomor DPO/25/IX/Res.1.24./2019/Dit Reskrimum. Status itu juga tertuang dalam laporan dengan nomor LP/317/IX/Res.1.24/2019/SPKT Polda Papua Tanggal 5 September 2019.

“Agus Kossay diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP,” tegas Kamal.

Agus ditangkap di SPBU Hawai, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa, 17 September 2019, sekitar pukul 17.35 WIB. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat. Ia ditangkap bersama rekannya saat mengendarai motor yang dicurinya.

“Tim mengamankan pelaku dan rekannya bersama barang bukti sepeda motor ke Mapolda Papua untuk proses hukum lebih lanjut,” sambung Kamal.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi dalang kerusuhan di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.

“Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.

Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.

“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka Dugaan Suap Dana Hibah KONI

Oleh

Fakta News
Liga Indonesia
Menpora Imam Nahrawi

Jakarta – KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Dia diduga menerima total suap Rp 26,5 miliar.

“Dalam rentang 2014-2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar,” kata Wakil Ketua Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Dia mengatakan Imam juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018. Total dugaan penerimaan 26,5 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar,” ujar Alexander.

Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.

“Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora,” ucapnya.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Baik Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dalam pengadilan, dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny.

Sedangkan 3 orang lainnya, yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya