Jokowi dan Lee Hsien Long Tandatangani Kesepakatan, Fokus Kerjasama Bidang Ekonomi Digital
Singapura – Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Kamis, 7 September 2017, di Singapura berlanjut di The Istana, yang merupakan tempat tinggal dan kantor resmi Perdana Menteri Singapura. Sekira pukul 10.30 Waktu Setempat (WS), Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat tua tiba di The Istana.
Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong. Sesaat setelah memasuki The Istana, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengisi buku tamu dan berfoto bersama PM Lee. Kemudian keduanya menuju lantai 2 The Istana guna melakukan pertemuan tete-a-tete atau pertemuan empat mata. Setelahnya, Presiden Jokowi dan PM Lee melanjutkan pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara.
Sejumlah kesepakatan kerja sama di berbagai bidang berhasil dicapai oleh kedua negara dalam pertemuan tersebut yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama, yaitu:
- Kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasional antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura Ong Ye Kung;
- Kerja sama bidang pendidikan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Dasar) Singapura Ng Chee Meng;
- Kerja sama bidang pendidikan tinggi antara Menteri Riset Tenologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura Ong Ye Kung;
- Kerja sama pengelolaan risiko bencana antara Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Komisioner Pasukan Pertahanan Sipil Singapura Eric Yap.
Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama, Presiden Jokowi dan PM Lee memberikan pernyataan pers bersama. Dalam pernyataan persnya Presiden Joko Widodo merasa gembira dengan hasil pembahasan kerja sama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana.
Di awal pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia dan Singapura. “Tahun ini kita merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kita. Singapura telah menjadi mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Demikian juga Indonesia untuk Singapura,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meyakini pembentukan ‘Indonesia-Singapore Business Council’ pada bulan Juli lalu akan semakin meningkatkan hubungan antar pebisnis kedua negara. Di samping itu, tahun 2017 juga merupakan tahun yang tak kalah istimewa karena bertepatan dengan 50 tahun berdirinya ASEAN. “Indonesia dan Singapura merupakan dua dari lima negara pendiri ASEAN,” katanya.
Presiden juga mengapresiasi ASEAN yang telah mampu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia mendukung Singapura sebagai Ketua ASEAN tahun depan. “Saya telah sampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap keketuaan Singapura kepada PM Lee,” tutur Presiden.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Hal tersebut penting dilakukan agar ASEAN tetap relevan bagi negara anggota dan masyarakatnya serta dapat berkontribusi lebih besar bagi dunia. “Tantangan 50 tahun terakhir telah dapat kita lalui. Tantangan 50 tahun ke depan akan berbeda,” ucap Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi juga menyikapi tentang pertemuannya PM Lee yang menghasilkan kerja sama yang akan dilakukan di masa mendatang, termasuk pengembangan ekonomi digital. “Kerja sama ekonomi digital bukan lagi merupakan opsi, namun sebuah keniscayaan. Ini akan menjadi prioritas bagi Indonesia dan Singapura,” ucap Presiden Jokowi.
Dengan menggabungkan potensi investasi, teknologi dengan talenta serta potensi pasar yang besar, Presiden meyakini jika kerja sama ekonomi digital akan membawa ekonomi Indonesia dan Singapura semakin melompat maju. “Bukan hanya melangkah maju, namun melompat maju,” kata Presiden.
Kepala Negara juga menyebut Batam sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan kerja sama ekonomi digital. Di antaranya pengembangan digital park cluster di Nongsa Batam, pembangunan start-up incubator, program training for trainers baik untuk pekerja IT maupun para dosen. “Selain ekonomi digital, kerja sama pariwisata juga merupakan peluang besar yang belum di optimalkan. Indonesia memiliki obyek wisata yang sangat lengkap, wisata sejarah, budaya, alam, kuliner ataupun belanja. Destinasi baru terus dikembangkan termasuk ‘Ten New Bali’,” tutur Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan PM Lee sepakat meningkatkan kerja sama dan menyinergikan keunggulan yang dimiliki kedua negara di bidang pariwisata. Di antaranya melalui pengembangan destinasi wisata bersama (joint destinations), kerja sama pengoperasian wisata kapal pesiar, pembangunan dermaga kapal pesiar, peningkatan investasi infrastruktur pariwisata, serta kerja sama pengembangan Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).
Sedangkan PM Lee dalam pernyataannya mengatakan bahwa Kawasan Industri Kendal yang diresmikan oleh Presiden Jokowi dan dirinya pada tahun lalu telah berjalan dengan baik. “Menarik sekira 32 penyewa, mendatangkan sekitar USD500 juta untuk investasi, dan menciptakan sekitar 4.000 lapangan pekerjaan. Ada sejumlah rencana mendirikan Politeknik di Kawasan Industri Kendal untuk menciptakan tenaga kerja yang terlatih untuk mendukung proyek-proyek yang ada,” kata PM Lee.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Riset Tenologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gusti Ngurah Swajaya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
