Connect with us
Ketahanan Pangan

Jokowi: Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sangat Penting

Salatiga – Presiden Joko Widodo hari ini, Senin, 25 September 2017, mengunjungi dan bersilaturahmi dengan para petani yang tergabung dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT). Pertemuan tersebut dilangsungkan di Kantor Pusat SPPQT di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam acara tersebut, Presiden berkesempatan untuk memberikan sambutan dan menyatakan sukacita untuk dapat bertemu dengan para petani yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Bertemu dengan Bapak/Ibu petani merupakan kehormatan bagi saya karena kalau bukan karena petani kita ini mau makan apa? Bangsa ini mau makan apa? Negara mana pun pasti membutuhkan makan dan orang di mana pun pasti juga butuh makan. Bahkan ke depan urusan pangan akan menjadi rebutan di seluruh negara mana pun,” ujarnya di awal sambutan.

Kesejahteraan petani merupakan salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo belakangan ini menyampaikan pandangannya bahwa peningkatan kesejahteraan petani salah satunya dapat dilakukan dengan mengelompokkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga dapat memiliki nilai tambah dan lebih efisien dalam bekerja. Hal itu kembali disampaikannya dalam pertemuan dengan SPPQT kali ini.

“Petani itu akan meningkat kesejahteraannya kalau tidak hanya berkutat di sisi produksi saja. Sebetulnya keuntungan terbesar dari pertanian itu berada pada proses bisnisnya, proses agrobisnisnya,” ia menegaskan.

SPPQT sendiri dalam operasinya sudah mengarah pada pengelompokan petani sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden. Untuk memajukan kesejahteraan para petani lokal, SPPQT di antaranya melakukan sebuah program yang mereka sebut dengan “jemaah produksi”. Program tersebut dilakukan dengan mengaryakan sumber daya manusia di sekitarnya untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Cara tersebut dapat terselenggara dengan asistensi dari Kementerian Tenaga Kerja.

“Qaryah Thayyibah sudah betul mengonsolidasikan petani dalam sebuah kelompok besar. Di situ ada jemaah produksi juga sudah betul. Tetapi sekali lagi yang dikerjakan itu bukan hanya menanam, mencari benih, dan memupuknya. Justru keuntungan yang paling besar itu ada setelah pascapanen. Setelah panen itu yang besar untungnya sehingga kalau sudah mengonsolidasikan dalam sebuah organisasi ini akan lebih memudahkan,” Presiden mengingatkan.

Kelompok besar para petani tersebut nantinya diharapkan untuk dapat membuat para petani yang berada di bawahnya menjadi lebih mandiri. Segala kebutuhan yang terkait dengan pertanian dapat dipenuhi dan diproduksi sendiri oleh kelompok besar itu.

“Sehingga yang namanya menyiapkan pupuk itu bisa dilakukan sendiri. Bisa membuat pabrik pupuk dalam skala petani. Kemudian, dari sisi panen dan penggilingan, ini juga harus dikerjakan bersama-sama. Memiliki unit penggilingan padi sendiri. Memiliki perontok padi juga sendiri sehingga kita tidak kehilangan karena perontok dan penggiling padinya masih tradisional seperti yang lalu-lalu,” tambahnya.

Selain itu, hal lainnya yang patut diberikan perhatian khusus ialah mengenai pengemasan produk. Ia kemudian mencontohkan produk pertanian dari Sukabumi yang dikemas dengan sangat baik. Kepala Negara memiliki harapan SPPQT dapat mengikuti langkah tersebut karena kemasan yang baik dapat mempermudah produk-produk lokal untuk dapat bersaing di pasar ekspor.

“Ini yang tadi disampaikan, yang di Sukabumi. Ini produksi dari petani-petani yang sudah berkonsolidasi dalam kelompok besar, punya penggilingan modern, dan punya kemasan seperti ini. Kalau pasar dalam negeri sudah terpenuhi, ekspor dengan kemasan seperti ini bakal mudah sekali,” ucap Presiden.

Sebelumnya diketahui, saat meninjau geliat usaha BUMR Pangan Milik Koperasi Arrahmah, di Sukabumi, pada 1 September 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi usaha yang dirintis koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Arrahmah telah menerapkan teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi pertanian.

Penerapan teknologi yang dilakukan tersebut salah satunya dengan memanfaatkan _drone_ untuk memeriksa keadaan tanaman padi dan juga aplikasi digital dalam perawatan tanaman. Padi yang dihasilkan kemudian diproses menjadi beras dan dikemas dengan apik. Setelahnya, selain mendistribusikan beras langsung kepada toko retail, distribusi juga dilakukan menggunakan sistem daring langsung kepada pelanggan.

“Saya berharap Qaryah Thayyibah bisa melakukan itu. Saya beri waktu dua tahun. Masalahnya apa bisa bisiki saya. Kalau saya bisa memberikan solusi akan saya berikan,” ia melanjutkan.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Pertimbangan SPPQT Bahruddin.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya