Jemaah Haji Telantar karena Kendala Transportasi, Puan Minta Ada Perbaikan di Situasi Darurat
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa telantarnya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah, usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Ia menekankan, Pemerintah harus memiliki strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji.
“Saya memahami Pemerintah dan petugas haji sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik dan tidak membuat jemaah haji kita kesulitan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/6/2023).
Diketahui, terdapat ribuan jemaah haji Indonesia yang telantar dan tertahan di Muzdalifah dari dinihari sampai sore menunggu bus jemputan untuk ke Mina. Mereka terlihat duduk di tepian jalan terjemur terik matahari, di mana suhu saat itu mencapai 42 derajat celcius tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup.
Puan mengatakan, penyelenggara haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. “Kejadian di Muzdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput jemaah, termasuk untuk makanan. Bagaimana kita mengantisipasi agar dalam kondisi sulit yang tak terhindarkan, jemaah tetap nyaman dan aman,” ucap mantan Menko PMK tersebut.
Puan berharap Pemerintah untuk sigap mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk. Salah satunya adalah kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim haji, serta kondisi perbekalan para jemaah yang menipis pasca wukuf di Arafah.
Arus lalu lintas dari Mekkah ke Mina memang diketahui dalam kondisi padat sehingga membuat bus jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan jemaah. “Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas,” tutur Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut pun menyoroti kuota 30 persen lansia dari total jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut Puan, para jemaah lansia harus mendapat porsi perhatian lebih karena mereka cenderung kesulitan saat menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
“DPR menyadari bahwa kuota haji yang bertambah menambah beban pekerjaan Pemerintah dan petugas haji, jadi harus ada persiapan yang lebih matang. Apalagi haji kali ini banyak lansia. Selain petugas harus diperbanyak, treatment khusus perlu lebih diperhatikan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) per 23 Maret lalu, ada hampir 70 ribu jemaah haji lansia yang diberangkatkan tahun 2023 ini. Di akhir-akhir, Indonesia juga mendapat tambahan kuota jemaah sehingga tahun ini ada 229.000 jemaah yang menunaikan ibadah haji. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 100.000 jemaah.
Belajar dari pengalaman tahun ini, Puan meminta Pemerintah menyiapkan akomodasi serta fasilitas tambahan bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Salah satunya adalah menambah armada transportasi yang ramah bagi kelompok tersebut.
“Di lapangan, saat ini pendamping haji banyak yang menggendong jemaah lansia dan penyandang disabilitas karena kekurangan transportasi yang ramah bagi mereka. Ini juga menjadi poin penting untuk evaluasi Pemerintah, karena tidak semua jemaah kita dalam keadaan sehat,” sebut Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
