Jelang Uji Coba PTM 31 Mei, Wawali Dedie Minta Sekolah Disiplin Terapkan Prokes
Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan menggelar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada 31 Mei, pekan depan mendatang. Untuk itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim ingin memastikan kesiapan sekolah sebelum masa uji coba itu dimulai.
Dalam uji coba, ada sebanyak 73 sekolah di Kota Bogor yang akan melakukan PTM dengan pembatasan selama dua pekan. Sementara itu, lonjakan kasus positif Covid-19 di Kota Bogor juga tak luput dari perhatian.
“Lonjakan kasus itu yang kita khawatirkan. Kemarin kita blow up ke masyarakat, bahwa larangan mudik, pembatasan-pembatasan kegiatan kemasyarakatan, termasuk keagamaan tujuannya adalah agar tidak terjadi ledakan kasus, termasuk untuk target PTM bulan Juli,” kata Dedie saat meninjau kesiapan uji coba PTM di Sekolah Kesatuan Bogor, Kamis (27/5/2021).
Untuk itu, jika memang ledakan kasus terjadi dalam beberapa pekan ke depan, akan ada pertimbangan khusus dalam pelaksanaan PTM itu sendiri. Apalagi, jika Kota Bogor masuk kembali ke Zona Merah.
“Bila hal itu terjadi, maka kita tertinggal dengan daerah lain yang sudah melaksanakan PTM. Itulah yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kedisiplinan, ketaatan, kekompakan kita sangat tuntut,” katanya.
Meski begitu, Dedie mengaku berterima kasih dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah memaksimalkan protokol kesehatan (prokes) jelang PTM ini. Agar terus diingat, bahwa konsistensi dan kedisiplinan sekolah dalam menjaga prokes juga menjadi perhatian penting.
Menambahkan, Ketua Pengurus Yayasan Kesatuan Bogor, Irhoan Tanudiredja mengaku selama persiapan jelang PTM, pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Satgas Covid-19.
“Kita akan ikuti aturan dan arahan dari dinas, tentunya harus kapasitas 50 persen, harus ada perizinan orang tua. Jadi seluruh protap kesehatan maupun protap dari PTM yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, itu yang akan kita ikuti,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengungkapkan, 73 sekolah yang dinyatakan siap menjalani uji coba sudah melewati serangkaian proses verifikasi dan visitasi beberapa kali.
“Karena pada prinsipnya sekolah yang ada di Kota Bogor ini sudah siap. Tapi langkah – langkah operasional tetap harus dilakukan. Kalau dua pekan ke depan tidak ada masalah kita berangsur – angsur ke sekolah lain. Kita terus verifikasi,” ungkap Hanafi.
Kata Hanafi, uji coba ini merupakan proses adaptasi kebiasaan baru. Para siswa yang masuk sekolah nanti, harus memahami bahwa cara belajar di sekolah tak seperti dulu lagi. Maka dari itu, uji coba ini akan menjadi bahan adaptasi.
“Pertanyaannya sekarang apakah covid akan turun atau tidak, kita melihat situasi. Namun kita tidak sembrono, kita persiapkan secara operasional karena ada SKB empat menteri itu,” sambungnya.
Pemkot Bogor, kata Hanafi, juga sudah melakukan beragam kiat jelang PTM. Salah satunya vaksinasi kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah berjalan 90 persen lebih.
“Izin dari orang tua juga sudah dimulai. Kita menganjurkan orang tua untuk tidak memaksakan anak masuk sekolah. Karena yang tahu kondisi anak cenderung orang tuanya. Jangan hanya karena anaknya ingin uji coba, tapi dipaksakan,” ujar Hanafi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
