Jogo Tonggo Inovasi Saat Pandemi, Jateng Masuk Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah
Semarang – Pandemi Covid-19 tak membuat Jawa Tengah berhenti berinovasi. Justru, inovasi terus bermunculan sebagai wujud pelayanan pada masyarakat. Salah satunya adalah program Jogo Tonggo. Program yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ini dinilai ampuh mengatasi persoalan masyarakat hingga tingkat bawah.
Menggerakkan kekuatan dari bawah, program ini menjadikan Jawa Tengah sebagai nominasi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 oleh Bappenas.
“Program Jogo Tonggo merupakan respon atas pandemi yang datang tiba-tiba. Saat semua sektor dilemahkan dan anggaran terbatas, tidak mungkin penanganan hanya dilakukan oleh satu lembaga,” kata Ganjar, Jumat (2/4/2021).
Dari situlah ide program Jogo Tonggo muncul. Dengan mengoptimalkan kekuatan terbawah seperti Dasa Wisma, PKK, Linmas dan lainnya, program ini sukses menjadi garda terdepan penanganan pandemi hingga ke pemukiman.
“Tak hanya soal kesehatan, tapi juga pemenuhan pangan. Ada program canthelan, program anak-anak muda menggantungkan bahan makanan di depan rumah-rumah warga saat pandemi. Bahkan turunannya, untuk membeli bahan pokok kita sarankan membeli di warung tetangga. Dengan begitu, masyarakat bisa saling menguatkan secara ekonomi di tengah pandemi,” ujarnya.
Program Jogo Tonggo yang ditempatkan di tingkat rukun warga (RW) itu ternyata sukses. Bahkan dari situ, muncul inovasi lain seperti Jogo Kiai – Jogo Santri di pondok pesantren, Jogo Kerja di kantor dan industri, dan Jogo Sekolah.
“Sebenarnya ini bukanlah cara baru, karena sudah ada di masyarakat selama ini. Pemerintah hanya mendorong agar jalan. Kalau mengandalkan anggaran pemerintah, saya yakin tidak akan cukup. Maka kondisi pandemi ini memacu kami untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif, salah satunya dengan program Jogo Tonggo itu,” pungkasnya.
Inovasi yang ditelurkan Jawa Tengah selama pandemi membuat Jateng masuk nominasi penghargaan pembangunan daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada 2020 lalu, Jateng juga berhasil menjadi provinsi terbaik nasional dalam perencanaan dan pencapaian program terbaik.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menambahkan, inovasi sudah menjadi budaya di Jawa Tengah. Sejak Gubernur Ganjar memimpin, inovasi dan kreasi dalam pelayanan publik serta pemerintahan terus bermunculan.
“Tidak hanya di kami para Aparatur Sipil Negara, Pak Ganjar juga membuka ruang pada masyarakat untuk mengeluarkan inovasi dan kreasi melalui ajang Krenova Jateng. Selama tiga tahun terakhir, tak kurang dari 2.000-an inovasi yang muncul,” katanya.
Bahkan, imbuh Sekda, Pemprov Jateng telah memiliki Perda khusus tentang inovasi ini. Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang inovasi daerah, Pemprov Jateng menjadikan budaya inovasi itu ke dalam sebuah sistem.
“Jadi, inovasi akan terus dilakukan meskipun nanti pemimpinnya sudah berganti. Dengan Perda itu, maka budaya inovasi akan tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Prasetyo membeberkan, banyak inovasi unggulan dari Jawa Tengah. Di antaranya inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang mengelola pemerintahan secara digital. Selain itu, ada pula program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Khusus selama pandemi, ada inovasi data epidemologi melalui website corona.jatengprov.go.id. Website ini muncul sebagai upaya mikrozonasi penanganan Covid-19 agar lebih presisi. Jadi melalui website ini, diketahui berapa tingkat penyebaran Covid-19, daerah mana saja yang merah, kebijakannya seperti apa dan sebagainya,” katanya.
Website corona.jatengprov.go.id ini, menurut Prasetyo, lebih presisi dari data pusat. Seringkali, data epidemologi Jateng berbeda dengan pusat, karena mekanisme pengambilan data yang berbeda.
“Justru data kami yang lebih presisi, karena itu berdasarkan NIK. Jadi tidak mungkin ada dobel data,” tegasnya.
Selain inovasi dalam penanganan epidemologi, ada pula program Jogo Tonggo sebagai upaya menggerakkan kekuatan masyarakat paling bawah untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Program ini diluncurkan sebagai upaya gotong royong di tingkat paling bawah, yakni rukun warga.
“Jogo Tonggo digunakan untuk penanganan kesehatan, ekonomi, sosial, ketahanan pangan, keamanan dan lainnya. Dengan program itu, maka masyarakat bisa saling membantu sesama tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah,” ucapnya.
Tak hanya itu, program-program bantuan pada pelaku UMKM juga dilakukan. Selain bantuan stimulan berupa bahan baku, akses modal dan lainnya, inovasi pemasaran digital juga digencarkan.
“Kami gandeng e-commerce raksasa nasional untuk membantu pemasaran produk UMKM. Selain itu, ada juga program LapakGanjar dan juga UKM Virtual Expo, yang digelar untuk membantu pelaku UMKM bangkit di tengah pandemi,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
