Jokowi: Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sangat Penting
Salatiga – Presiden Joko Widodo hari ini, Senin, 25 September 2017, mengunjungi dan bersilaturahmi dengan para petani yang tergabung dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT). Pertemuan tersebut dilangsungkan di Kantor Pusat SPPQT di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam acara tersebut, Presiden berkesempatan untuk memberikan sambutan dan menyatakan sukacita untuk dapat bertemu dengan para petani yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
“Bertemu dengan Bapak/Ibu petani merupakan kehormatan bagi saya karena kalau bukan karena petani kita ini mau makan apa? Bangsa ini mau makan apa? Negara mana pun pasti membutuhkan makan dan orang di mana pun pasti juga butuh makan. Bahkan ke depan urusan pangan akan menjadi rebutan di seluruh negara mana pun,” ujarnya di awal sambutan.
Kesejahteraan petani merupakan salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo belakangan ini menyampaikan pandangannya bahwa peningkatan kesejahteraan petani salah satunya dapat dilakukan dengan mengelompokkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga dapat memiliki nilai tambah dan lebih efisien dalam bekerja. Hal itu kembali disampaikannya dalam pertemuan dengan SPPQT kali ini.
“Petani itu akan meningkat kesejahteraannya kalau tidak hanya berkutat di sisi produksi saja. Sebetulnya keuntungan terbesar dari pertanian itu berada pada proses bisnisnya, proses agrobisnisnya,” ia menegaskan.
SPPQT sendiri dalam operasinya sudah mengarah pada pengelompokan petani sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden. Untuk memajukan kesejahteraan para petani lokal, SPPQT di antaranya melakukan sebuah program yang mereka sebut dengan “jemaah produksi”. Program tersebut dilakukan dengan mengaryakan sumber daya manusia di sekitarnya untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Cara tersebut dapat terselenggara dengan asistensi dari Kementerian Tenaga Kerja.
“Qaryah Thayyibah sudah betul mengonsolidasikan petani dalam sebuah kelompok besar. Di situ ada jemaah produksi juga sudah betul. Tetapi sekali lagi yang dikerjakan itu bukan hanya menanam, mencari benih, dan memupuknya. Justru keuntungan yang paling besar itu ada setelah pascapanen. Setelah panen itu yang besar untungnya sehingga kalau sudah mengonsolidasikan dalam sebuah organisasi ini akan lebih memudahkan,” Presiden mengingatkan.
Kelompok besar para petani tersebut nantinya diharapkan untuk dapat membuat para petani yang berada di bawahnya menjadi lebih mandiri. Segala kebutuhan yang terkait dengan pertanian dapat dipenuhi dan diproduksi sendiri oleh kelompok besar itu.
“Sehingga yang namanya menyiapkan pupuk itu bisa dilakukan sendiri. Bisa membuat pabrik pupuk dalam skala petani. Kemudian, dari sisi panen dan penggilingan, ini juga harus dikerjakan bersama-sama. Memiliki unit penggilingan padi sendiri. Memiliki perontok padi juga sendiri sehingga kita tidak kehilangan karena perontok dan penggiling padinya masih tradisional seperti yang lalu-lalu,” tambahnya.
Selain itu, hal lainnya yang patut diberikan perhatian khusus ialah mengenai pengemasan produk. Ia kemudian mencontohkan produk pertanian dari Sukabumi yang dikemas dengan sangat baik. Kepala Negara memiliki harapan SPPQT dapat mengikuti langkah tersebut karena kemasan yang baik dapat mempermudah produk-produk lokal untuk dapat bersaing di pasar ekspor.
“Ini yang tadi disampaikan, yang di Sukabumi. Ini produksi dari petani-petani yang sudah berkonsolidasi dalam kelompok besar, punya penggilingan modern, dan punya kemasan seperti ini. Kalau pasar dalam negeri sudah terpenuhi, ekspor dengan kemasan seperti ini bakal mudah sekali,” ucap Presiden.
Sebelumnya diketahui, saat meninjau geliat usaha BUMR Pangan Milik Koperasi Arrahmah, di Sukabumi, pada 1 September 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi usaha yang dirintis koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Arrahmah telah menerapkan teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi pertanian.
Penerapan teknologi yang dilakukan tersebut salah satunya dengan memanfaatkan _drone_ untuk memeriksa keadaan tanaman padi dan juga aplikasi digital dalam perawatan tanaman. Padi yang dihasilkan kemudian diproses menjadi beras dan dikemas dengan apik. Setelahnya, selain mendistribusikan beras langsung kepada toko retail, distribusi juga dilakukan menggunakan sistem daring langsung kepada pelanggan.
“Saya berharap Qaryah Thayyibah bisa melakukan itu. Saya beri waktu dua tahun. Masalahnya apa bisa bisiki saya. Kalau saya bisa memberikan solusi akan saya berikan,” ia melanjutkan.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Pertimbangan SPPQT Bahruddin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
