Jelang MotoGP 2022, Fasilitas Sirkuit Mandalika Perlu Terus Ditingkatkan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas trek dan fasilitas infrastruktur Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat layak menjadi tuan rumah gelaran internasional. Diharapkan ke depannya Sirkuit Mandalika tetap dirawat dengan baik oleh pengelolanya, sehingga siap menyelenggarakan event besar sekelas MotoGP pada 20 Maret 2022 mendatang. Namun untuk menjamu pembalap MotoGP, fasilitas maupun sarana lainnya bisa ditingkatkan.
Dede mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika, di Lombok Tengah, NTB, Senin (22/11/2021). Turut mendampingi, Wakil Bupati Lombok Tengah Muhammad Nursiyah, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, Deputi Bidang Produk dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani, dan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Idra Ni Tua.
“Contohnya (fasilitas yang bisa ditingkatkan), jumlah tribun penonton saat ini baru ada enam, yang hanya bisa menampung kapasitas sekitar 20 ribu orang. Diharapkan untuk event besar selanjutnya (tribun penonton) bisa bertambah lebih banyak lagi. Pasalnya untuk event sebesar (MotoGP) itu, kemungkinan besar jumlah penonton diprediksi sekitar dua ratusan ribu orang. Untuk itu pihak pengelola dan panitia penyelenggara bisa berkoordinasi untuk peningkatan fasilitas,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Di sisi lain, Dede menambahkan, bahwasanya harus dipahami event-event yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, baik itu World Superbike (WSBK) hingga MotoGP merupakan daya tarik bagi masyarakat menengah ke atas, sehingga tiket nonton yang dijual bisa terbilang cukup mahal. Maka dari itu, Dede menginginkan ke depan, harus ada event ataupun daya tarik lainnya di sekitar sirkuit yang sifatnya middle to low.
“Contohnya, saya menawarkan ada pembangunan seperti destinasi wahana Dunia Fantasi yang menggunakan tematiknya adalah Mandalika, mengusung tema bike world (dunia motor). Tinggal ciptakan saja, contoh roller coaster bisa dibuat modelnya seperti motor Ducati, atau lainnya. Kemudian pantai yang begitu indah bisa jadi water sport tourism, serta bisa menciptakan museum motor,” ungkap legislator dapil Jawa Barat II itu.
Dengan hadirnya beberapa destinasi wisata itu, kata Dede, bisa menciptakan masyarakat yang tidak bisa menyaksikan event karena faktor mahalnya harga tiket nonton, atau penyelenggaraan event yang tidak setiap tahun, namun bila ada destinasi wisata lain bisa ikut merasakan kawasan Mandalika dan bisa setiap hari dikunjungi. “Dan itu yang harus dipikirkan pemerintah daerah ke depan untuk membuat poin-poin menarik selain Mandalika, untuk memulihkan roda perekonomian NTB,” pesan Dede.
Mandalika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan dan dikelola ITDC, dengan luas 1.175 hektar, terletak di selatan Pulau Lombok dengan lebih dari 16 km pantai pasir putih yang berkilau. “Saat ini Mandalika memiliki international street circuit yang sudah diresmikan langsung Presiden. Diharapkan dengan hadirnya sirkuit harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dalam segi pariwisata. Masyarakat sekitar bisa dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berbagai event yang diselenggarakan di Mandalika,” kata Dede.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
